FinanSaya.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang disiplin saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu melihat langsung kondisi lapangan sekaligus menyoroti beberapa hal. Di antaranya perencanaan belanja pegawai, penyelesaian administrasi aset negara, dan pengawalan program strategis nasional.
Purbaya memberi perhatian khusus pada potensi masalah pengelolaan anggaran, salah satunya pada pagu minus belanja pegawai. Ia meminta kebutuhan belanja pegawai direncanakan secara tepat sejak awal tahun anggaran.
Dengan perencanaan yang lebih akurat, kementerian dan lembaga diharapkan tidak menghadapi kekurangan pagu pada akhir tahun.
Pengelolaan Anggaran dalam Pelaksanaan APBN
Menkeu menegaskan disiplin pengelolaan anggaran perlu dijaga dalam pelaksanaan APBN. Pergeseran anggaran tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama jika hanya untuk menutup kekurangan belanja pegawai.
Menurut Purbaya, pergeseran anggaran yang dilakukan untuk kebutuhan tersebut tidak boleh mengorbankan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Pengecualian hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak.
Pagu Minus Jadi Perhatian
Dalam aspek perencanaan, belanja pegawai menjadi salah satu titik yang perlu dihitung secara cermat.
Pagu minus dapat terjadi ketika kebutuhan belanja melebihi alokasi yang tersedia. Jika tidak diantisipasi sejak awal, kondisi ini dapat menimbulkan tekanan pada pelaksanaan anggaran di akhir tahun.
Menkeu meminta perencanaan kebutuhan belanja pegawai dibuat lebih tepat. Dengan begitu, satuan kerja tidak perlu menutup kekurangan melalui pergeseran anggaran yang berpotensi mengganggu program prioritas.
Program Strategis Ikut Dikawal
Selain membahas disiplin pengelolaan anggaran, Menkeu juga meninjau pengawalan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat.
Program yang dipantau meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Terkait KDKMP, Jawa Barat memiliki 5.970 KDKMP. Target survei ditetapkan sebanyak 147 KDMP.
Hingga kunjungan tersebut, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP. Hasil pemantauan menunjukkan beberapa KDKMP telah selesai dibangun.
Sekolah Rakyat Perlu Lebih Dikenal
Untuk program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 sekolah dari total 26 Sekolah Rakyat yang ada di provinsi tersebut.
Secara umum, kondisi sekolah dinilai baik. Fasilitas yang tersedia juga disebut lengkap, termasuk seragam bagi siswa.
Dalam proses pembelajaran, setiap kelas telah dilengkapi smartboard. Setiap siswa juga mendapatkan satu laptop.
Baca Juga: Menkeu: Dana Darurat Bencana Sudah Siap untuk NTT
Menkeu menilai program Sekolah Rakyat memiliki berbagai keunggulan. Namun, komunikasi publik dan promosi program tersebut masih belum optimal.
“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Menkeu.
SPPG Diminta Punya Indeks
Menkeu juga meninjau pengawalan SPPG di Jawa Barat. Populasi SPPG di provinsi tersebut mencapai 6.794 unit dengan target survei 199 SPPG.
Hingga saat ini, realisasi survei telah mencapai 275 SPPG. Artinya, jumlah SPPG yang disurvei sudah melampaui target yang ditetapkan.
Kapasitas SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaat mencakup siswa dari PAUD sampai SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Secara umum, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.
Penilaian SPPG Dibuat Nasional
Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah.
Contoh skala yang diminta adalah 1 sampai 5. Indeks tersebut diharapkan menjadi alat untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG.
Dengan indeks yang sama, kinerja SPPG antar daerah dapat dibandingkan secara nasional.
Instrumen penilaian ini penting agar pemantauan program dan pengelolaan anggaran tidak hanya bersifat deskriptif. Pemerintah dapat melihat daerah mana yang berjalan baik, daerah mana yang perlu diperbaiki, dan aspek apa yang perlu mendapat perhatian.
Anggaran dan Program Harus Terhubung
Kunjungan Menkeu ke Kanwil DJPb Jawa Barat memperlihatkan hubungan antara disiplin fiskal dan pelaksanaan program di lapangan.
Di satu sisi, pemerintah menekankan perencanaan belanja pegawai agar tidak menimbulkan pagu minus. Di sisi lain, pemerintah ingin memastikan program strategis nasional berjalan dan terpantau dengan baik.
Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya berhenti pada dokumen dan angka. Pelaksanaan di lapangan, kualitas program, serta dampak kepada masyarakat juga menjadi bagian yang harus dikawal.
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu mencatat 5.970 KDKMP di Jawa Barat dengan 22 KDKMP telah disurvei, 22 dari 26 Sekolah Rakyat telah disurvei, serta 275 SPPG telah disurvei dari target 199 SPPG. (Sol)
