FinanSaya.com – Pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp128,18 triliun hingga 30 Juni 2026. Realisasi tersebut setara 42,45 persen dari target APBN sebesar Rp301,96 triliun.
Capaian itu menunjukkan kinerja fiskal regional masih terjaga pada semester pertama 2026. Penerimaan pendapatan negara di Jawa Timur, terutama ditopang oleh perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak.
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menyebut penerimaan perpajakan mencapai Rp123,81 triliun. Nilai itu setara 41,87 persen dari target.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai Rp4,37 triliun. Realisasi tersebut setara 69,86 persen dari target yang ditetapkan.
Pendapatan Negara di Jawa Timur Ditopang Pajak
Dari total penerimaan perpajakan, penerimaan pajak tercatat Rp57,20 triliun. Capaian pendapatan negara di Jawa Timur satu ini setara 39,58 persen dari target APBN.
Secara tahunan, penerimaan pajak tumbuh 17,38 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi regional masih memberi dorongan terhadap setoran pajak pada semester pertama.
Kinerja pajak juga terlihat dari penerimaan bruto sebesar Rp62,73 triliun. Angka itu tumbuh 9,92 persen secara tahunan.
Setelah memperhitungkan pengembalian pajak dan komponen lain, penerimaan neto tercatat Rp57,20 triliun. Dengan komposisi ini, pendapatan negara di Jawa Timur masih banyak ditopang oleh penerimaan pajak domestik.
PPh Badan menjadi salah satu penopang. Realisasinya mencapai Rp8,30 triliun dan tumbuh 16,34 persen secara tahunan.
PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 juga memberi kontribusi Rp5,65 triliun. Kelompok ini tumbuh 1,55 persen secara tahunan dan dinilai mengindikasikan kenaikan penghasilan wajib pajak.
Ada Komponen Pajak yang Terkontraksi
Tidak semua jenis pajak tumbuh positif secara neto. Penerimaan neto dari PPh Pasal 22, PPh Pasal 26, dan PPh Final senilai Rp3,03 triliun mengalami kontraksi 1,15 persen.
Penurunan itu terjadi akibat pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai tindak lanjut atas putusan banding Pengadilan Pajak.
Namun, secara bruto kelompok pajak tersebut masih tumbuh 12,13 persen. Artinya, tekanan pada penerimaan neto lebih banyak dipengaruhi faktor restitusi atau pengembalian pajak, bukan semata-mata pelemahan aktivitas ekonomi.
Data ini menjadi penting karena pembacaan penerimaan pajak perlu membedakan angka bruto dan neto. Penerimaan bruto masih mencerminkan aktivitas setoran, sementara penerimaan neto memperhitungkan pengembalian yang mengurangi kas akhir.
Cukai Masih Jadi Komponen Terbesar
Dalam konteks pendapatan negara di Jawa Timur, penerimaan kepabeanan dan cukai di Jawa Timur mencapai Rp66,61 triliun. Realisasi ini setara 44,06 persen dari target dan tumbuh 0,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Komponen terbesar berasal dari cukai. Realisasi cukai mencapai Rp63,11 triliun atau 43,59 persen dari target APBN.
Meski nilainya besar, penerimaan cukai turun tipis 0,06 persen secara tahunan. Penurunan itu dipengaruhi turunnya produksi hasil tembakau pada November–Desember 2025 dan Maret 2026.
Bea masuk tercatat Rp3,20 triliun atau 52,95 persen dari target. Komponen ini tumbuh 11,30 persen.
Pertumbuhan bea masuk dipengaruhi peningkatan nilai dan volume impor, disertai penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
Adapun bea keluar mencapai Rp300 miliar atau 79,95 persen dari target. Namun, realisasi tersebut terkontraksi 3,72 persen akibat penurunan harga minyak kelapa sawit mentah serta volume produk turunannya.
Penindakan Rokok Ilegal Ikut Jadi Sorotan
Pengamanan penerimaan juga dilakukan melalui penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Hingga akhir Juni 2026, tercatat 1.667 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp1,53 triliun.
Dari jumlah itu, 1.064 penindakan berkaitan dengan cukai. Termasuk di dalamnya 222,03 juta batang rokok ilegal senilai Rp330,3 miliar.
Baca Juga: QRIS Jatim Diklaim Tembus 8,9 Juta Pengguna
Potensi kerugian negara dari barang tersebut diperkirakan Rp199,9 miliar. Data ini menunjukkan penindakan rokok ilegal masih menjadi bagian penting dalam menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.
Dalam struktur pendapatan negara di Jawa Timur, cukai memiliki peran besar. Karena itu, pengawasan terhadap barang kena cukai turut berpengaruh terhadap kualitas penerimaan regional.
PNBP Tumbuh 7,23 Persen
Di luar perpajakan, PNBP Jawa Timur mencapai Rp4,37 triliun. Realisasi ini tumbuh 7,23 persen secara tahunan.
Capaian tersebut didukung PNBP lainnya sebesar Rp2,38 triliun. Nilai itu setara 92,29 persen dari target.
Penerimaan badan layanan umum mencapai Rp1,99 triliun atau 54,13 persen dari target. Dengan realisasi tersebut, PNBP menjadi komponen yang relatif tinggi penyerapannya dibandingkan target semester pertama.
Kinerja fiskal ini berlangsung ketika inflasi Jawa Timur pada Juni 2026 tercatat 0,30 persen secara bulanan dan 3,36 persen secara tahunan. Inflasi masih berada dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Pendorong inflasi antara lain kenaikan harga bahan bakar, mobilitas selama libur sekolah, serta harga bawang merah, beras, bawang putih, dan daging sapi.
Neraca Dagang Masih Defisit
Meski pendapatan negara di Jawa Timur tumbuh, neraca perdagangan regional hingga Juni 2026 masih defisit USD2,80 miliar.
Nilai ekspor tercatat USD10,91 miliar, sedangkan impor mencapai USD13,70 miliar. Tingginya impor terutama berasal dari bahan baku dengan porsi 80,04 persen.
Impor bahan baku tersebut turut mendukung aktivitas industri pengolahan dan ekspor. Karena itu, defisit perdagangan perlu dibaca bersama struktur impor yang masih terkait kebutuhan produksi.
Pada sisi belanja, realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp59,88 triliun. Angka tersebut setara 52,36 persen dari pagu Rp114,36 triliun.
Belanja itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp25,11 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp34,77 triliun.
Hingga 30 Juni 2026, pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp128,18 triliun, sementara belanja negara terealisasi Rp59,88 triliun dari pagu Rp114,36 triliun. (Sol)
