FinanSaya.com – Pemerintah mengusulkan defisit RAPBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Defisit tersebut dirancang untuk menjaga ruang fiskal bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap mempertahankan kesehatan APBN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan arah kebijakan itu dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Agenda rapat tersebut adalah penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Dalam RAPBN 2027 tersebut, belanja negara dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun. Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426,0 triliun.
RAPBN 2027 Jadi Instrumen Strategis
Purbaya menegaskan APBN tidak hanya diposisikan sebagai dokumen keuangan negara. APBN juga menjadi instrumen untuk memastikan negara hadir dalam melindungi masyarakat.
“APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap rupiah APBN harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional,” kata Menkeu.
Menurut pemerintah, keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan bersamaan dengan disiplin fiskal. Karena itu, RAPBN 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat kesejahteraan, dan menjaga kesinambungan fiskal.
“RAPBN 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN,” tegas Menkeu.
APBN Berperan sebagai Shock Absorber
Pemerintah menilai APBN memiliki peran penting di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Dalam kondisi tersebut, APBN diarahkan menjadi shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.
APBN juga berfungsi sebagai instrumen counter cyclical. Artinya, anggaran negara digunakan untuk menopang perekonomian domestik ketika tekanan global meningkat.
Selain itu, APBN ditempatkan sebagai katalis pembangunan yang diharapkan memberi dampak nyata pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
Belanja Negara Rp4097 Triliun
Belanja negara dalam RAPBN 2027 dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun. Pemerintah menyatakan belanja akan diarahkan semakin selektif pada program yang memberi manfaat ekonomi dan sosial terbesar.
Rancangan belanja tersebut difokuskan untuk mendukung delapan klaster program kerja prioritas nasional dan satu program pendukung atau enabler.
Secara keseluruhan, terdapat 60 program kerja yang masuk dalam arah dukungan RAPBN 2027.
Pemerintah juga mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPR agar belanja negara memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Di sektor pendidikan, pemerintah akan mendorong peningkatan kualitas melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan sekolah terintegrasi.
Revitalisasi sekolah dan madrasah juga masuk dalam agenda belanja. Peningkatan kualitas pembelajaran turut didukung melalui program Makan Bergizi Gratis.
Di sektor kesehatan, pemerintah akan memperluas pemerataan akses layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah dengan layanan dasar terbatas.
Agenda kesehatan dalam RAPBN 2027 mencakup transformasi sistem kesehatan, optimalisasi layanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, perluasan pemeriksaan kesehatan, dan revitalisasi rumah sakit.
Pemerintah juga akan memperkuat perlindungan sosial untuk menjaga daya beli, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Infrastruktur dan Perumahan Didorong
Dari sisi pembangunan fisik, percepatan infrastruktur diarahkan pada konektivitas, ketahanan pangan dan energi, fasilitas pendukung hilirisasi, serta pusat-pusat pertumbuhan.
Pemerintah juga menyiapkan penataan kembali infrastruktur di wilayah terdampak bencana.
Selain itu, penyediaan rumah murah, renovasi rumah dengan sanitasi yang baik, serta penataan permukiman dan lingkungan menjadi bagian dari agenda peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan arah tersebut, belanja negara tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Baca Juga: ‘Shock Absorber’ dalam Kebijakan Ekonomi dan Fiskal 2027
Pendapatan Negara Rp3426 Triliun
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426,0 triliun.
Pemerintah akan meningkatkan penerimaan secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi pembangunan.
Strateginya mencakup penguatan tata kelola sumber daya manusia, integrasi data, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, serta peningkatan kepatuhan dan pengawasan berbasis teknologi informasi.
Pemerintah juga akan melakukan diversifikasi penerimaan negara bukan pajak. Langkah tersebut mencakup optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, dan peningkatan layanan kementerian/lembaga.
“Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk menyediakan ruang fiskal serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif,” jelas Menkeu.
Ekonomi 2027 Ditarget Tumbuh 6 Persen
Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah risiko global. Risiko yang dicermati meliputi geopolitik, harga energi dan komoditas, fragmentasi perdagangan global, serta arah kebijakan moneter dan perdagangan negara maju.
Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen. Sementara pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45 persen.
Pertumbuhan tersebut didukung investasi yang tumbuh 6,87 persen. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, sedangkan konsumsi pemerintah naik 15,97 persen.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang sektor perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi.
Pemerintah selanjutnya mendorong transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah, dan berdaya saing.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 6 persen sangat penting untuk memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu.
Inflasi Diproyeksi 2,5 Persen
Dalam asumsi 2027, inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 2,5 persen.
Pengendalian inflasi akan diperkuat melalui peningkatan produksi pangan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi komoditas pangan.
Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level Rp17.500 per dolar AS. Sementara rata-rata yield Surat Berharga Negara tenor 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,9 persen.
Pemerintah menyebut proyeksi tersebut didukung sinergi kebijakan untuk memperkuat stabilitas makroekonomi, menjaga arus modal, meningkatkan investasi dan ekspor, serta mengelola pembiayaan secara prudent.
“Berbagai strategi dan kebijakan fiskal dalam mencapai sasaran pembangunan tersebut menegaskan arah kebijakan RAPBN 2027 yang konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih cepat dan merata,” pungkas Menkeu.
Pemerintah menyambut dukungan DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya. Postur yang diajukan mencakup belanja negara Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426,0 triliun, defisit 2,4 persen PDB, dan target pertumbuhan ekonomi 6 persen. (Sol)
