FinanSaya.com – Model satu data Surabaya berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital menjadi salah satu fondasi kebijakan Pemerintah Kota.
Melalui konsep One Data, One Map, One Policy, Pemkot Surabaya mengarahkan data warga sebagai dasar penyusunan layanan publik, bantuan sosial, beasiswa, hingga program pengentasan kemiskinan.
Model satu data Surabaya itu mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat membuka Rakornas Dukcapil 2026 dan merilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Tito menilai data kependudukan menjadi fondasi utama pemerintahan digital dan Program Satu Data Indonesia. Data yang akurat disebut menentukan efektivitas pelayanan publik dan ketepatan sasaran program pemerintah.
Satu Data Surabaya Jadi Sorotan
Dalam forum tersebut, Mendagri Tito menyebut data Dukcapil sebagai basis terlengkap penduduk Indonesia.
“Data yang terlengkap penduduk Indonesia itu adanya di Dukcapil. Lebih kurang 297 juta penduduk Indonesia, itu terdata di Dukcapil mendekati 99 persen,” ujar Mendagri Tito.
Ia mengatakan pemerintah sedang mengintegrasikan berbagai layanan publik dengan menjadikan data Dukcapil sebagai dasar. Integrasi itu diarahkan untuk layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial.
“Ke depan kita mau lebih maju lagi. Orangnya enggak usah datang, tapi menggunakan digitalisasi, masuk ke dalam aplikasi,” katanya.
Tito juga menilai digitalisasi perlindungan sosial di sejumlah daerah mulai menunjukkan hasil. Satu data Surabaya disebut sebagai salah satu contoh yang menonjol dalam pembaruan data dan akurasi penyaluran bantuan sosial.
“Salah satunya di Surabaya, tempatnya Pak Eri (Eri Cahyadi). Ini salah satu model yang terbagus tempat Pak Eri,” imbuhnya.
NIK dan IKD Jadi Dasar Kebijakan
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Pemkot Surabaya memakai NIK dan IKD sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan.
Menurut Eri, data kependudukan yang akurat membuat pemerintah dapat mengetahui kebutuhan warga secara lebih rinci. Dari satu data Surabaya itu, pemkot bisa menghitung sasaran program sebelum anggaran dikeluarkan.
“Dari data itu kita bisa lihat, kita akan memberikan beasiswa kepada berapa orang, kita mau menyelesaikan kemiskinan berapa orang, maka kita akan bisa tahu semuanya,” ujar Wali Kota Eri.
Eri menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemkot memetakan kondisi masyarakat hingga tingkat rumah tangga. Data yang dihimpun mencakup jumlah anggota keluarga, usia produktif, status pekerjaan, hingga jenis intervensi yang dibutuhkan.
“Data inilah yang saya katakan memegang peranan penting untuk menentukan langkah pengambil kebijakan kita mengeluarkan anggaran dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, satu data Surabaya tidak hanya menjadi basis administrasi. Data dipakai untuk menentukan siapa yang membutuhkan bantuan, jenis bantuan apa yang diperlukan, dan bagaimana intervensi dilakukan.
Baca Juga: UMKM hingga Bisnis Online di Surabaya Masuk Pendataan Besar 2026
Cek In Warga Perbarui Data RW
Untuk menjaga akurasi dalam satu data Surabaya, Pemkot mengoptimalkan aplikasi Cek In Warga. Sistem ini didukung 29.000 Kader Surabaya Hebat serta program satu ASN satu RW.
Melalui pola tersebut, pembaruan data dilakukan hingga tingkat lingkungan. Pemkot ingin memastikan data di wilayah RW sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah kota.
“Cek In Warga ini untuk memastikan bahwa setiap bulan, data di RW itu sama dengan data kami (pemerintah kota). Nah, siapa yang bergerak, KSH tadi dengan 1 ASN, 1 RW,” paparnya.
Keterlibatan KSH dan ASN menjadi bagian dari proses verifikasi lapangan. Data tidak hanya dihimpun dari sistem digital, tetapi juga diperiksa secara berkala melalui jejaring warga.
Model ini penting karena kondisi sosial ekonomi rumah tangga dapat berubah. Warga yang sebelumnya tidak membutuhkan bantuan bisa berubah menjadi membutuhkan, begitu pula sebaliknya.
Dengan pembaruan berkala, pemkot dapat mengurangi risiko bantuan tidak tepat sasaran dan mempercepat respons terhadap perubahan kondisi masyarakat.
Indikator Pembangunan Surabaya Membaik
Pemanfaatan data berbasis NIK dan IKD disebut berdampak pada capaian pembangunan Kota Surabaya.
Berdasarkan data BPS 2025, Indeks Pembangunan Manusia Surabaya meningkat menjadi 85,65. Angka kemiskinan turun menjadi 3,56 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,84 persen. Pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 5,87 persen, sedangkan gini ratio membaik menjadi 0,369.
Di sektor kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan prevalensi stunting disebut terus mengalami penurunan.
Eri menilai berbagai capaian itu terkait dengan kebijakan pembangunan yang disusun berdasarkan data kependudukan yang lebih akurat.
“Capaian pembangunan ini tidak akan pernah tercapai tanpa punya NIK dan IKD yang luar biasa,” pungkasnya.
Dalam bahan Pemkot Surabaya, kebijakan satu data Surabaya dijalankan melalui NIK, IKD, Cek In Warga, 29.000 KSH, dan program satu ASN satu RW untuk memperbarui data hingga tingkat lingkungan. (Sol)
