FinanSaya.com – Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0 persen pada 2026. Proyeksi itu tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 bertajuk Managing Risks, Unlocking Productivity.
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menilai Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan. Penopang utamanya berasal dari permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, investasi dalam negeri, dan belanja pemerintah.
Setelah tumbuh 5,0 persen pada 2026, pertumbuhan diperkirakan menguat menjadi 5,2 persen pada 2027. Laju yang sama juga diproyeksikan berlanjut pada 2028.
Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan tekanan eksternal masih dapat menahan investasi dan ekspor. Karena itu, koordinasi kebijakan dan kredibilitas fiskal dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Ekonomi Indonesia Ditopang Permintaan Domestik
Ketahanan ekonomi nasional mulai terlihat pada awal tahun. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I 2026.
Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan 2010 tercatat Rp3.447,7 triliun.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan kuartal pertama ditopang konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi. BPS mencatat konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi, yakni 21,81 persen secara tahunan.
Dari sisi produksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Sektor tersebut tumbuh 13,14 persen secara tahunan.
Data itu menunjukkan konsumsi domestik masih menjadi bantalan penting ketika lingkungan global belum stabil. Namun, daya tahan tersebut tetap perlu dijaga karena tekanan dari harga energi dan perdagangan global bisa memengaruhi biaya produksi maupun daya beli.
Harga Minyak Jadi Risiko Eksternal
Risiko terhadap ekonomi Indonesia belum sepenuhnya mereda. Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia memperkirakan harga rata-rata minyak mentah Brent mencapai US$94 per barel sepanjang 2026.
Angka itu naik 36 persen dibandingkan rata-rata 2025. Proyeksi tersebut juga lebih dari 50 persen di atas perkiraan yang diterbitkan pada Januari 2026.
Bank Dunia menyebut kenaikan harga minyak dipicu gangguan pengiriman energi melalui Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah. Asumsi yang digunakan adalah gangguan berat terhadap pengiriman berlangsung hingga Juli, lalu arus pelayaran pulih bertahap dan mendekati kondisi sebelum konflik pada akhir tahun.
Angka US$94 per barel merupakan proyeksi harga rata-rata selama 2026. Nilai itu bukan harga minyak pada satu hari tertentu, karena harga energi bisa bergerak naik atau turun mengikuti pasokan, jalur distribusi, konflik, dan respons negara produsen.
Bagi ekonomi Indonesia, lonjakan harga energi dapat menambah biaya impor, transportasi, dan produksi. Tekanan tersebut juga dapat masuk ke inflasi domestik melalui bahan bakar, bahan baku, angkutan, dan barang konsumsi yang memiliki komponen impor.
Fiskal Perlu Tetap Kredibel
Kenaikan harga energi juga dapat menekan ekonomi negara. Pemerintah perlu menjaga harga energi dan daya beli masyarakat, tetapi pada saat yang sama harus mempertahankan ruang fiskal untuk program prioritas dan perlindungan sosial.
Bank Dunia menekankan pentingnya menjaga ketahanan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara. Selain itu, kualitas belanja perlu diperbaiki agar dukungan pemerintah lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Bank Dunia Klaim Manajemen Investasi RI Masih Lemah
Efisiensi belanja terkait energi juga menjadi perhatian. Namun, penghematan tersebut tetap perlu dirancang tanpa mengurangi perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
Dalam konteks ini, kredibilitas fiskal menjadi faktor penting bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan belanja negara tetap mendukung kegiatan produktif.
Koordinasi kebijakan juga dibutuhkan agar respons terhadap tekanan energi tidak menciptakan beban baru yang lebih besar. Kebijakan fiskal perlu berjalan selaras dengan upaya menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar.
BI Perkirakan Tumbuh 4,9 hingga 5,7 Persen
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam rentang 4,9 sampai 5,7 persen. Bank sentral menilai pertumbuhan masih akan ditopang permintaan domestik.
Dukungan lain berasal dari optimalisasi belanja pemerintah, kebijakan makroprudensial yang akomodatif, serta sistem pembayaran yang menopang kegiatan ekonomi dan keuangan digital.
Namun, BI juga mengingatkan kenaikan harga minyak dan komoditas global dapat memengaruhi harga domestik melalui inflasi impor. Tekanan dapat muncul dari biaya bahan bakar, angkutan, bahan baku, dan barang konsumsi impor.
Karena itu, stabilitas rupiah menjadi bagian penting dalam menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Pengendalian inflasi dan penguatan pembiayaan ke sektor riil juga dibutuhkan agar stabilitas tidak mengorbankan aktivitas produktif.
Produktivitas Jadi Agenda Jangka Menengah
Selain menjaga stabilitas jangka pendek, Bank Dunia mendorong reformasi struktural untuk memperkuat produktivitas. Agenda ini mencakup perbaikan regulasi, fasilitasi perdagangan, dan efisiensi logistik.
Reformasi tersebut diperlukan agar biaya usaha turun dan daya saing Indonesia dalam rantai nilai global meningkat. Tanpa peningkatan produktivitas, pertumbuhan dapat tertahan meskipun konsumsi domestik tetap kuat.
Dengan proyeksi Bank Dunia, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,0 persen pada 2026, lalu naik menjadi 5,2 persen pada 2027 dan 2028. Pada kuartal I 2026, BPS mencatat pertumbuhan 5,61 persen secara tahunan dengan PDB harga berlaku Rp6.187,2 triliun. (Sol)
