FinanSaya.com – Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 bukan hanya seremoni. Momentum ini menjadi ruang evaluasi pembangunan Kota Pahlawan. Ketua DPRD Surabaya, Saifuddin Zuhri, menegaskan kebijakan efisiensi fiskal tidak boleh menghambat perputaran ekonomi masyarakat maupun kualitas pelayanan publik.
Surabaya memang terus berubah.
Infrastruktur berkembang, layanan publik makin digital, dan aktivitas ekonomi warga bergerak lebih cepat. Namun pembangunan kota tetap perlu dijaga agar manfaatnya tidak hanya terasa di pusat kota atau kelompok tertentu.
Surabaya Dinilai Makin Adaptif
Ketua DPRD Surabaya menilai Surabaya semakin menunjukkan dirinya sebagai kota yang maju, adaptif, dan tetap memegang karakter kuat sebagai kota perjuangan.
Menurut Saifuddin, pembangunan fisik di Surabaya berjalan pesat. Pelayanan publik juga semakin modern. Namun ia menilai kekuatan utama kota ini tetap berada pada gotong royong dan kepedulian sosial warga.
“Di usia ke-733 tahun, Surabaya semakin menunjukkan dirinya sebagai kota yang maju, adaptif, dan tetap memiliki karakter kuat sebagai kota perjuangan. Pembangunan fisik berjalan pesat, pelayanan publik semakin modern, namun semangat gotong royong dan kepedulian sosial warga masih menjadi kekuatan utama,” ujarnya, Kamis, 28 Mei 2026.
Pernyataan itu menempatkan HJKS sebagai momen untuk melihat dua sisi Surabaya: kemajuan fisik dan ketahanan sosial masyarakat.
Efisiensi Jangan Tekan Ekonomi Warga
DPRD Surabaya mengingatkan efisiensi anggaran perlu dijalankan hati-hati.
Ketua DPRD Surabaya Saifuddin menekankan bahwa efisiensi tidak boleh membuat aktivitas ekonomi warga melemah. Kebijakan fiskal tetap harus menjaga pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan program yang langsung menyentuh masyarakat.
Dalam kondisi anggaran yang harus lebih selektif, pemerintah daerah memang perlu memilih prioritas.
Namun penghematan tidak bisa dilakukan dengan memangkas program yang menopang daya beli, UMKM, pelayanan dasar, atau kebutuhan masyarakat rentan.
Efisiensi yang baik bukan sekadar mengurangi belanja.
Ia harus memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi warga.
Ketua DPRD Surabaya Apresiasi Capaian Pemkot
DPRD Surabaya turut mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Kota Surabaya selama setahun terakhir.
Mulai dari penguatan pelayanan publik, penanganan infrastruktur lingkungan, pengembangan UMKM, hingga program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
Ketua DPRD Surabaya juga menilai percepatan digitalisasi layanan pemerintahan menjadi salah satu strategi efisiensi yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat.
Digitalisasi membuat layanan bisa lebih cepat, lebih mudah diakses, dan mengurangi beban administrasi warga.
Namun Saifuddin mengingatkan, pertumbuhan ekonomi tetap harus berjalan seimbang dengan pemerataan kesejahteraan.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seimbang dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kota berkembang cepat, tetapi seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut merasakan manfaat pembangunan,” katanya.
Masih Ada Pekerjaan Rumah
Di balik capaian yang ada, Surabaya masih punya pekerjaan rumah.
Ketua DPRD Surabaya menyoroti pemerataan pembangunan antarwilayah, penanganan banjir, pengangguran usia produktif, serta pengelolaan transportasi dan parkir kota.
Isu-isu ini dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.
Banjir memengaruhi aktivitas ekonomi dan mobilitas. Pengangguran usia produktif menekan daya beli keluarga. Transportasi dan parkir yang tidak tertata bisa membuat kota terasa makin padat dan mahal untuk bergerak.
Pemerataan pembangunan juga menjadi isu penting.
Kota yang maju tidak cukup hanya terlihat dari gedung, jalan besar, atau pusat layanan modern. Wilayah kampung, permukiman padat, dan kawasan pinggiran juga perlu merasakan kualitas infrastruktur dan pelayanan yang sama.
Baca Juga: HJKS 733 Bakal Jadi Ajang Besar Dongkrak Wisata dan Ekonomi Surabaya
Pembiayaan SMI Harus Terukur
Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar, Pemkot Surabaya mulai mengambil langkah pembiayaan alternatif dengan menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI.
DPRD memandang langkah ini sebagai inovasi pembiayaan pembangunan daerah, selama dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD Surabaya tersebut juga mendukung pembiayaan alternatif jika manfaat jangka panjangnya jelas bagi masyarakat.
“Selama dilakukan secara transparan, terukur, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat, DPRD tentu mendukung. Tetapi pengawasan tetap penting agar pembiayaan itu tidak membebani keuangan daerah di masa depan,” tegasnya.
Pembiayaan pembangunan memang bisa mempercepat proyek penting.
Namun risikonya perlu dihitung sejak awal. Pemerintah daerah harus memastikan kemampuan bayar, manfaat ekonomi, dan dampak sosial dari proyek yang dibiayai.
Infrastruktur dan SDM Harus Seimbang
Selain itu, pembangunan kota tidak bisa hanya berisi proyek fisik.
Ketua DPRD Surabaya menilai pembangunan ke depan harus menjaga keseimbangan antara infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia.
Jalan, saluran, fasilitas publik, dan gedung layanan memang penting.
Tetapi kota juga membutuhkan warga yang punya keterampilan, akses kerja, dukungan usaha, dan ruang untuk berkembang. Pembangunan harus bisa menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan membantu ekonomi warga tumbuh dari bawah.
Jika infrastruktur bagus tetapi pengangguran tinggi, manfaat pembangunan belum sepenuhnya terasa.
Jika layanan modern tetapi warga kecil sulit naik kelas, pemerataan masih menjadi tantangan.
Karakter Sosial Jangan Hilang
Modernisasi kota juga membawa tantangan sosial.
Ketua DPRD Surabaya Saifuddin menilai karakter masyarakat tetap harus dijaga. Program Kampung Pancasila dan penguatan identitas arek Suroboyo dipandang penting untuk menjaga solidaritas sosial warga.
“Kemajuan kota tidak hanya diukur dari gedung dan infrastruktur, tetapi juga karakter masyarakatnya. Nilai toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial harus terus dijaga,” tutupnya.
Pesan ini relevan saat Surabaya terus bergerak menjadi kota modern.
Kota yang maju tetap membutuhkan hubungan sosial yang kuat. Warga yang saling peduli, kampung yang aktif, dan ruang sosial yang sehat menjadi bagian dari ketahanan kota.
Pada HJKS ke-733, Ketua DPRD Surabaya menempatkan pembangunan Surabaya dalam bingkai yang lebih luas, yakni efisiensi anggaran, pelayanan publik, pemerataan, ekonomi warga, dan karakter sosial. (Sol)
