FinanSaya.com – Subsidi BBM di Indonesia kembali menjadi sorotan World Bank atau Bank Dunia, karena dinilai belum tepat sasaran. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 bertajuk Managing Risks, Unlocking Productivity, Bank Dunia menyebut subsidi bahan bakar minyak yang bersifat umum lebih banyak dinikmati rumah tangga berpendapatan tinggi.
Sorotan itu muncul di tengah meningkatnya tekanan harga minyak global terhadap posisi fiskal Indonesia. Bank Dunia menilai kondisi tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan subsidi energi, terutama karena Indonesia merupakan negara importir minyak bersih yang rentan terhadap kenaikan biaya impor.
Dalam laporannya, Bank Dunia mencatat impor minyak dan gas Indonesia mencapai 2,2 persen dari produk domestik bruto atau PDB pada 2025. Sementara itu, belanja subsidi energi masih menjadi komponen besar dan mudah berubah dalam pengeluaran pemerintah, yakni sekitar 1,6 persen dari PDB.
Tekanan fiskal dinilai bisa semakin besar jika harga minyak terus meningkat. Apalagi, defisit fiskal Indonesia disebut berada dekat dengan batas maksimal yang ditetapkan undang-undang.
Kondisi tersebut membuat kenaikan harga minyak berpotensi mendorong belanja subsidi melampaui alokasi anggaran, menekan APBN, dan mengikis ruang fiskal pemerintah.
Subsidi BBM Banyak Dinikmati Kelompok Mampu
Persoalan utama yang disoroti Bank Dunia bukan hanya besarnya nilai subsidi BBM, tetapi juga distribusi manfaatnya. Berdasarkan analisis menggunakan data Susenas 2025, Bank Dunia menyebut 20 persen rumah tangga terkaya menerima lebih dari separuh manfaat subsidi bahan bakar.
Bank Dunia menilai hal itu terjadi karena kelompok berpendapatan tinggi umumnya memiliki tingkat kepemilikan kendaraan dan konsumsi BBM yang lebih besar dibandingkan kelompok miskin dan rentan.
Akibatnya, subsidi BBM yang semestinya dapat membantu masyarakat berdaya beli rendah justru banyak terserap oleh kelompok yang lebih mampu.
“Generalized fuel subsidies are costly, with benefits concentrated among higher-income households (Subsidi BBM umum berbiaya besar dan manfaatnya lebih banyak dinikmati rumah tangga berpendapatan tinggi),” tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut.
Dalam laporan tersebut, dituliskan juga pola subsidi BBM seperti ini membuat sumber daya fiskal yang terbatas terserap untuk belanja yang kurang efektif. Pada saat yang sama, dukungan yang diterima kelompok miskin dan rentan menjadi terbatas karena sebagian besar manfaat mengalir ke rumah tangga dengan konsumsi energi lebih tinggi.
Bank Dunia pun mendorong reformasi subsidi BBM dilakukan secara kredibel dan bertahap. Reformasi tersebut dinilai perlu menggabungkan tiga unsur utama, yakni penyesuaian harga secara gradual, kompensasi yang lebih tepat sasaran, serta pengalihan penghematan anggaran secara transparan.
Penyesuaian harga, menurut Bank Dunia, sebaiknya dilakukan bertahap dan diumumkan sejak awal. Tujuannya untuk memperkecil selisih antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar, sekaligus memberi waktu bagi rumah tangga dan dunia usaha untuk menyesuaikan diri.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Segini Harga Pertamax di Jawa Timur
Bantuan Tunai Dinilai Bisa Redam Dampak
Reformasi subsidi BBM tidak bisa hanya dilakukan dengan menaikkan harga. Bank Dunia menilai pemerintah perlu menyiapkan kompensasi tunai yang ditargetkan kepada kelompok miskin dan rentan agar dampak kenaikan harga energi tidak memperburuk kesejahteraan masyarakat bawah.
Dalam simulasinya, penghapusan subsidi dapat menurunkan kesejahteraan rumah tangga di seluruh kelompok pendapatan sebesar 1,7 persen hingga 2,4 persen dari pendapatan siap pakai. Tanpa kompensasi, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan sekitar 0,5 poin persentase.
Namun, dampak itu dinilai bisa diredam melalui bantuan tunai sementara kepada 40 persen rumah tangga termiskin. Skema ini disebut dapat mengimbangi dampak kenaikan harga bagi kelompok berpendapatan rendah dan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,3 poin persentase.
Dari sisi fiskal, biaya kompensasi tersebut relatif kecil dibandingkan potensi penghematan subsidi. Bantuan tunai selama satu bulan kepada kelompok sasaran diperkirakan hanya menyerap sekitar 10 persen dari penghematan subsidi.
Bank Dunia juga memperkirakan reformasi subsidi secara bertahap dapat menghasilkan ruang fiskal yang cukup besar. Jika subsidi dihapus gradual dalam dua tahun, penghematan fiskal diperkirakan mencapai 1,3 persen dari PDB.
Setelah harga sepenuhnya menyesuaikan, ruang fiskal berpotensi meningkat menjadi 2,1 persen dari PDB dalam dua tahun berikutnya. Penghematan tersebut dapat dialihkan untuk perlindungan sosial, investasi publik, serta dukungan mata pencaharian bagi kelompok terdampak.
Kelompok yang perlu mendapat perhatian antara lain pekerja transportasi, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil. Bank Dunia menekankan reformasi membutuhkan komunikasi publik yang jelas dan sistem penyaluran bantuan yang siap.
Tanpa kepercayaan publik, reformasi subsidi berisiko menimbulkan penolakan dan berbalik arah. Karena itu, transparansi menjadi kunci agar penghematan subsidi dapat ditunjukkan kembali kepada masyarakat melalui program yang lebih tepat sasaran. (Sol)
