FinanSaya.com – Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya mendatangi Balai Kota Surabaya, Senin (31/8/2026). Dalam aksi demo PJS tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai di Kota Surabaya.
Dalam aksi demo PJS kali ini, massa menyatakan tidak menolak digitalisasi parkir. Namun, mereka meminta Pemerintah Kota Surabaya memastikan sistem tersebut benar-benar siap sebelum diterapkan menyeluruh di lapangan.
Tuntutan yang dibawa antara lain kepastian satu mekanisme transaksi, pembagian hasil 70 persen untuk jukir, pencairan pendapatan pada hari yang sama, perlindungan jaminan sosial, hingga penolakan pengelolaan jukir melalui sistem outsourcing.
Aksi Demo PJS Minta Eri Turun Tangan
Ketua Umum aksi demo PJS, Izul Fiqri mengatakan para jukir berharap dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Menurut Izul, pertemuan langsung diperlukan agar persoalan yang disampaikan jukir bisa segera mendapatkan keputusan.
“Kami berharap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui kami secara langsung. Karena kami ingin langsung ada keputusan, tidak lagi menyampaikan ke pimpinan-pimpinan,” kata Izul.
PJS menilai persoalan parkir non-tunai tidak cukup dibahas secara administratif. Mereka ingin ada kejelasan kebijakan yang langsung menyentuh kondisi jukir di lapangan.
Minta Sistem Transaksi Tunggal
Salah satu tuntutan utama saat aksi demo PJS, yakni kepastian mekanisme transaksi parkir.
Izul menyoroti kondisi yang menurutnya belum konsisten. Di satu sisi, masyarakat diarahkan membayar parkir secara non-tunai. Namun di sisi lain, jukir disebut masih harus menyetorkan hasil retribusi kepada Pemkot Surabaya secara tunai.
PJS meminta pemerintah menetapkan satu mekanisme yang jelas agar tidak ada perbedaan antara cara pembayaran pengguna parkir dan cara setoran jukir.
“Transaksinya harus tunggal. Pastikan sekarang juga, mau tunai atau non-tunai,” ujarnya.
Menurut Izul, digitalisasi parkir dapat berjalan jika seluruh perangkat, alur transaksi, dan fasilitas pendukung sudah siap di setiap titik parkir.
PJS Sebut Tidak Menolak Digital
Izul menegaskan aksi demo PJS sebenarnya tidak menolak sistem pembayaran digital. Namun, ia meminta penerapan kebijakan tidak hanya menjadi narasi, sementara kondisi lapangan belum sepenuhnya siap.
Ia mengklaim masih ada jukir yang belum mendapatkan perangkat atau sarana memadai untuk menerima pembayaran non-tunai.
“Kami bukan menolak digital. Tapi kalau pemerintah kota tidak siap dengan digital total, jangan dipaksakan. Jangan hanya membuat narasi di media, tetapi lapangannya tidak siap,” sebutnya.
Menurut Izul, tantangan pembayaran QRIS tidak hanya datang dari jukir. Ia menyebut sebagian masyarakat masih terbiasa membayar parkir menggunakan uang tunai.
“Kalau menurut saya, ayo coba lihat di lapangan. Bukan jukir yang tidak siap, masyarakat yang lebih banyak bayar tunai,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, PJS meminta penerapan parkir non-tunai dilakukan dengan kesiapan sistem yang lebih merata.
Tuntut Bagi Hasil 70 Persen
Selain mekanisme transaksi, aksi demo PJS kali ini juga meminta pembagian hasil parkir sebesar 70 persen diberikan kepada jukir.
Izul menyebut skema serupa telah diterapkan di Kota Malang. Ia berharap Pemkot Surabaya mempertimbangkan skema tersebut untuk para jukir di Kota Pahlawan.
“Hari ini kami meminta Eri Cahyadi menyampaikan bahwa 70 persen bagi hasilnya untuk jukir Kota Surabaya,” tegasnya.
Menurut PJS, pembagian hasil menjadi isu penting karena pendapatan parkir berkaitan langsung dengan penghasilan harian jukir.
Karena itu, jika sistem non-tunai diterapkan penuh, PJS meminta pendapatan jukir tidak tertahan terlalu lama.
Baca Juga: Parkir Tunjungan Romansa Kini Pakai Gate, Ini Harganya
Pendapatan Diminta Cair Hari Sama
PJS meminta pencairan bagian pendapatan jukir dilakukan pada hari yang sama.
Izul menyebut pendapatan harian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jukir. Karena itu, alur pembayaran digital harus tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi harian mereka.
“Kalau misalnya non-tunai, pelimpahan bagi hasil untuk jukir maksimal di hari yang sama, paling lambat jam 5 sore. Sehingga sore hari istri dan anak jukir bisa belanja kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Tuntutan ini menjadi salah satu poin penting dalam aksi demo PJS karena menyangkut dampak langsung perubahan sistem pembayaran terhadap kehidupan jukir.
PJS ingin digitalisasi tidak membuat akses jukir terhadap pendapatan harian menjadi lebih lambat.
Minta BPJS dan Asuransi Kehilangan
PJS juga meminta perlindungan kerja bagi juru parkir.
Izul menilai profesi jukir memiliki risiko tinggi. Salah satu risiko yang disorot adalah kehilangan kendaraan atau barang milik pengguna jasa parkir.
Dalam sejumlah kasus, menurut Izul, jukir harus ikut menanggung kerugian ketika terjadi kehilangan.
Selain itu, persoalan kesehatan juga disebut masih menjadi beban pribadi bagi sebagian jukir.
“Jukir ini profesi dengan tingkat risiko tinggi. Ketika kehilangan, jukir yang mengganti. Sakit dan lain sebagainya juga ditanggung sendiri,” ujarnya.
Karena itu, PJS mengusulkan perlindungan berupa asuransi kehilangan serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
PJS Tolak Outsourcing Jukir
Dalam aksi demo PJS tersebut, massa juga menolak rencana pengelolaan jukir melalui sistem outsourcing.
Izul beralasan banyak jukir telah lama bekerja di titik parkir masing-masing. Menurutnya, sejumlah titik bahkan awalnya dicari dan dikelola sendiri oleh jukir sebelum kemudian memberi kontribusi retribusi kepada pemerintah.
“Kami tidak sepakat. Kasihan jukir-jukir yang sudah punya nilai histori dengan titik parkir itu. Titik parkir itu mereka cari sendiri,” katanya.
PJS meminta Pemkot Surabaya mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian jukir dalam setiap perubahan sistem pengelolaan parkir.
“Sebagai warga negara yang baik, mereka tetap berkontribusi terhadap Kota Surabaya lewat retribusi harian. Tetapi begitu jalan ramai, pemerintah datang, mengambil pajaknya, lalu mau mengganti orangnya. Menurut saya itu jauh dari sisi kemanusiaan,” pungkas Izul.
Dalam aksi demo PJS di Balai Kota Surabaya, tuntutan yang dibawa mencakup sistem transaksi tunggal, bagi hasil 70 persen, pencairan pendapatan hari yang sama, BPJS, asuransi kehilangan, dan penolakan outsourcing jukir. (Sol)
