FinanSaya.com – Pemerintah Kota Surabaya menegaskan komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan setelah ekonomi Surabaya tumbuh positif pada 2025.
Pesan itu disampaikan Pelaksana Harian Wali Kota Surabaya, Armuji, saat memimpin Upacara Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 di Halaman Balai Kota Surabaya, Minggu, 31 Mei 2026.
Dalam amanatnya, Armuji menyebut perekonomian Surabaya pada 2025 tumbuh 5,87 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kota Surabaya mencapai Rp830,54 triliun.
“Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kota Surabaya bergerak positif dan Surabaya tetap menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Jawa Timur,” ungkap Armuji.
PDRB Surabaya Tembus Rp830,54 Triliun
Capaian PDRB Rp830,54 triliun menjadi salah satu indikator utama bahwa ekonomi Surabaya tumbuh di tengah tekanan global.
Armuji menyebut pertumbuhan tersebut terjadi saat dunia masih menghadapi berbagai dinamika, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga perubahan kebijakan ekonomi dunia.
Bagi Pemkot, ekonomi Surabaya tumbuh tidak cukup hanya dibaca sebagai capaian makro. Armuji menekankan bahwa pertumbuhan harus memberi manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
“Ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya tidak hanya diarahkan untuk menciptakan angka, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Inflasi Tetap Terkendali
Selain PDRB, Pemkot Surabaya juga mencatat inflasi yang masih terkendali.
Sepanjang 2025, inflasi Surabaya berada di level 2,96 persen. Data ini menjadi bagian dari gambaran bahwa ekonomi Surabaya tumbuh dengan tekanan harga yang masih berada dalam kendali.
Inflasi yang terkendali penting bagi warga karena langsung berkaitan dengan harga kebutuhan harian. Jika harga bergerak terlalu cepat, daya beli rumah tangga bisa tertekan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.
Karena itu, Pemkot Surabaya akan terus mengendalikan harga kebutuhan pokok sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.
Kemiskinan Turun pada 2025
Tidak hanya itu, angka kemiskinan Surabaya juga mengalami penurunan.
Pada 2025, angka kemiskinan tercatat 3,56 persen, turun dari 3,96 persen pada 2024. Penurunan ini disebut menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi Surabaya tumbuh bersamaan dengan perbaikan indikator sosial.
Meski begitu, Pemkot Surabaya tidak menempatkan angka tersebut sebagai garis akhir. Armuji menegaskan pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama pemerataan kesejahteraan.
“Kita ingin Surabaya tetap tumbuh tapi juga adil. Ekonominya bergerak tetapi warganya tidak tertinggal,” tegasnya.
Baca Juga: Hari Jadi Kota Surabaya, Tarif Transportasi Umum Cuma Rp733
UMKM dan Lapangan Kerja Jadi Fokus
Pemkot Surabaya akan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sejumlah langkah.
Program yang disiapkan antara lain membuka lapangan kerja, mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif.
Selain itu, Armuji juga menekankan bahwa kemajuan Surabaya tidak dapat dilepaskan dari peran seluruh elemen masyarakat.
Ia menyebut pembangunan kota tumbuh dari semangat gotong royong warga, mulai dari kampung, balai RW, sekolah, pasar, tempat ibadah, ruang usaha, hingga ruang pelayanan publik.
“Surabaya besar bukan karena satu orang atau satu kelompok, tetapi karena kerja sama seluruh warganya,” ungkapnya.
Pancasila dalam Pelayanan Publik
Armuji menyatakan nilai Pancasila tidak cukup hanya dibacakan dalam upacara.
Nilai tersebut tentunya harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, termasuk melalui kepedulian sosial, pelayanan publik, dan keberpihakan terhadap warga yang membutuhkan.
“Pancasila bukan hanya dibaca dalam upacara tetapi harus hidup dalam tindakan sehari-hari,” katanya.
Dalam konteks pembangunan, pesan itu sejalan dengan target agar ekonomi Surabaya tumbuh tanpa meninggalkan warga yang paling membutuhkan dukungan.
Pemkot Surabaya juga memastikan ruang partisipasi publik tetap dibuka dalam proses pembangunan kota.
Program Masih Perlu Diperbaiki
Kendati demikian, Armuji mengakui berbagai program pemerintah kota masih perlu terus disempurnakan.
“Kami menyadari bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah kota belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh harapan warga Surabaya,” pungkasnya.
Capaian 5,87 persen, PDRB Rp830,54 triliun, inflasi 2,96 persen, dan kemiskinan 3,56 persen menjadi dasar untuk melanjutkan program ekonomi kerakyatan.
Ke depan, ekonomi Surabaya tumbuh perlu terus diikuti dengan lapangan kerja yang lebih luas, UMKM yang lebih kuat, harga kebutuhan pokok yang terkendali, dan pelayanan publik yang semakin dekat dengan warga. (Sol)
