FinanSaya.com – Posisi utang luar negeri Indonesia kembali meningkat pada Mei 2026. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi Juli 2026, total kewajiban eksternal Indonesia tercatat sebesar US$444,4 miliar.
Nilai tersebut tumbuh 2,1 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang sebesar 2,0 persen.
Kenaikan terutama ditopang oleh sektor publik, yang mencakup pemerintah dan Bank Indonesia. Sementara itu, kewajiban sektor swasta masih mengalami kontraksi secara tahunan.
Jika digabungkan, posisi ULN pemerintah dan Bank Indonesia mencapai sekitar US$248,5 miliar. Jumlah itu setara lebih dari separuh total kewajiban eksternal Indonesia pada Mei 2026.
Utang Luar Negeri Publik Jadi Penopang
Perkembangan Mei 2026 menunjukkan kenaikan utang luar negeri Indonesia belum berasal dari sektor swasta. Pertumbuhan lebih banyak digerakkan oleh pemerintah dan peningkatan kepemilikan investor nonresiden pada instrumen moneter Bank Indonesia.
Utang pemerintah pada Mei 2026 tercatat sebesar US$217,3 miliar. Angka tersebut tumbuh 3,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Laju pertumbuhan utang pemerintah relatif stabil dibandingkan April 2026. Kenaikannya terutama dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara internasional.
Masuknya investasi tersebut disebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah tetap melakukan pembayaran bersih atas pinjaman luar negeri yang telah jatuh tempo.
Pemerintah menyatakan pengelolaan utang luar negeri dilakukan secara hati-hati. Kewajiban pembayaran pokok dan bunga disebut tetap dipenuhi tepat waktu, sementara pembiayaan diarahkan untuk mendukung sektor produktif.
Dana Mengalir ke Kesehatan dan Pendidikan
Berdasarkan sektor ekonomi, utang pemerintah paling banyak digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Porsinya mencapai 22,0 persen dari total ULN pemerintah.
Sektor berikutnya adalah administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 20,6 persen. Setelah itu, jasa pendidikan menyerap 16,2 persen.
Utang pemerintah juga digunakan untuk mendukung konstruksi dengan porsi 11,5 persen. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan memperoleh porsi 8,5 persen.
Hampir seluruh utang luar negeri pemerintah memiliki tenor jangka panjang. Struktur ini penting karena jatuh tempo yang lebih panjang dapat membantu mengurangi tekanan pembayaran dalam jangka pendek.
Meski demikian, perubahan nominal utang luar negeri tetap perlu dibaca hati-hati. Statistik ini juga mencakup surat berharga yang dimiliki nonresiden, sehingga pergerakannya tidak selalu berarti tambahan pinjaman baru.
SRBI Dorong Posisi Bank Indonesia
Selain pemerintah, kenaikan sektor publik juga dipengaruhi posisi Bank Indonesia. Perkembangan tersebut didorong oleh bertambahnya kepemilikan investor nonresiden pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.
Kenaikan kepemilikan asing pada SRBI berlangsung sejalan dengan operasi moneter berbasis pasar. Instrumen tersebut digunakan Bank Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Turun, BI Beberkan Datanya
Peran SRBI menjadi penting ketika ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi. Dalam situasi seperti itu, instrumen moneter dapat menarik aliran dana sekaligus mendukung stabilitas pasar domestik.
Namun, masuknya investor nonresiden ke instrumen moneter juga ikut tercermin dalam statistik utang luar negeri. Karena itu, komposisi utang luar negeri perlu dilihat bersama tujuan kebijakan dan risikonya.
Utang Swasta Masih Kontraksi
Berbeda dengan sektor publik, utang luar negeri swasta masih turun secara tahunan. Pada Mei 2026, posisi utang swasta tercatat sebesar US$195,9 miliar.
Nilai tersebut terkontraksi 0,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, kontraksinya lebih dangkal dibandingkan April 2026 yang turun 0,5 persen.
Penyusutan terutama berasal dari lembaga keuangan. Kelompok ini mencatat kontraksi 0,8 persen secara tahunan pada Mei 2026.
Meski masih negatif, penurunan lembaga keuangan jauh lebih kecil dibandingkan April 2026 yang mencapai 5,0 persen. Data ini menunjukkan tekanan pada ULN swasta mulai mereda, meski belum berubah menjadi pertumbuhan.
Berdasarkan sektor ekonomi, utang swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Empat sektor tersebut menguasai 79,9 persen dari total ULN swasta.
Rasio ULN ke PDB 29,9 Persen
Struktur utang luar negeri Indonesia dinilai tetap sehat. Rasio ULN terhadap produk domestik bruto tercatat sebesar 29,9 persen.
Dari sisi tenor, utang berjangka panjang masih mendominasi. Porsinya mencapai 83,9 persen dari total kewajiban eksternal Indonesia.
Dominasi tenor panjang menunjukkan profil jatuh tempo ULN relatif terkendali. Struktur ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam membaca risiko pembayaran eksternal.
Pada Mei 2026, total ULN Indonesia berada di US$444,4 miliar, ULN pemerintah sebesar US$217,3 miliar, ULN swasta sebesar US$195,9 miliar, rasio ULN terhadap PDB 29,9 persen, dan porsi utang jangka panjang 83,9 persen. (Sol)
