FinanSaya.com – Pemerintah Kota Surabaya memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Salah satu yang ditonjolkan adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam sistem pelayanan usaha.
Komitmen tersebut disampaikan saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima kunjungan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Berusaha Daerah bersama Tim Panel Penilai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Surabaya, Kamis (20/8/2026).
Kunjungan itu menjadi bagian dari verifikasi lapangan dan wawancara mendalam terkait kinerja layanan iklim investasi di Kota Pahlawan. Proses tersebut masuk dalam tahapan Anugerah Layanan Investasi atau ALI 2026.
Iklim Investasi Didorong Lewat Digitalisasi
Eri Cahyadi mengatakan Pemkot Surabaya telah menerapkan sistem integrasi berbasis AI untuk mempercepat dan memantau layanan perizinan.
Melalui sistem tersebut, proses izin yang masuk dan selesai dapat dipantau secara real time. Pemohon juga dapat melacak perkembangan berkas melalui ponsel pintar.
“Sistem kami memungkinkan pemantauan real-time dari ruang kerja. Berapa izin yang masuk dan selesai, semua terpantau. Kami juga menyediakan Klinik Investasi yang mendampingi investor, mulai dari perhitungan Break Even Point (BEP) hingga estimasi lama pembangunan,” ujar Wali Kota Eri.
Menurut Eri, kemudahan tersebut dibangun untuk memberi kepastian hukum dan transparansi bagi pelaku usaha. Dua hal itu dinilai penting agar iklim investasi memiliki kepercayaan ketika masuk ke Surabaya.
Klinik Investasi Dampingi Investor
Selain sistem digital, Pemkot Surabaya juga menghadirkan Klinik Investasi.
Fasilitas ini disiapkan untuk mendampingi investor sejak tahap awal. Pendampingan mencakup perhitungan Break Even Point, estimasi waktu pembangunan, hingga kebutuhan informasi lain yang berkaitan dengan rencana usaha.
Dengan model tersebut, iklim investasi tidak hanya berhenti pada penerbitan izin. Pemkot berupaya memberi pendampingan agar pelaku usaha memahami tahapan, risiko, dan kebutuhan administratif sebelum menjalankan investasi.
Eri menilai kepastian layanan akan berdampak pada kepercayaan investor.
“Ketika ada kepastian dan tidak ada biaya di luar ketentuan, trust atau kepercayaan investor akan terbangun. Hasilnya, investasi bergerak dan perekonomian Surabaya ikut tumbuh,” tambahnya.
Target Investasi Rp43 Triliun
Pemkot Surabaya menargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada tahun ini.
Menurut Eri, target tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran Rp35 triliun hingga Rp36 triliun.
Kenaikan target itu menjadi alasan Pemkot terus memperkuat inovasi layanan dalam iklim investasi. Perizinan yang mudah dipantau, pendampingan investor, dan transparansi proses diharapkan dapat menunjang pencapaian target tersebut.
Namun, Eri menegaskan penghargaan bukan tujuan utama dari inovasi yang dijalankan Pemkot Surabaya.
“Penghargaan itu bonus. Sasaran utama kami adalah investasi bergerak, kemiskinan dan stunting berkurang, serta masyarakat sejahtera,” tegasnya.
Baca Juga: 7 Spot Healing Murah di Surabaya Pasca Patah Hati
BKPM Lakukan Uji Petik
Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Hasyim Daeng Barang, mengatakan kedatangan tim dilakukan untuk uji petik atas pemaparan yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Surabaya.
Tim ingin memastikan fasilitas dan pelayanan iklim investasi yang dijelaskan dalam presentasi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami hadir bersama Wakil Ketua Kadin untuk mengecek apakah fasilitas dan pelayanan yang dipaparkan sudah sesuai dengan data di lapangan. Penilaian berfokus pada dua aspek utama, yaitu kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB),” jelas Hasyim.
Penilaian tersebut tidak hanya melihat dokumen atau paparan. Tim juga memeriksa bagaimana layanan berjalan dan bagaimana pengalaman pelaku usaha terhadap sistem yang disiapkan pemerintah daerah.
Pelaku Usaha Ikut Diwawancarai
Rangkaian penilaian ALI 2026 mencakup wawancara langsung dengan DPMPTSP, dinas teknis perizinan, dan pelaku usaha.
Pelaku usaha yang dilibatkan berasal dari berbagai sektor. Di antaranya perhotelan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan UMKM di Surabaya.
Wawancara dengan pelaku usaha menjadi bagian penting karena kualitas layanan investasi tidak hanya diukur dari sistem pemerintah. Pengalaman pemohon izin dan investor juga menjadi indikator apakah layanan benar-benar mudah, cepat, jelas, dan transparan.
Dengan cara itu, verifikasi lapangan dapat memberi gambaran lebih lengkap tentang efektivitas layanan investasi di Surabaya.
Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan
Pemkot Surabaya menempatkan transparansi sebagai salah satu fondasi layanan investasi. Pemohon dapat melacak berkas secara digital, sementara pemerintah dapat memantau jumlah izin yang masuk dan selesai.
Sistem seperti ini dapat mengurangi ruang ketidakpastian dalam proses perizinan. Investor dapat mengetahui posisi permohonan dan memperkirakan tahapan yang harus diselesaikan.
Di sisi lain, pemantauan real time membantu pemerintah mengevaluasi titik layanan yang perlu diperbaiki.
Dalam konteks iklim investasi, kepastian proses dan biaya menjadi faktor penting. Ketika pelaku usaha merasa proses izin dapat dipantau dan tidak dibebani biaya di luar ketentuan, kepercayaan terhadap daerah tujuan investasi dapat meningkat.
Pada penilaian ALI 2026, Surabaya menjalani verifikasi layanan investasi dengan fokus pada DPMPTSP dan PPB, sementara Pemkot menargetkan realisasi investasi Rp43 triliun pada 2026. (Sol)
