FinanSaya.com – Pemerintah Kota Surabaya menjadi salah satu lokasi uji coba program Perlindungan Sosial Digital. Melalui program ini, pemkot bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP mendorong transparansi perlinsos digital dalam penyaluran bantuan sosial.
Uji coba tersebut diarahkan untuk membuat bansos lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Sistem ini juga menjadi bagian dari cetak biru penyelenggaraan pemerintahan digital menuju Satu Data Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan Perlinsos Digital mengintegrasikan berbagai basis data secara real-time. Data penerima manfaat dikoneksikan dan dibuat dapat saling terhubung dengan delapan kementerian atau lembaga.
Sumber data transparansi perlinsos digital yang digunakan meliputi BPS, BKN, Korlantas Polri, BPN, Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian PAN-RB, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Transparansi Perlinsos Digital Pakai Integrasi Data
Implementasi awal transparansi perlinsos digital di Surabaya mencakup Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan Program Keluarga Harapan atau PKH. Pemkot Surabaya menilai sistem tersebut mulai memberi dampak pada pembenahan tata kelola bantuan.
“Dengan integrasi data ini, kita mampu mengeliminasi inclusion error (orang yang saat ini menerima bantuan padahal secara kriteria ekonomi sudah tidak berhak) sebesar hampir 25 persen. Selain itu, kita juga bisa mengakomodasi exclusion error, yaitu warga layak yang sebelumnya belum terdata, sebesar 43 persen,” tegas Eddy, Sabtu (1/8/2026).
Inclusion error merujuk pada penerima bantuan yang secara kriteria ekonomi sudah tidak berhak. Sementara itu, exclusion error mengacu pada warga yang sebenarnya layak menerima bantuan, tetapi sebelumnya belum masuk data.
Dengan sistem digital, data penerima dapat diuji melalui banyak sumber. Cara ini diharapkan mengurangi ketidaktepatan sasaran yang selama ini kerap menjadi persoalan dalam penyaluran bansos.
BPNT dan PKH Masuk Tahap Awal
Pada tahap awal, Perlinsos Digital di Surabaya difokuskan pada BPNT dan PKH. Dua program tersebut menjadi pintu masuk untuk menguji akurasi data penerima manfaat.
Pemkot Surabaya menempatkan transparansi perlinsos digital sebagai bagian dari perbaikan pelayanan publik. Dengan data yang lebih terhubung, proses verifikasi tidak hanya bergantung pada satu sumber.
Eddy menambahkan, integrasi pada masa mendatang tidak akan berhenti pada bansos. Sistem serupa direncanakan mencakup Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar, subsidi listrik, BPJS Kesehatan, data perpajakan, hingga pengajuan kredit.
“Tentunya kami sangat mendukung program pemerintah untuk transformasi digital. Kami juga menargetkan Pemkot Surabaya memiliki Data Center khusus berteknologi Server AI sebelum tahun 2030 untuk menunjang transformasi tersebut,” imbuhnya.
Target Data Center berbasis Server AI tersebut menunjukkan bahwa Surabaya ingin menyiapkan infrastruktur digital jangka panjang. Infrastruktur itu dibutuhkan agar integrasi data lintas layanan dan transparansi perlinsos digital dapat berjalan lebih stabil.
Surabaya Dipilih karena Koordinasi Lapangan
Head of Operations KPTDP Sekar Audifa mengatakan Surabaya dipilih sebagai lokasi uji coba karena memiliki fondasi digital dan tata kelola yang kuat. Faktor lain yang dinilai penting dalam transparansi perlinso digital ini adalah koordinasi lapangan hingga tingkat RT/RW.
“Yang paling menentukan bukan hanya teknologinya, melainkan kemampuan seluruh perangkat daerah untuk bekerja secara terkoordinasi. Kami melihat sinergi yang sangat baik antara Diskominfo, Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW di Surabaya,” ungkap Sekar.
Baca Juga: Anggaran Bansos Surabaya Bakal Disaring Lewat Perlinsos
Menurut Sekar, masukan dari pelaksanaan di lapangan akan menjadi bagian penting bagi KPTDP. Umpan balik tersebut digunakan untuk menyempurnakan sistem transparansi perlinsos digital sebelum diterapkan lebih luas.
“Masukan tersebut menjadi bagian penting bagi KPTDP untuk menyempurnakan sistem sebelum implementasi yang lebih luas,” ungkap Sekar.
Dengan skema uji coba ini, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi. Kesiapan petugas lapangan, koordinasi antarperangkat daerah, serta kemampuan mendampingi masyarakat juga menjadi faktor penting.
Lebih dari 2 Juta Warga Terlibat
Koordinator Gugus Tugas Harian KPTDP Rahmat Danu Andhika mengatakan uji coba Perlinsos Digital secara nasional telah melibatkan jutaan warga.
“Pencapaian sementara uji coba Perlinsos Digital merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Melalui integrasi data dan sinergi lintas instansi, kami mendorong layanan bantuan sosial yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Hingga saat ini, lebih dari 2 juta masyarakat telah berpartisipasi dalam uji coba Perlinsos Digital,” ujar Rahmat Danu Andhika.
Data tersebut menunjukkan uji coba Perlinsos Digital tidak hanya berlangsung di satu daerah. Surabaya menjadi bagian dari agenda nasional untuk membangun sistem bantuan sosial yang lebih terukur.
Dalam konteks ini, transparansi perlinsos digital menjadi penting karena penyaluran bantuan menyangkut data warga, kriteria penerima, dan akurasi keputusan pemerintah.
KPTDP Kawal Transformasi Digital
KPTDP merupakan lembaga yang bertugas mengawal dan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.
Komite tersebut dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. KPTDP melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, LKPP, dan BSSN.
Keterlibatan banyak lembaga menunjukkan bahwa Perlinsos Digital bukan sekadar aplikasi bansos. Program ini berkaitan dengan tata kelola data pemerintah, interoperabilitas sistem, keamanan informasi, dan penguatan layanan publik.
Bagi Surabaya, uji coba ini menjadi kesempatan untuk menguji kesiapan data dan koordinasi lapangan. Sistem yang berjalan baik dapat membantu pemerintah menekan penerima tidak tepat sasaran sekaligus menemukan warga layak yang belum terdata.
Hingga tahap awal di Surabaya, transparansi perlinsos digital diterapkan pada BPNT dan PKH, dengan klaim eliminasi inclusion error hampir 25 persen dan akomodasi exclusion error sebesar 43 persen. (Sol)
