Opini oleh Mega Shahalia
FinanSaya.com – Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional membawa pertanyaan besar bagi program Makan Bergizi Gratis.
Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai penggantinya pada Selasa, 2 Juni 2026. Dua wakil kepala BGN juga ikut diganti.
Dari sisi ekonomi, sorotan tidak berhenti pada pergantian pejabat. Yang perlu dilihat adalah bagaimana anggaran jumbo MBG dikelola, bagaimana rantai pasok pangan dijaga, dan bagaimana pelaku usaha daerah tetap mendapat ruang dalam ekosistem program ini.
Pagu Besar, Dampak Juga Besar
MBG bukan program kecil.
Berdasarkan keterangan resmi BGN, pagu anggaran BGN pada 2026 mencapai Rp268 triliun. Dari jumlah itu, 95,4 persen diarahkan untuk program pemenuhan gizi nasional.
Dadan sebelumnya menyebut nilai untuk MBG mencapai Rp248 triliun, sementara non-MBG sebesar Rp7,457 triliun.
Dengan angka sebesar itu, anggaran jumbo MBG bukan hanya urusan belanja makanan. Program ini menyangkut pengadaan bahan pangan, standar gizi, sistem dapur, distribusi, tenaga kerja, pembayaran mitra, hingga pengawasan kualitas makanan.
Jika dikelola baik, MBG bisa menjadi pasar besar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM pangan. Jika tata kelolanya lemah, risiko yang muncul juga besar: pemborosan, keterlambatan pembayaran, kualitas makanan bermasalah, atau konsentrasi proyek pada pemasok tertentu.
MBG Sebagai Mesin Belanja Publik
BGN sebelumnya menyebut program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
Untuk mendukung target itu, BGN menargetkan pembentukan sekitar 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah aglomerasi dan 8.617 SPPG di daerah terpencil.
Total porsi makan yang diproyeksikan pada 2026 mencapai sekitar 21 miliar porsi.
Angka ini menunjukkan bahwa anggaran jumbo MBG punya dampak ekonomi yang luas. Setiap porsi makan membutuhkan bahan baku, tenaga masak, dapur, alat produksi, kemasan, transportasi, dan manajemen distribusi.
Di sisi hulu, kebutuhan pangan mencakup beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, susu, dan bahan pangan lokal. Di sisi hilir, program ini melibatkan dapur layanan, tenaga kerja, jasa logistik, pengemasan, UMKM, serta koperasi pangan.
Pergantian BGN Jadi Momentum Evaluasi
Pergantian kepala BGN bisa dibaca sebagai momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG.
Istana menyatakan pergantian pimpinan BGN tidak akan mengganggu keberlanjutan program. Melansir dari detik.com, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tetap memastikan program berjalan dan pergantian dilakukan sebagai bagian dari evaluasi.
Dalam program sebesar ini, transisi pimpinan tidak boleh membuat aturan teknis menjadi kabur. Anggaran jumbo MBG perlu dijaga dengan sistem yang stabil, bukan hanya bergantung pada figur kepala lembaga.
Baca Juga: MBG Tetap Jalan Tapi Lebih Hemat, Menkeu Buka Suara
UMKM dan Koperasi Perlu Dilibatkan
Salah satu tantangan utama MBG adalah memastikan belanja negara tidak hanya berhenti di pemain besar.
Program ini seharusnya bisa mengalir ke ekonomi lokal. Petani daerah bisa memasok sayur dan buah. Peternak bisa memasok telur dan ayam. Nelayan bisa memasok ikan. UMKM bisa masuk ke pengolahan, distribusi, atau layanan pendukung.
Namun, itu hanya bisa terjadi jika pola kemitraannya jelas.
Jika syarat terlalu berat, UMKM kecil bisa kalah sejak awal. Jika pembayaran lambat, pemasok kecil kesulitan modal kerja. Jika standar tidak konsisten, kualitas makanan sulit dijaga.
Karena itu, anggaran jumbo MBG perlu didesain agar tidak hanya cepat terserap, tetapi juga memperkuat pelaku ekonomi daerah.
Risiko Harga Pangan Harus Diantisipasi
Permintaan rutin dalam jumlah besar dapat memengaruhi harga pangan.
Kebutuhan telur, ayam, beras, sayur, buah, dan susu untuk MBG bisa menjadi peluang bagi produsen lokal. Namun, jika pasokan tidak disiapkan, permintaan besar juga bisa menekan harga di daerah tertentu.
Wilayah dengan rantai distribusi kuat mungkin lebih siap. Daerah terpencil bisa menghadapi tantangan berbeda, mulai dari jarak, biaya logistik, ketersediaan bahan pangan, hingga kapasitas dapur layanan.
Di sinilah anggaran jumbo MBG harus diikuti pemetaan pasokan yang rinci. Pemerintah perlu tahu daerah mana surplus bahan pangan, daerah mana kekurangan, dan komoditas apa yang paling rentan mengalami lonjakan harga.
Pengawasan Tidak Boleh Lemah
Program makan untuk puluhan juta penerima manfaat membutuhkan pengawasan ketat.
Yang diawasi bukan hanya nilai kontrak, tetapi juga kualitas bahan, keamanan pangan, kebersihan dapur, ketepatan porsi, kandungan gizi, dan distribusi ke penerima manfaat.
Tanpa pengawasan, program besar bisa kehilangan tujuan utamanya. Makanan bisa tidak sesuai standar, bahan baku bisa tidak layak, atau distribusi bisa terlambat.
Anggaran jumbo MBG harus dijaga dengan data terbuka, audit berkala, pelaporan dapur, dan saluran pengaduan yang mudah diakses. Pengawasan juga perlu sampai ke daerah, bukan hanya di pusat.
Jangan Hanya Mengejar Serapan
Belanja besar sering dinilai dari seberapa cepat anggaran terserap.
Namun untuk MBG, serapan anggaran saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah apakah makanan benar-benar sampai, kualitasnya layak, penerima manfaat tepat sasaran, dan ekonomi lokal ikut bergerak.
Kecepatan memang penting karena target penerima manfaat sangat besar. Tetapi kecepatan tanpa kontrol bisa membuka ruang kesalahan.
Karena itu, pimpinan baru BGN perlu menjaga keseimbangan antara pelaksanaan cepat, kualitas layanan, dan transparansi. Anggaran jumbo MBG bisa menjadi motor ekonomi pangan jika tata kelolanya kuat dan disiplin. (Me/Sol)
