FinanSaya.com – Tekanan terhadap sektor eksternal Indonesia kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Amin AK, mengingatkan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk mencermati potensi meningkatnya fenomena residential outflow yang dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Residential outflow merujuk pada kecenderungan masyarakat atau pelaku ekonomi dalam negeri memindahkan sebagian aset dan dananya ke luar negeri. Fenomena ini biasanya muncul ketika ketidakpastian ekonomi global meningkat, sementara pelaku pasar mulai mencari tempat yang dianggap lebih aman untuk menyimpan aset.
Selama ini, perhatian publik lebih sering tertuju pada foreign capital outflow, yaitu keluarnya dana investor asing dari pasar keuangan domestik. Namun Amin menilai ada perkembangan lain yang juga perlu diawasi, yakni perubahan perilaku investor domestik yang mulai melakukan diversifikasi aset ke instrumen luar negeri.
Bukan Sekadar Dana Asing Keluar
Melalui keterangan tertulisnya, Anggota Komisi XI DPR itu menjelaskan bahwa keluarnya modal asing sering dipengaruhi faktor eksternal.
Perubahan suku bunga global, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia bisa membuat investor asing menarik dana dari pasar domestik. Pola ini cukup sering terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Namun masalahnya menjadi lebih sensitif jika pelaku ekonomi dalam negeri ikut mengurangi investasi di Indonesia dan memilih menempatkan dananya di luar negeri. Dalam pandangan Anggota Komisi XI DPR tersebut, kondisi itu dapat menjadi indikator menurunnya kepercayaan terhadap prospek ekonomi nasional.
“Ketika investor domestik mulai memindahkan asetnya ke luar negeri, persoalannya bukan lagi sekadar dinamika pasar keuangan, tetapi juga menyangkut persepsi terhadap masa depan perekonomian Indonesia. Karena itu, fenomena ini perlu menjadi perhatian serius,” tegas Amin, Jumat, 29 Mei 2026.
NPI Berbalik Defisit
Peringatan tersebut disampaikan di tengah perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia yang tertekan pada awal 2026.
Data Bank Indonesia mencatat NPI pada Triwulan I 2026 mengalami defisit US$9,1 miliar. Angka ini berbalik dari posisi surplus US$6,1 miliar pada Triwulan IV 2025.
Selain itu, transaksi berjalan juga defisit US$4 miliar, atau sekitar 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto. Pada saat yang sama, transaksi modal dan finansial yang sebelumnya surplus turut berbalik menjadi defisit.
Bagi Anggota Komisi XI DPR, rangkaian data ini menunjukkan adanya tekanan yang semakin besar terhadap sektor eksternal dan arus modal Indonesia.
Meski begitu, Amin menegaskan angka tersebut tidak boleh langsung disimpulkan sebagai capital flight atau pelarian modal dalam skala besar. Data perlu dibaca hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan pasar.
Perlu Transparansi Arus Modal
Anggota Komisi XI DPR tersebut menilai pemerintah dan otoritas moneter perlu memperkuat transparansi data.
Tujuannya agar struktur arus modal yang keluar dan masuk Indonesia bisa dibaca lebih jelas. Dengan data yang lebih rinci, pemerintah dapat mengetahui apakah tekanan yang terjadi murni dipicu faktor global atau juga dipengaruhi perubahan preferensi investor domestik.
Residential outflow bisa terjadi dalam banyak bentuk. Misalnya, pelaku ekonomi memindahkan sebagian dana ke rekening luar negeri, membeli aset global, atau memperbesar porsi instrumen investasi asing.
Diversifikasi seperti ini tidak selalu salah, tetapi bisa menjadi sinyal jika terjadi karena turunnya keyakinan terhadap ekonomi domestik.
Baca Juga: DPR RI Sebut Prabowo Tak Anggap Enteng Rupiah Melemah
Kepercayaan Jadi Faktor Kunci
Dalam kajian ekonomi internasional, perpindahan aset ke luar negeri sering dikaitkan dengan capital flight maupun asset reallocation.
Keduanya dipengaruhi oleh persepsi risiko, ekspektasi terhadap nilai tukar, dan tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi serta kebijakan suatu negara.
Amin juga menyinggung teori Mundell-Fleming yang menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi terbuka dengan mobilitas modal tinggi, kepercayaan dan ekspektasi pasar memiliki pengaruh besar terhadap arus modal lintas negara.
Artinya, suku bunga saja tidak selalu cukup.
Menurut Anggota Komisi XI DPR itu, jika pelaku pasar masih melihat ketidakpastian tinggi, dana tetap bisa bergerak keluar meski otoritas moneter sudah menaikkan suku bunga.
BI Rate Naik 50 Basis Poin
Bank Indonesia sendiri telah mengambil langkah antisipatif.
Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 19 sampai 20 Mei 2026, BI menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memperkuat ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak ekonomi global.
Amin mendukung langkah tersebut.
Namun Anggota Komisi XI DPR itu menekankan bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat hanya bertumpu pada instrumen moneter. Pemerintah juga perlu memperkuat kepercayaan pasar melalui kebijakan fiskal yang kredibel, konsisten, dan terkoordinasi dengan baik.
Dengan kata lain, BI bisa menjaga stabilitas dari sisi moneter, tetapi pemerintah tetap harus memastikan arah fiskal tidak menambah persepsi risiko.
Pasar Keuangan Domestik Perlu Diperkuat
Amin mendorong pemerintah dan BI memperkuat koordinasi kebijakan.
Selain itu, pasar keuangan domestik perlu diperdalam agar investor dalam negeri memiliki lebih banyak pilihan instrumen yang kompetitif di Indonesia. Jika instrumen domestik menarik, aman, dan mudah diakses, dorongan untuk memindahkan aset ke luar negeri bisa lebih terkendali.
Anggota Komisi XI DPR tersebut juga menekankan pentingnya disiplin fiskal. Kebijakan anggaran yang kredibel dapat membantu menjaga persepsi risiko terhadap perekonomian Indonesia tetap terkendali.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan tekanan ekonomi bisa menjadi lebih berat ketika investor domestik mulai kehilangan keyakinan terhadap pasar negaranya sendiri. Karena itu, residential outflow perlu diperlakukan sebagai early warning signal. (Sol)
