Opini oleh Solomon Tama
FinanSaya.com – Devide et impera tidak selalu datang dalam bentuk penjajah bersenjata atau penguasa yang secara terang-terangan memecah masyarakat. Hari ini, pola pecah belah bisa hadir lebih halus seperti lewat komentar sinis, prasangka sosial, dan kebiasaan rakyat mencibir sesama rakyat yang sedang menyampaikan protes.
Setiap kali ada mahasiswa, buruh, petani, warga kampung, atau kelompok masyarakat lain turun ke jalan, komentar yang muncul hampir selalu sama.
“Ngapain demo?”
“Bikin macet saja.”
“Kurang kerjaan.”
“Cari panggung.”
“Paling juga ditunggangi.”
Cibiran seperti ini sudah menjadi paket langganan dalam hampir setiap aksi protes. Sebelum orang membaca tuntutannya, sebelum memahami latar belakangnya, sebelum bertanya apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan, sebagian masyarakat sudah lebih dulu sibuk merendahkan.
Padahal, dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat bukan tindakan aneh. Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
Kenapa Aksi Protes Sering Dicibir?
Tidak semua aksi protes lahir dari kepentingan sempit. Banyak suara di jalan muncul karena ruang formal tidak cukup mendengar keresahan rakyat.
Ada buruh yang turun karena upah dan perlindungan kerja. Ada petani yang bersuara karena tanahnya terancam. Ada warga kampung yang melawan penggusuran. Ada mahasiswa yang mengkritik kebijakan publik karena merasa arah negara menjauh dari kepentingan masyarakat luas.
Namun, dalam masyarakat yang makin terbiasa nyinyir, substansi sering kalah cepat dari prasangka.
Yang dilihat bukan tuntutan. Yang dilihat hanya kemacetan.
Yang didengar bukan keresahan. Yang didengar hanya suara bising.
Yang dipikirkan bukan dampak kebijakan. Yang dipikirkan hanya gangguan sesaat terhadap kenyamanan pribadi.
Di sinilah ironi devide et impera muncul. Rakyat yang sedang menyuarakan kepentingan publik justru dimusuhi oleh rakyat lain yang sebenarnya bisa ikut terdampak oleh masalah yang sama.
Devide et Impera dalam Bentuk yang Lebih Halus
Secara sederhana, devide et impera dipahami sebagai politik pecah belah, yakni melemahkan kelompok besar dengan membuat mereka terpisah menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling curiga.
Dulu, istilah ini sering dibaca dalam konteks kolonial. Hari ini, bentuknya tidak selalu sekasar itu. Ia bisa muncul dalam cara berpikir masyarakat.
Rakyat tidak selalu perlu dipaksa untuk terpecah. Kadang, rakyat sudah memecah diri sendiri lewat prasangka, sinisme, dan kebiasaan menertawakan perjuangan sesama.
Mahasiswa berdemo, dicibir.
Buruh menuntut upah layak, dicap malas.
Petani mempertahankan lahan, disebut menghambat pembangunan.
Warga kecil menolak penggusuran, dituduh tidak tahu aturan.
Kelompok masyarakat mengkritik kebijakan, langsung dicurigai punya agenda tersembunyi.
Akhirnya, rakyat melawan rakyat.
Yang satu turun ke jalan karena merasa ada yang tidak beres. Yang lain menonton dari jauh sambil menertawakan. Yang satu mengambil risiko berhadapan dengan panas, hujan, stigma, ancaman, bahkan aparat. Yang lain hanya perlu membuka ponsel lalu menulis komentar sinis seolah paling paham keadaan.
Yang Diperjuangkan Sering Bukan untuk Mereka Saja
Dalam banyak kasus, yang diperjuangkan di jalan bukan hanya untuk orang yang turun ke jalan.
Jika buruh menuntut perlindungan kerja yang lebih manusiawi, itu bisa menjadi pelajaran bagi semua pekerja.
Jika petani menolak kebijakan yang merugikan tanah dan pangan, itu bisa berkaitan dengan kehidupan banyak orang.
Jika mahasiswa mengkritik kebijakan publik, itu bisa menyangkut anggaran negara, arah pembangunan, pendidikan, hukum, dan masa depan masyarakat luas.
Jika warga kecil melawan ketidakadilan, itu bisa menjadi pengingat bahwa hukum dan kebijakan tidak boleh hanya tajam ke bawah.
Namun, masyarakat yang terlalu cepat mencibir sering gagal melihat hubungan itu. Mereka menganggap perjuangan orang lain sebagai gangguan, bukan sebagai peringatan.
Inilah wajah devide et impera modern, di mana rakyat dibuat, atau setidaknya terbiasa, lebih cepat marah kepada sesama rakyat daripada mempertanyakan sumber masalahnya.
Ketika ada aksi protes, yang dipersoalkan bukan lagi kenapa mereka protes. Yang diributkan justru kenapa mereka turun ke jalan.
Ketika ada tuntutan, yang disorot bukan substansinya. Yang dibesar-besarkan justru kemacetannya.
Ketika ada keresahan, yang dibahas bukan akar masalahnya. Yang dipermalukan justru orang-orang yang berani menyuarakannya.
Rakyat yang Terpecah Lebih Mudah Lemah
Akibat dari kebiasaan mencibir ini tidak kecil. Devide et impera sejatinya telah muncul saat energi publik habis untuk konflik horizontal. Rakyat saling tuding. Rakyat saling hina. Rakyat saling curiga.
Sementara inti kebijakan pelan-pelan kabur dari pembicaraan.
Ini menguntungkan siapa?
Jelas bukan rakyat.
