FinanSaya.com – Presiden Prabowo Subianto menempatkan tiga agenda besar sebagai bagian dari pembangunan fondasi ekonomi nasional jangka panjang. Ketiganya adalah Pusat Finansial Internasional Indonesia, Danantara Development Management Fund, dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa.
Agenda tersebut disampaikan dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Pidato itu berlangsung dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Melalui tiga agenda tersebut, pemerintah ingin memperkuat fondasi ekonomi nasional, daya tarik investasi, membiayai proyek strategis jangka panjang, dan melindungi kawasan industri serta masyarakat pesisir dari risiko kenaikan muka air laut.
Fondasi Ekonomi Nasional Lewat Pusat Finansial
Salah satu agenda fondasi ekonomi nasional yang ditekankan Presiden adalah pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Pemerintah telah menentukan lokasi sementara PFII di Jakarta.
Ke depan, pemerintah juga membuka kemungkinan pengembangan PFII di Bali dan kawasan lain yang dinilai memiliki potensi menarik dana besar dari luar negeri.
“PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII,” ujar Presiden Prabowo.
Dari penjelasan tersebut, PFII tidak hanya diarahkan sebagai pusat transaksi keuangan. Pemerintah juga menempatkannya sebagai ekosistem layanan investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial.
Modal Dunia Dibidik Masuk Indonesia
Presiden menyebut PFII akan menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas perpajakan bagi kegiatan yang memenuhi persyaratan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Selain itu, fondasi ekonomi nasional dengan PFII akan didukung golden visa dan layanan perizinan yang kompetitif. Fasilitas tersebut ditujukan agar Indonesia lebih menarik bagi investor global, talenta internasional, dan transaksi keuangan lintas negara.
Namun, Presiden menegaskan kemudahan itu tetap harus disertai kepatuhan. Aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional disebut tetap ditegakkan.
“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan itu menunjukkan arah pemerintah untuk menjadikan PFII sebagai salah satu pilar fondasi ekonomi nasional berbasis kepastian hukum, arus modal, dan penyelesaian transaksi di dalam negeri.
DDMF untuk Proyek Jangka Panjang
Agenda kedua yang disampaikan Presiden adalah Danantara Development Management Fund atau DDMF. Instrumen ini dikaitkan dengan Danantara sebagai dana kedaulatan Indonesia.
Presiden menjelaskan Danantara harus menjadi instrumen pembangunan kapasitas fondasi ekonomi nasional untuk puluhan tahun mendatang. Sementara DDMF berperan menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang.
Proyek yang dimaksud adalah proyek penting bagi Indonesia, tetapi belum dapat dibiayai investasi komersial jangka pendek. Pemerintah juga berupaya agar pembiayaan proyek tersebut tidak membebani APBN.
“DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional sebagai contoh pada proyek mobil nasional. Kita rencanakan mobil nasional kita, kita produksi secara massal di akhir tahun 2028,” ucap Kepala Negara.
Dalam pidato tersebut, proyek mobil nasional menjadi contoh penggunaan DDMF. Presiden menyebut produksi massal mobil nasional direncanakan pada akhir 2028.
Baca Juga: Prabowo Soroti Ketimpangan Ekonomi di Hari Lahir Pancasila
Giant Sea Wall Jadi Sabuk Perlindungan
Agenda ketiga adalah pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa.
Presiden menilai proyek tersebut harus segera dibangun untuk melindungi jutaan warga Pantura Jawa. Tanggul laut juga disebut penting untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare wilayah yang mulai terdampak kenaikan muka air laut.
“Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa,” imbuh Presiden Prabowo.
Dalam penguatan fondasi ekonomi nasional, Giant Sea Wall tidak hanya diposisikan sebagai infrastruktur pertahanan pesisir. Pemerintah juga mengaitkannya dengan air bersih, jalur pertumbuhan baru, dan penguatan kemampuan rekayasa nasional.
Proyek Dibagi 15 Segmen
Presiden menyampaikan pembangunan Giant Sea Wall diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun.
Pembangunan direncanakan terbagi ke dalam 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, termasuk hingga Gresik. Jika dikerjakan serentak, durasinya disebut bisa lebih pendek dari 20 tahun.
“Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik dan jika dilaksanakan serentak sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai jawa barat sampai ke jawa timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan,” tegas Kepala Negara.
Presiden juga menyebut Badan Riset dan Inovasi Nasional telah menghasilkan berbagai terobosan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan Giant Sea Wall.
APBN 2027 Jadi Pintu Agenda Besar
Tiga agenda tersebut memberi gambaran arah kebijakan pemerintah dalam RUU APBN 2027. PFII diarahkan untuk memperkuat pusat keuangan dan menarik modal global. DDMF disiapkan untuk proyek strategis jangka panjang. Giant Sea Wall ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir dan industri Pantura.
Dalam konteks fondasi ekonomi nasional, ketiganya bergerak pada ruang berbeda. PFII menyasar arus modal dan jasa keuangan, DDMF menyasar pembiayaan pembangunan kapasitas nasional, sedangkan Giant Sea Wall menyasar perlindungan wilayah ekonomi dan masyarakat pesisir.
Presiden Prabowo menyampaikan agenda PFII, DDMF, dan Giant Sea Wall dalam rapat paripurna DPR RI 14 Agustus 2026 sebagai bagian dari keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan. (Sol)
