FinanSaya.com – Pemkot Surabaya ingin menutup celah korupsi dari dalam birokrasi.
Langkah itu diperkuat lewat kolaborasi bersama Guru Besar Kehormatan Universitas Airlangga sekaligus mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Prof. Dr. Mia Amiati.
Sering kali, penyimpangan bermula dari proses yang tidak transparan, pengawasan lemah, keputusan yang tidak terdokumentasi, atau pengadaan yang tidak dikawal sejak tahap awal.
Di sinilah Pemkot Surabaya ingin memperbaiki sistem.
Transparansi Pemerintahan Surabaya Diperkuat
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri studium generale bertajuk “Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan” di Gedung Sawunggaling, Senin, 18 Mei 2026.
Acara itu diikuti jajaran perangkat daerah Pemkot Surabaya.
Eri mengatakan kehadiran Prof. Mia menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan melibatkan masyarakat.
Menurutnya, transparansi bukan hanya soal akuntabilitas.
Lebih jauh, transparansi menjadi cara Pemkot Surabaya membangun kepercayaan publik. Ketika warga tahu proses pembangunan, mereka akan merasa dihargai dan menjadi bagian dari kota.
Proses Strategis Bisa Disiarkan Terbuka
Pemkot Surabaya juga menyiapkan langkah yang lebih konkret.
Eri menyebut sejumlah proses strategis ke depan bisa dibuka kepada publik melalui siaran langsung di platform digital seperti YouTube.
Langkah ini terutama diarahkan pada proses tertentu yang memiliki nilai besar atau menyangkut kepentingan publik.
“Ke depan kami akan terus berkoordinasi agar seluruh jajaran semakin berani menerapkan transparansi, salah satunya melalui siaran terbuka di YouTube untuk proses-proses tertentu,” ujar Eri.
Kondisi ini bisa menjadi sinyal baru.
Birokrasi tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga bersedia memperlihatkan prosesnya kepada masyarakat.
Anggaran Kampung Akan Dibuka
Namun, transparansi tidak berhenti di level kantor Pemkot Surabaya.
Eri juga ingin informasi pembangunan dibuka hingga tingkat kampung dan RW. Nantinya, warga bisa mengetahui pembangunan apa saja yang sudah dilakukan di wilayah mereka, termasuk nilai anggarannya.
Di sinilah masyarakat punya ruang lebih besar untuk mengawasi.
Jika setiap RW mengetahui anggaran yang digunakan di wilayahnya, warga bisa ikut memastikan apakah pembangunan benar-benar berjalan sesuai rencana.
Jalan kampung, saluran air, fasilitas lingkungan, penerangan, dan perbaikan ruang publik adalah hal yang langsung dirasakan warga.
Pengadaan Barang Jasa Harus Berani dan Terbuka
Eri juga menyoroti pentingnya keberanian dalam pengambilan keputusan pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, kondisi ekonomi global dan kenaikan harga material tidak boleh membuat pembangunan berhenti.
Ia menyebut harga konstruksi bisa naik hingga 30 persen, termasuk besi dan material lain.
Namun, Pemkot Surabaya tetap harus mengambil keputusan selama memiliki dasar kajian yang kuat dan prosesnya transparan.
“Tidak berarti ketika harga dolar naik lalu pembangunan harus berhenti,” tegasnya.
Masalahnya, pengadaan sering menjadi area rawan.
Karena itu, Pemkot Surabaya ingin prosesnya lebih terbuka, termasuk melalui siaran langsung untuk pengadaan tertentu seperti proses unboxing atau tahapan lain yang dianggap perlu diketahui publik.
Baca Juga: Kadin Surabaya Siapkan UMKM Tembus Pasar Global
Prof Mia Soroti Pengawasan dari Awal
Prof. Dr. Mia Amiati menilai tata kelola pemerintahan Surabaya sudah berjalan baik.
Namun, ia menekankan sistem yang baik tetap harus diperkuat agar potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal.
Menurutnya, transparansi dan keterlibatan masyarakat menjadi fondasi utama untuk membangun pemerintahan bersih.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan sejak tahap awal pengadaan.
Mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS, pembanding harga, hingga jaminan layanan purnajual dari penyedia barang dan jasa.
Contohnya, dalam pengadaan Smart TV atau videotron, pemerintah tidak boleh hanya mengejar harga murah.
Kualitas, garansi, dan layanan purnajual juga harus jelas.
Jika tidak, barang murah bisa berubah menjadi masalah baru karena cepat rusak atau sulit diperbaiki.
Kejaksaan Siap Beri Pemkot Surabaya Pendampingan Hukum
Prof. Mia juga menyampaikan bahwa kejaksaan siap memberi pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.
Tujuannya agar seluruh proses pemerintahan tetap berjalan sesuai koridor aturan.
Pendampingan seperti ini penting bagi birokrasi.
Sebab, perangkat daerah sering menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan cepat, terutama dalam pembangunan dan pengadaan. Dengan pendampingan hukum, keputusan bisa lebih kuat secara administrasi dan tidak mudah disalahgunakan.
Namun, pendampingan bukan berarti membenarkan semua proses.
Justru sebaliknya, pendampingan harus memastikan sejak awal bahwa keputusan punya dasar hukum, kajian, dan transparansi yang cukup.
Warga Harus Ikut Dilibatkan
Prof. Mia menilai transparansi Pemkot Surabaya sudah berjalan sangat baik dan melibatkan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan perlunya edukasi dan literasi agar lebih banyak warga memahami peran mereka dalam pembangunan kota.
Kondisi ini penting.
Transparansi tidak akan maksimal jika informasi hanya dibuka, tetapi warga tidak paham cara membaca atau mengawasinya.
Karena itu, keterbukaan anggaran dan proses pengadaan perlu dibarengi edukasi publik.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pengawas sosial.
Untuk saat ini, Pemkot Surabaya mulai mengarah pada tata kelola yang lebih terbuka. Jika informasi anggaran kampung, pengadaan besar, dan proses strategis benar-benar dibuka, kepercayaan warga bisa tumbuh lebih kuat, sementara celah penyimpangan birokrasi bisa ditekan sejak awal. (Sol)