Dalam penerapan devide et impera, rakyat yang terpecah akan lebih mudah lemah. Rakyat yang saling mencibir akan lebih sulit bersatu. Rakyat yang saling curiga akan lebih sibuk bertengkar daripada mengawasi kekuasaan.
Kekuasaan tidak perlu terlalu lelah membungkam kritik jika rakyat sudah lebih dulu saling membungkam.
Komnas HAM dalam standar norma tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi menempatkan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk dalam kerangka jaminan hukum nasional dan internasional.
Artinya, saat masyarakat mencibir hak orang lain untuk bersuara, masalahnya bukan hanya soal beda pendapat. Ada risiko lebih besar, yakni kita ikut melemahkan ruang sipil yang suatu hari mungkin juga kita butuhkan.
Baca Juga: Uang Kotor Bikin Otakmu Jadi Tolol
Tidak Semua Aksi Protes Harus Dibela Buta
Tentu, bukan berarti semua aksi protes harus dibela secara buta.
Demonstrasi tetap harus tertib. Tuntutan harus jelas. Data harus kuat. Cara menyampaikan pendapat harus bertanggung jawab. Aksi yang merusak fasilitas umum, melakukan kekerasan, atau mengganggu hak warga lain secara berlebihan tetap layak dikritik.
UU No. 9 Tahun 1998 memang mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi pelaksanaan hak tersebut tetap berada dalam kerangka hukum dan ketertiban umum.
Namun, mengkritik cara aksi berbeda dengan mencibir hak rakyat untuk bersuara.
Kritik terhadap aksi seharusnya diarahkan pada pokok permasalahan, seperti apakah tuntutannya masuk akal, apakah datanya kuat, apakah caranya tepat, apakah ada pelanggaran yang perlu dipersoalkan.
Bukan langsung merendahkan dengan kalimat, “Kurang kerjaan.”
Sebab dalam demokrasi, suara rakyat memang tidak selalu rapi. Kadang keras. Kadang berisik. Kadang membuat tidak nyaman. Tetapi ketidaknyamanan sesaat bukan alasan untuk meremehkan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Diam Tidak Selalu Berarti Dewasa
Yang berbahaya adalah ketika masyarakat mulai menganggap diam sebagai sikap paling ideal, sementara keberanian bersuara dianggap sikap kurang bersyukur.
Padahal, banyak perubahan tidak lahir dari ruang yang sunyi. Banyak koreksi terhadap kebijakan justru muncul karena ada pihak yang berani mengganggu kenyamanan palsu. Ada yang berani bertanya ketika banyak orang memilih pasrah. Ada yang berani turun ke jalan ketika sebagian orang hanya mengeluh di media sosial.
Lucunya, masyarakat yang mencibir aksi protes sering kali juga masyarakat yang paling cepat mengeluh ketika hidupnya ikut tertekan.
Harga naik, mengeluh.
Lapangan kerja sulit, mengeluh.
Upah kecil, mengeluh.
Layanan publik buruk, mengeluh.
Kebijakan tidak adil, mengeluh.
Tetapi ketika ada orang lain yang mencoba menyuarakan keresahan itu secara terbuka, mereka justru dicibir.
Ini bukan hanya ironi. Ini bentuk kemewahan berpikir dari orang yang ingin perubahan, tetapi tidak suka melihat proses perjuangannya. Kenyataan ini menegaskan bahwa devide et impera bahkan tidak perlu kerja ekstra.
Kita Bisa Tidak Setuju Tanpa Merendahkan
Masyarakat perlu lebih dewasa dalam melihat aksi protes. Tidak harus selalu setuju. Tidak harus ikut turun ke jalan. Tidak harus membela semua tuntutan.
Namun, setidaknya jangan buru-buru mencibir sebelum memahami apa yang sedang diperjuangkan.
Sebab bisa jadi, yang mereka suarakan hari ini adalah keresahan yang selama ini juga kita rasakan.
Bisa jadi, tuntutan yang mereka bawa adalah hak yang kelak ikut kita nikmati.
Bisa jadi, keberanian mereka hari ini menjadi pagar agar ruang kritik tidak semakin sempit besok.
Dan bisa jadi, cibiran kita terhadap mereka justru menjadi bagian dari pola pecah belah yang membuat rakyat semakin lemah di hadapan kebijakan yang tidak adil.
Devide et Impera Hidup dari Hilangnya Empati
Devide et impera modern tidak selalu membutuhkan propaganda besar. Ia cukup hidup dari hilangnya empati.
Ketika buruh dipisahkan dari pekerja kantoran.
Ketika mahasiswa dipisahkan dari masyarakat umum.
Ketika petani dipisahkan dari konsumen pangan.
Ketika warga miskin kota dipisahkan dari kelas menengah.
Ketika kelompok yang bersuara dianggap hanya memperjuangkan dirinya sendiri, padahal persoalannya sering jauh lebih luas.
Di titik itu, masyarakat kehilangan kemampuan melihat keterhubungan nasib.
Padahal, banyak masalah publik tidak berhenti pada satu kelompok. Upah rendah, harga pangan, penggusuran, akses pendidikan, layanan kesehatan, pajak, pekerjaan, dan kebijakan publik bisa menjalar ke banyak lapisan masyarakat.
Hari ini mungkin kelompok lain yang terdampak. Besok bisa kita.
Hari ini mungkin mahasiswa yang dicibir. Besok buruh. Lusa petani. Setelah itu warga kampung. Suatu hari, mungkin giliran kita sendiri yang membutuhkan dukungan publik ketika hak kita terganggu.
Namun, bagaimana mungkin kita berharap dibela, jika selama ini kita ikut mencibir orang lain yang sedang memperjuangkan haknya? (Sol)
