FinanSaya.com – Bank Indonesia menilai kebijakan lintas negara semakin penting bagi bank sentral di tengah perubahan global yang makin kompleks.
Pesan itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono saat menutup Biennial Policy Conference atau BPC di Bali, 26–27 Agustus 2026.
Konferensi tersebut mengangkat tema “The Future of Central Banking: Policy Synergy for Innovation-Driven, Inclusive, and Sustainable Economic Growth”.
Forum itu dihadiri peraih Nobel Ekonomi Prof. Peter Howitt dan Prof. Daron Acemoglu. Hadir pula Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae, sejumlah mantan Anggota Dewan Gubernur BI, serta Anggota Dewan Gubernur bank sentral kawasan Asia-Pasifik.
Kebijakan Lintas Negara Makin Krusial
Thomas menekankan bahwa tantangan yang dihadapi bank sentral tidak lagi bisa dibaca secara sempit.
Disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan fragmentasi geoekonomi membuat kebijakan ekonomi dan keuangan harus semakin terhubung.
Dalam kondisi seperti itu, inovasi menjadi motor pertumbuhan. Namun, stabilitas ekonomi dan keuangan tetap menjadi jangkar agar inovasi dapat berkembang secara aman.
Karena itu, sinergi lintas otoritas dan kebijakan lintas negara menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan.
Bank sentral dituntut menjaga stabilitas makrofinansial sekaligus memastikan teknologi memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Stabilitas Jadi Syarat Inovasi
Thomas menyebut stabilitas sebagai prasyarat dasar bagi kemajuan suatu negara.
Di tengah creative destruction yang terus mengubah struktur ekonomi, bank sentral memiliki peran sebagai penjaga stabilitas makrofinansial.
Peran tersebut penting agar inovasi tidak tumbuh di ruang yang rapuh. Jika stabilitas kebijakan lintas negara terganggu, inovasi berisiko menjadi sumber tekanan baru, bukan pendorong kesejahteraan.
Thomas juga menilai bauran kebijakan lintas negara yang terintegrasi harus terus berinovasi. Sebab, guncangan yang muncul saat ini semakin nonlinier dan tidak selalu dapat dijawab dengan pendekatan lama.
“Teknologi membawa efisiensi, tetapi efisiensi tidak boleh terpisah dari kemanusiaan. Inklusivitas tidak datang dengan sendirinya bersama teknologi, melainkan harus dirancang ke dalamnya,” tegas Thomas.
Pernyataan itu menempatkan teknologi sebagai alat, bukan tujuan akhir. Dalam pandangan BI, ekosistem digital perlu diarahkan agar efisiensi berjalan bersama inklusivitas.
Bank Sentral Tidak Bisa Sendiri
Thomas juga menegaskan bahwa persoalan multidimensi saat ini tidak dapat diselesaikan bank sentral secara soliter.
Perubahan di pasar keuangan global, arus modal, teknologi pembayaran, aset digital, hingga risiko iklim menuntut kerja sama lebih luas.
“Kolaborasi kebijakan lintas negara dan jaring pengaman keuangan kawasan dibutuhkan sebagai perisai bersama dalam menghadapi dinamika siklus keuangan global,” ujar Thomas.
Jaring pengaman keuangan kawasan menjadi penting karena tekanan global dapat menyebar cepat ke banyak negara.
Dengan kerja sama kawasan, otoritas dapat memperkuat kesiapan menghadapi gejolak, menjaga kepercayaan pasar, dan memitigasi dampak rambatan krisis.
Inovasi Butuh Sektor Keuangan Stabil
Dalam konferensi tersebut, Prof. Peter Howitt menyoroti dua jalur utama yang mendorong inovasi sebagai motor pertumbuhan jangka panjang.
Jalur pertama adalah faktor nonfinansial. Ini mencakup persaingan usaha yang sehat dan perlindungan kekayaan intelektual.
Baca Juga: ULN Bank Indonesia Melonjak 36 Persen dalam Sebulan
Jalur kedua adalah sektor keuangan yang kuat dan stabil. Sektor ini dibutuhkan untuk membiayai inovasi suatu negara.
Howitt juga menekankan peran strategis bank sentral dalam menjaga stabilitas harga. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan ketidakpastian dan biaya pendanaan.
Jika kondisi keuangan terguncang, aktivitas riset dan pengembangan dapat ikut tertekan. Padahal, riset dan pengembangan menjadi bagian penting dari kapasitas inovasi jangka panjang.
Karena itu, regulasi bank sentral perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan dukungan terhadap inovasi.
AI Perlu Arah dan Tata Kelola
Pandangan lain datang dari Prof. Daron Acemoglu. Ia menyoroti peran negara dalam menentukan manfaat kemajuan teknologi.
Menurutnya, arah pengembangan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial atau AI, akan menentukan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat.
Kemajuan teknologi dapat memperkuat stabilitas dan kesejahteraan serta kebijakan lintas negara. Namun, tanpa arah yang tepat, teknologi juga berpotensi memperlebar kesenjangan.
Karena itu, kapasitas dan tata kelola lembaga menjadi prasyarat penting. Negara dan otoritas perlu memastikan kemajuan teknologi memberi manfaat luas bagi manusia.
Pandangan ini sejalan dengan pesan Thomas bahwa inklusivitas tidak otomatis hadir bersama teknologi. Inklusivitas harus dirancang dalam sistem dan kebijakan sejak awal.
CBDC hingga Risiko Iklim Dibahas
Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam BPC di Bali.
Pada aspek makrofinansial, penguatan kerangka kebijakan terintegrasi dinilai penting untuk merespons perubahan ekonomi yang semakin kompleks.
Di bidang transformasi digital, perkembangan Central Bank Digital Currency atau CBDC, tokenisasi, aset digital, dan pemanfaatan AI semakin mendorong kebutuhan akan ekosistem digital yang efisien, saling terhubung, dan tangguh.
Risiko perubahan iklim juga menjadi perhatian. Pengelolaan risiko iklim dan mobilisasi pembiayaan berkelanjutan dinilai sebagai bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi.
Semua perkembangan tersebut memperkuat kebutuhan kebijakan lintas negara yang adaptif, tata kelola yang kuat, serta sinergi regional dan global.
Dialog Bank Sentral Diperkuat
BPC di Bali dihadiri pemangku kebijakan, bank sentral, organisasi internasional, regulator, akademisi, dan pakar dari kawasan Asia-Pasifik serta global.
Konferensi ini menjadi ruang dialog untuk bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Bagi bank sentral, masa depan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan suku bunga atau stabilitas harga. Tantangannya juga mencakup teknologi digital, inklusi, keberlanjutan, dan ketahanan sistem keuangan.
Dalam konteks itu, kebijakan lintas negara menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas makrofinansial sekaligus memastikan inovasi memberi manfaat bagi masyarakat.
BPC Bank Indonesia di Bali pada 26–27 Agustus 2026 menempatkan sinergi kebijakan, inovasi, inklusi, stabilitas, dan keberlanjutan sebagai agenda utama masa depan bank sentral. (Sol)
