FinanSaya.com – Kementerian Keuangan menjadikan capaian kinerja 2026 sebagai pijakan dalam menyusun rencana kerja TA 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kinerja positif pada tahun berjalan menjadi fondasi untuk memperkuat pengelolaan fiskal, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung agenda pembangunan nasional.
Purbaya menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9).
Hingga semester I 2026, pendapatan negara terealisasi Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,3 persen secara tahunan. Belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun atau naik 18,2 persen.
Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai Rp452,0 triliun atau tumbuh 59,4 persen secara tahunan.
Rencana Kerja TA 2027 Berangkat dari Capaian 2026
Purbaya menegaskan perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan pada rencana kerja TA 2027.
Fokusnya mencakup reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja untuk program yang memiliki multiplier effect, serta penjagaan defisit dan utang agar tetap dalam batas aman.
“Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja dengan fokus pada program yang memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPRRI di Jakarta, Senin (7/9).
Dengan arah tersebut, rencana kerja TA 2027 Kemenkeu tidak hanya berfokus pada administrasi fiskal, tetapi juga pada kualitas belanja dan daya dorong APBN terhadap ekonomi.
Tata Kelola dan Layanan Ikut Diperbaiki
Capaian 2026 tidak hanya terlihat dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Kemenkeu juga mencatat perbaikan pada tata kelola dan layanan. Hingga semester I 2026, kementerian tersebut telah menyelesaikan 72,43 persen aduan debottlenecking.
Kemenkeu juga mencatat pencegahan penyelundupan emas batangan sebesar 190,26 kilogram.
Di bidang pengawasan, kecerdasan artifisial mulai diterapkan untuk memantau praktik underinvoicing. Sementara pada sektor pembiayaan, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro atau UMi telah mencapai Rp67,58 triliun.
Kemenkeu juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP, LK BUN, dan LKBA015.
Kinerja Organisasi Naik
Peningkatan capaian turut terlihat pada nilai kinerja organisasi Kemenkeu.
Pada semester I 2026, nilai kinerja organisasi mencapai 113,9 dan masuk kategori sangat baik. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 110,3.
Capaian tersebut juga disebut mendapat pengakuan melalui berbagai penghargaan tingkat nasional dan internasional.
Kinerja organisasi ini menjadi salah satu bekal dalam menyusun rencana kerja TA 2027, terutama untuk memastikan program yang disiapkan memiliki dukungan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang memadai.
Lima Program Utama Disiapkan
Dalam Rencana Kerja TA 2027, Kemenkeu menyiapkan lima program utama.
Program pertama adalah Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi. Program kedua adalah Pengelolaan Penerimaan Negara.
Program ketiga adalah Pengelolaan Belanja Negara. Program keempat adalah Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko.
Program kelima adalah Dukungan Manajemen.
Kelima program tersebut diarahkan untuk mendukung APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Ruang Fiskal Indonesia Tetap Kuat, Kata Menkeu
Delapan Klaster Prioritas Nasional Dikawal
Dalam rencana kerja TA 2027, Kemenkeu juga akan mengawal delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN.
Delapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.
Pelaksanaan prioritas itu diperkuat sejumlah enabler. Di antaranya pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Dengan susunan tersebut, program Kemenkeu pada 2027 diarahkan untuk menopang agenda pembangunan lintas sektor.
Penerimaan Negara dan Belanja Diperkuat
Pada program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi, Kemenkeu akan memperkuat harmonisasi dan debottlenecking.
Langkah itu diarahkan untuk mendukung akselerasi investasi dan transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi industri strategis.
Sementara itu, pengelolaan penerimaan negara akan difokuskan pada integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, peningkatan lifting migas, serta penguatan pengawasan dan kualitas layanan perpajakan.
Dari sisi belanja negara, Kemenkeu akan memperkuat pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Agenda ini mencakup modernisasi sistem penganggaran dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
Digitalisasi Kemenkeu Masuk Agenda
Transformasi digital menjadi bagian penting dalam rencana kerja TA 2027 melalui Program Dukungan Manajemen.
Agenda tersebut mencakup pengembangan Indonesia National Single Window, penguatan Coretax System, Smart Customs and Excise System, serta sistem penanganan tindak pidana perpajakan.
Kemenkeu juga menyiapkan digitalisasi proses bisnis melalui Office Automation.
Pada sisi perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, Kemenkeu akan mendukung kemandirian energi melalui penjaminan pemerintah.
Selain itu, kementerian akan mempercepat investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif dan mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara.
APBN Tetap Jadi Shock Absorber
Purbaya menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga APBN agar tetap mampu menjalankan fungsi pembangunan.
APBN juga harus tetap berperan sebagai pelindung ekonomi masyarakat ketika terjadi tekanan.
“APBN harus terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai shock absorber, mendukung agenda pembangunan, dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu.
Strategi ekonomi dan fiskal 2027 diarahkan untuk mendorong ekonomi “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
Arah tersebut mencakup sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dukungan investasi.
Kebijakan juga diarahkan pada transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi, efektivitas program unggulan, perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta dukungan bagi petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan.
Dengan fondasi kinerja semester I 2026 berupa pendapatan negara Rp1.459,4 triliun, belanja negara Rp1.656,0 triliun, pembiayaan Rp452,0 triliun, dan nilai kinerja organisasi 113,9, Kemenkeu menyusun rencana kerja TA 2027 untuk menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. (Sol)
