FinanSaya.com – Pemerintah kota didorong mencari sumber kekuatan fiskal baru melalui digitalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Isu itu menjadi salah satu pembahasan penting dalam Rakernas APEKSI XVIII 2026 yang digelar di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan tantangan keuangan daerah semakin kompleks. Pemerintah kota menghadapi tekanan dari pengurangan Transfer ke Daerah, efisiensi anggaran, belanja pegawai, penanganan bencana, pengelolaan sampah, hingga kebutuhan menjaga layanan publik.
Eri menilai pemerintah kota tidak bisa hanya mengandalkan cara lama. Dalam Rakernas APEKSI tersebut, menurutnya harus menjadi ruang kolaborasi agar setiap kota bisa saling belajar dan memperkuat kapasitas fiskal masing-masing.
“Kita diciptakan bukan untuk berkeluh kesah. Tapi kita diciptakan untuk terus berinovasi, membangun kekuatan kita dengan bersinergi antara satu kota dengan kota yang lainnya,” ujar Eri saat membuka rangkaian Rakernas APEKSI XVIII 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026) malam.
Rakernas APEKSI Bahas Tekanan Fiskal Daerah
Dalam Rakernas APEKSI, penguatan PAD menjadi salah satu agenda strategis. Pemerintah kota didorong memperbaiki cara pemungutan, pencatatan, dan pengawasan pendapatan daerah melalui sistem digital.
Salah satu contoh yang disampaikan Eri adalah digitalisasi sistem parkir di Kota Surabaya. Menurut dia, penerapan sistem tersebut mampu meningkatkan PAD hingga 30 persen.
Capaian itu menunjukkan teknologi tidak hanya mempercepat layanan publik, tetapi juga dapat membantu memperkuat keuangan daerah. Dalam Rakernas APEKSI ini, Eri menilai digitalisasi ini penting karena kebutuhan belanja daerah terus meningkat, sementara ruang fiskal dapat tertekan oleh penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
Selain Surabaya, sejumlah kota juga mengembangkan inovasi digital untuk sektor pendapatan. Kota Malang menerapkan PERSADA atau Pajak Elektronik System untuk Asli Daerah, sedangkan Kota Medan mengembangkan Qresto atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization.
Inovasi tersebut menunjukkan optimalisasi PAD tidak selalu harus bertumpu pada kenaikan tarif. Pemerintah kota juga dapat meningkatkan penerimaan melalui sistem yang lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi.
Kota Didorong Berbagi Aplikasi
Eri mengatakan inovasi yang berhasil di satu kota sebaiknya tidak berhenti sebagai capaian daerah tersebut. Sistem digital yang sudah terbukti efektif dapat dibagikan kepada kota lain agar daerah yang belum memiliki aplikasi serupa tidak perlu membangun dari awal.
“Maka ketika ada teman kita yang kekurangan, kita kasih saja aplikasinya, kita berikan apa yang kita punya. Insyaallah itu akan menjadi amal jariyah kita, akan menguatkan satu sama lain di antara kita,” tuturnya saat Rakernas APEKSI.
Pola berbagi aplikasi juga dinilai dapat membantu kota dengan keterbatasan anggaran. Daerah yang sudah lebih maju dalam digitalisasi dapat memperluas dampak inovasinya, sementara daerah lain bisa menghemat biaya pengembangan sistem.
Baca Juga: Relokasi Pelaku Usaha Jalan Nias Disiapkan Pemkot
Dalam forum tersebut, isu fiskal dibahas bersama agenda lain, seperti revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau HKPD, kebijakan belanja pegawai, ketahanan pangan, serta implementasi Proyek Strategis Nasional.
Pembahasan dilakukan melalui sejumlah forum, antara lain Forum Pangan, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Digital, serta Forum Bisnis dan Investasi. Rangkaian itu menunjukkan agenda fiskal kota berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi dan kualitas layanan publik.
City Branding Masuk Strategi PAD
Selain digitalisasi pajak, parkir, dan retribusi, Rakernas APEKSI juga menempatkan city branding sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing daerah. Eri menyebut Singkawang, Tidore, dan Ternate sebagai contoh kota yang mampu mempromosikan potensi lokal.
City branding dipandang dapat membuka nilai ekonomi baru bagi kota. Dampaknya bisa masuk ke sektor pariwisata, UMKM, investasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Setelah Singkawang, Tidore, dan Ternate, maka bisa memunculkan untuk kota-kota yang lainnya. Jadi itu harus kita tunjukkan untuk menaikkan PAD kita,” ujar Eri.
Melalui Rakernas APEKSI, para wali kota juga akan merumuskan rekomendasi strategis untuk pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut mencakup kebijakan tahun mendatang, regulasi TKD, implementasi PSN, serta respons terhadap perubahan kebijakan ekonomi nasional dan fiskal.
Eri menegaskan APEKSI harus hadir sebagai organisasi yang membawa solusi, bukan hanya menyampaikan persoalan daerah. Dengan kolaborasi 98 pemerintah kota anggota APEKSI, ia menilai kekuatan kota dapat menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.
“Kita tidak hanya menyampaikan masalah, tetapi kita juga harus menyampaikan solusi. Karena APEKSI bukan untuk menyampaikan keluh kesah, tapi APEKSI memberikan solusi,” tegasnya. (Sol)
