FinanSaya.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2025.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau BUN 2025.
Penyerahan LHP berlangsung di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/7). Capaian tersebut menjadi salah satu penanda akuntabilitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan negara di lingkungan Kemenkeu.
Meski memperoleh opini tertinggi dari BPK, Menkeu menegaskan masih ada pekerjaan perbaikan yang harus dilakukan.
Opini WTP Tetap Diikuti Perbaikan
Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan tidak memandang opini WTP sebagai akhir dari proses penguatan tata kelola. Menurutnya, rekomendasi BPK tetap menjadi bahan penting untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
“Walaupun BPK telah memberikan opini WTP, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kami sangat menghargai berbagai rekomendasi yang diberikan yang kami jadikan sebagai titik tolak dalam melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti secara serius setiap rekomendasi yang diberikan,” ujar Menkeu.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kemenkeu tetap menempatkan tindak lanjut rekomendasi sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Dengan begitu, capaian WTP tidak hanya dibaca sebagai pengakuan administratif, tetapi juga sebagai dasar untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Kementerian Keuangan menyatakan akan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara serius. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas laporan keuangan dan kredibilitas pengelolaan fiskal.
APBN 2025 Berjalan di Tengah Ketidakpastian
Menkeu menjelaskan bahwa opini WTP tersebut diraih di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global sepanjang 2025. Dalam kondisi itu, APBN tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen secara tahunan. Inflasi juga disebut terjaga pada level 2,92 persen secara tahunan.
Di sisi fiskal, defisit APBN tetap terkendali sebesar 2,81 persen terhadap produk domestik bruto. Capaian tersebut disebut ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan kredibel.
Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan tersebut. Perannya mencakup pengelola fiskal, Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer pemerintah, serta koordinator hubungan fiskal pusat dan daerah.
Dengan posisi itu, kualitas laporan keuangan Kemenkeu dan BUN menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan APBN dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Baca Juga: Kinerja APBN 2026 Solid hingga Semester I
Sinergi Kemenkeu dan BPK Diperkuat
Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dan BPK saat menerima opini WTP. Menurutnya, hubungan kedua lembaga berperan dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.
“Saya berharap BPK RI terus mendukung berbagai upaya dalam melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik,” kata Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas proses pemeriksaan yang disebut profesional, independen, dan konstruktif.
Sinergi dengan BPK dinilai penting karena pemeriksaan laporan keuangan tidak berhenti pada pemberian opini. Pemeriksaan juga menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti agar pengelolaan keuangan negara semakin baik.
Karena itu, Kemenkeu menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan BPK dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan negara.
WTP untuk Kemenkeu dan BUN 2025
Penerimaan opini WTP untuk Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan BUN 2025 menjadi bagian dari pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.
Bagi Kemenkeu, capaian tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki area yang masih memerlukan penguatan. Rekomendasi BPK akan menjadi titik awal tindak lanjut internal agar penyajian laporan keuangan berikutnya semakin baik.
Dalam konteks APBN, kualitas laporan keuangan menjadi bagian penting dari kepercayaan publik. Laporan yang disusun dan disajikan secara akuntabel membantu menunjukkan bagaimana anggaran negara dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Kemenkeu juga menempatkan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dalam LHP Tahun 2025, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. (Sol)
