FinanSaya.com – Pemerintah Kota Surabaya memperketat verifikasi bansos melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan atau Muskel.
Verifikasi bansos ini dilakukan untuk memastikan pemutakhiran data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial benar-benar sesuai kondisi warga di lapangan.
Pemkot tidak ingin Muskel hanya menjadi rapat formal yang membahas siapa masuk dan siapa keluar dari daftar penerima bantuan.
Muskel diarahkan menjadi forum terbuka untuk mengecek data secara faktual, satu per satu, dan disepakati bersama warga.
Verifikasi Bansos Tidak Sekadar Rapat
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin Muskel dijalankan lebih detail.
Menurutnya, proses verifikasi bansos tidak cukup dilakukan dari meja rapat.
“Bapak Wali Kota, Eri Cahyadi ingin memastikan Muskel tidak hanya seperti biasanya hanya sekadar rapat menentukan siapa yang keluar dan masuk data. Verifikasi harus dilakukan satu per satu dan disepakati bersama warga di lapangan,” ujar Antiek, Senin (14/9/2026).
Dengan pola tersebut, Muskel menjadi ruang untuk menguji data dengan kondisi nyata warga.
Data administrasi tetap dipakai, tetapi keputusan kelayakan bantuan perlu melihat fakta sosial ekonomi di lingkungan masing-masing.
Data Desil Masih Perlu Dikoreksi
Antiek menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk mengoreksi ketidaksesuaian data desil kemiskinan atau P3KE.
Dalam praktiknya, masih ditemukan warga yang secara kondisi dinilai mampu, tetapi masuk dalam kategori miskin atau Desil 1.
Sebaliknya, ada warga yang tergolong miskin, tetapi justru tercatat dalam kelompok desil mampu, yakni Desil 6–10.
Kondisi seperti ini dapat memicu masalah dalam penyaluran bansos.
Warga yang membutuhkan bisa terlewat, sementara warga yang tidak lagi layak masih berpotensi masuk daftar.
Karena itu, verifikasi bansos perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan warga yang mengetahui kondisi lingkungan secara langsung.
Kelayakan Dibahas Terbuka
Melalui Muskel, kelayakan penerima bantuan akan dikaji bersama.
Forum tersebut menjadi tempat untuk menentukan warga yang sudah mampu dan tidak lagi membutuhkan bantuan.
Pada saat yang sama, warga yang benar-benar membutuhkan dapat diusulkan secara resmi.
“Melalui Muskel yang dijalankan, kelayakan penerima bantuan dikaji secara terbuka agar tidak ada lagi kecemburuan sosial atau prasangka di masyarakat,” katanya.
Antiek menilai proses terbuka ini penting untuk mengurangi kecurigaan dalam penyaluran bantuan.
Selama ini, masih bisa muncul anggapan bahwa bansos hanya diberikan kepada kerabat pengurus RT, RW, atau kelurahan.
Dengan Muskel yang melibatkan warga, keputusan bantuan diharapkan lebih transparan.
Baca Juga: Peluang Kerja Surabaya Dibuka untuk Desil 1-3
Hasil Muskel Jadi Berita Acara
Keputusan dalam Muskel tidak berhenti pada pembahasan lisan.
Antiek mengatakan hasil forum akan dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan bersama.
Dokumen tersebut menjadi landasan evaluasi Pemkot Surabaya.
Setelah itu, hasilnya dapat diteruskan dan diusulkan kepada pemerintah pusat.
“Hasil dari Muskel disahkan melalui Berita Acara kesepakatan bersama yang menjadi landasan evaluasi Pemkot Surabaya untuk diteruskan dan diusulkan ke pemerintah pusat,” terangnya.
Dengan mekanisme ini, pembenahan data bansos memiliki dasar administratif sekaligus legitimasi sosial dari warga setempat.
Berbeda dari Sanggahan Bansos
Antiek menegaskan Muskel berbeda dari proses sanggahan bansos yang telah berjalan sebelumnya.
Sanggahan biasanya muncul ketika ada warga yang mengajukan keberatan atau koreksi atas data tertentu.
Sementara itu, Muskel diposisikan sebagai wadah pembenahan data kemiskinan secara berkelanjutan.
Idealnya, forum tersebut dapat digelar rutin setiap bulan untuk menjaga akurasi data di tingkat akar rumput.
“Mekanisme Muskel ini berbeda dengan proses sanggahan bansos yang telah berjalan sebelumnya. Muskel diposisikan sebagai wadah pembenahan data kemiskinan berkelanjutan yang idealnya digelar secara rutin setiap bulan untuk menjaga akurasi data di tingkat akar rumput,” tandasnya.
Pola rutin ini penting karena kondisi ekonomi warga dapat berubah.
Ada warga yang sebelumnya membutuhkan bantuan, tetapi kemudian sudah mampu. Ada pula warga yang sebelumnya tidak masuk daftar, tetapi kondisinya memburuk dan perlu dibantu.
Eri Pimpin Muskel di Wonorejo
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung memimpin Muskel di RW 5 Wonorejo, Kelurahan Tegalsari, Jumat (11/9/2026).
Dalam forum tersebut, Eri menegaskan bahwa kategori desil tidak lagi dijadikan satu-satunya acuan dalam penyaluran dan verifikasi bansos.
Pemkot beralih pada verifikasi bansos yang lebih faktual dengan melibatkan partisipasi warga dan pemuda setempat.
Pada Muskel di Wonorejo, pengecekan data dilakukan terbuka di hadapan warga RT 9 RW 5.
Peserta yang hadir diajak menyisir satu per satu daftar nama calon penerima bantuan.
Tujuannya untuk memastikan apakah nama yang masuk daftar memang layak menerima bantuan atau perlu dikoreksi.
Karang Taruna Ikut Dilibatkan
Untuk memperkuat keterbukaan data di lapangan, Eri juga menggandeng Karang Taruna Arek Surabaya Asli atau Arsas.
Keterlibatan pemuda diharapkan dapat membantu pengawasan sosial di tingkat kampung.
Dengan dukungan warga, perangkat wilayah, dan pemuda, Muskel tidak hanya menjadi agenda administratif.
Forum tersebut menjadi ruang bersama untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Pemkot Surabaya mematangkan mekanisme Muskel agar verifikasi bansos dilakukan satu per satu, terbuka bersama warga, disahkan melalui Berita Acara, lalu menjadi dasar evaluasi dan usulan pembenahan data kepada pemerintah pusat. (Sol)
