FinanSaya.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBN Tahun 2026 Semester I dan Prognosis Semester II dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7).
Laporan tersebut disampaikan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah juga menempatkan laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Dalam paparannya, Purbaya menyebut APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung agenda pembangunan nasional. Pemerintah juga menegaskan fungsi fiskal sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat fondasi pertumbuhan.
“APBN Tahun 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel dan akuntabel,” ujar Menkeu.
APBN Tahun 2026 Topang Delapan Agenda
Purbaya menjelaskan, APBN Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional. Agenda tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Prioritas lain mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, pembangunan desa, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pemerintah juga memasukkan penguatan sistem pertahanan semesta serta percepatan investasi dan peningkatan perdagangan global.
Menkeu menyebut perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang mulai mereda tetapi masih menyimpan risiko.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Pemerintah menyebut angka itu sebagai pertumbuhan triwulan I tertinggi sejak 2014.
Inflasi Juni 2026 juga tercatat tetap terkendali di level 3,34 persen secara tahunan. Di sisi lain, pertumbuhan kredit, likuiditas perekonomian, aliran modal asing yang kembali mencatat net inflow, dan cadangan devisa disebut turut menopang stabilitas ekonomi.
Pendapatan Negara Capai Rp1459 Triliun
Hingga Semester I 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun. Realisasi itu setara 46,3 persen dari target APBN Tahun 2026 dan tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan realisasi Rp1.187,8 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP mencapai Rp271,0 triliun.
Menurut pemerintah, capaian pendapatan tersebut didukung meningkatnya aktivitas ekonomi, penguatan tata kelola perpajakan dan kepabeanan, serta peningkatan kualitas layanan kementerian/lembaga dan Badan Layanan Umum.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun hingga Semester I 2026. Angka tersebut setara 43,1 persen dari pagu APBN dan tumbuh 17,8 persen secara tahunan.
Belanja negara digunakan untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, subsidi dan kompensasi, serta transfer ke daerah.
Baca Juga: 3 Pejabat Kemenkeu Eselon I Resmi Dilantik
Defisit Semester I Masih Aman
Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN Semester I 2026 tercatat Rp196,5 triliun. Defisit itu setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Pemerintah menyebut posisi defisit tersebut masih berada dalam batas aman. Menkeu juga menekankan peran APBN Tahun 2026 sebagai penahan gejolak ketika ekonomi menghadapi tekanan eksternal.
“Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian global, peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat, dan kebijakan counter cyclical dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, adil dan merata,” kata Menkeu.
Purbaya mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan. Koordinasi itu diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memperdalam pasar keuangan domestik.
Outlook Defisit 2,85 Persen PDB
Untuk keseluruhan tahun, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp3.208,1 triliun. Angka itu setara 101,7 persen dari target APBN.
Belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN. Dengan proyeksi tersebut, outlook defisit APBN Tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp734,3 triliun.
Defisit tersebut setara 2,85 persen terhadap PDB. Pemerintah juga memproyeksikan pembiayaan anggaran berada di level Rp734,3 triliun.
Menkeu menegaskan APBN akan terus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Dukungan anggaran tetap diarahkan untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, Revitalisasi Sekolah, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Pemerintah juga akan memperkuat sinergi belanja pemerintah pusat dan daerah agar manfaat APBN lebih dirasakan masyarakat.
“APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan, dengan pembiayaan anggaran yang efisien, defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85% PDB untuk menjaga kredibilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tutup Menkeu. (Sol)
