FinanSaya.com – Pemerintah menyiapkan satuan tugas untuk mengawal operasional KDMP atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pembentukan satgas tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar koperasi dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kesepakatan pembentukan satgas dibahas dalam pertemuan bersama Menteri Koperasi dan Kepala BP BUMN di Kementerian Keuangan, Rabu (9/9).
Pertemuan itu membahas operasional KDMP, termasuk mekanisme pembayaran cicilan yang akan disiapkan pemerintah.
“Tadi kami bertiga setuju, sepakat untuk membentuk satu satuan tugas (Satgas) yang bisa memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal,” ujar Menkeu.
Operasional KDMP Diperkuat Satgas
Satgas yang dibentuk pemerintah akan diarahkan untuk memastikan operasional KDMP berjalan sesuai fungsi ekonominya secara optimal.
Salah satu fokusnya adalah pemanfaatan koperasi sebagai bagian dari infrastruktur penyaluran barang.
Purbaya menyebut penyaluran barang-barang tertentu akan diarahkan melalui Kopdes Merah Putih.
“Termasuk penyaluran barang-barang di sana dipastikan hanya lewat Kopdes Merah Putih, sehingga kita bisa memastikan Koperasi Merah Putih bisa betul-betul kuat menjaga dan membantu sistem logistik di Indonesia,” jelas Menkeu.
Dengan arah tersebut, koperasi desa dan kelurahan tidak hanya ditempatkan sebagai lembaga ekonomi lokal. KDMP juga disiapkan untuk mendukung rantai distribusi yang lebih luas.
KDMP Dikaitkan dengan Sistem Logistik
Pemerintah ingin operasional KDMP memiliki peran lebih besar dalam sistem logistik nasional.
Peran itu terutama berkaitan dengan penyaluran barang melalui jaringan koperasi di desa dan kelurahan.
Jika pemanfaatannya berjalan, operasional KDMP dapat menjadi jalur distribusi yang dekat dengan masyarakat.
Namun, penguatan tersebut tetap membutuhkan pengawasan agar manfaatnya tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan.
Karena itu, satgas akan berfungsi mengawal penggunaan infrastruktur KDMP, termasuk memastikan barang tertentu benar-benar disalurkan melalui koperasi yang telah disiapkan.
Cicilan KDMP Lewat Himbara
Selain aspek pemanfaatan, pemerintah juga membahas pembiayaan operasional KDKMP.
Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembayaran cicilan KDMP yang akan disalurkan langsung kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
Penyaluran dilakukan berdasarkan permintaan Menteri Koperasi.
“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” kata Menkeu.
Dengan pola tersebut, pemerintah berupaya memastikan kewajiban pembayaran berjalan sesuai mekanisme yang telah disiapkan.
Langkah ini juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas bank-bank pelaksana agar tidak terganggu oleh pembiayaan operasional KDMP.
Dana Disebut Sudah Dianggarkan
Purbaya menegaskan dana untuk mendukung pembayaran cicilan KDMP sudah tersedia dalam anggaran pemerintah.
Ia menyebut dana tersebut bukan anggaran tambahan karena memang telah disiapkan sebelumnya.
“Uangnya ada, selama ini dianggarkan. Jadi bukan ABT, memang sudah disediakan,” tegas Menkeu.
Pernyataan ini menjadi penekanan bahwa dukungan pembiayaan terhadap KDMP tidak dilakukan secara mendadak.
Pemerintah juga ingin memastikan pembayaran kepada Himbara tidak menimbulkan tekanan baru terhadap sistem perbankan.
Baca Juga: Ruang Fiskal Indonesia Tetap Kuat, Kata Menkeu
Kemenkeu dan BP BUMN Ikut Mengawal
Pengawalan operasional KDMP tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian.
Purbaya menyebut akan ada tim yang melibatkan Kementerian Keuangan, BP BUMN, serta unsur terkait lainnya.
Tim ini akan memastikan pemanfaatan anggaran dan penggunaan infrastruktur KDMP berjalan sesuai tujuan.
“Makanya nanti dibentuk tim, Menteri Keuangan bersama Kepala BP BUMN. Tim ini nanti ikut memastikan supaya utilitas atau penggunaan ini termasuk kepastian barangbarang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Koperasi Desa/Kelurahan (KDMP) Merah Putih,” ungkap Menkeu.
Dengan pengawasan tersebut, pemerintah ingin penggunaan koperasi dalam penyaluran barang dapat memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Perbankan Jadi Perhatian Pemerintah
Pemerintah juga membuka ruang perbaikan bagi operasional KDMP yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan.
Purbaya mengatakan koperasi yang masih memiliki kekurangan dalam proses verifikasi dan validasi dapat disempurnakan dalam beberapa bulan ke depan.
Meski demikian, perhatian utama pemerintah adalah menjaga agar pembiayaan KDMP tidak mengganggu kondisi perbankan.
“Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman ke KDMP. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sempurna kan bisa disempurnakan ke depan beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun yang belum lolos tadi,” ujar Menkeu.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan dan pemanfaatan KDMP tetap disertai evaluasi.
Pemerintah tidak hanya mendorong koperasi berjalan, tetapi juga menjaga agar pembiayaan yang melekat pada program tersebut tetap terkendali.
Koperasi Didorong Jadi Ekosistem Daerah
Melalui satgas, pemerintah berharap operasional KDMP dapat tumbuh sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah.
Koperasi desa dan kelurahan diharapkan mampu memperkuat distribusi barang, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta ikut menjaga sistem logistik nasional.
Di sisi lain, keberhasilan program ini akan bergantung pada kesiapan koperasi, pengawasan penggunaan dana, dukungan perbankan, serta koordinasi antarlembaga.
Karena itu, pembentukan satgas menjadi alat pengendali agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pada pertemuan di Kemenkeu, pemerintah menyepakati pembentukan satgas untuk mengawal operasional KDMP, memastikan pemanfaatan Koperasi Merah Putih, menyiapkan pembayaran cicilan langsung ke Himbara, dan menjaga agar pinjaman KDMP tidak mengganggu perbankan. (Sol)
