FinanSaya.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memperingatkan bahwa peta kekuatan dunia ke depan tidak lagi hanya ditentukan oleh negara. Menurut Luhut soal AI, segelintir orang kaya yang menguasai infrastruktur kecerdasan buatan dapat memiliki pengaruh sangat besar.
Peringatan itu disampaikan Luhut dalam Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026. Ia menilai tokoh seperti Elon Musk hingga Jeff Bezos berpotensi mengendalikan banyak hal karena memiliki sumber daya komputasi canggih, terutama Graphic Processing Unit atau GPU.
“Jadi Bapak-Ibu sekalian, dunia ini nanti akan dikontrol oleh orang-orang kaya seperti Elon Musk, Bezos, segala macam. Karena mereka punya GPU yang begitu banyak,” kata Luhut, sebagaimana dikutip dari CNBC.
Luhut mencontohkan Elon Musk yang diperkirakan memiliki sekitar 1 juta GPU pada akhir tahun ini. Menurutnya, kapasitas komputasi sebesar itu membuat pemrosesan data dapat dilakukan sangat cepat dan memberi keunggulan besar dalam pengembangan AI.
“Elon Musk itu punya GPU di akhir tahun, 1 juta GPU. Bagaimana Anda mau kalahkan dia? Proses data itu split of second,” ujarnya.
Luhut Soal AI dan Penguasaan GPU
Pernyataan Luhut soal AI menunjukkan bahwa penguasaan infrastruktur komputasi kini menjadi isu strategis. GPU bukan lagi sekadar perangkat keras untuk pemrosesan grafis, tetapi telah menjadi tulang punggung komputasi AI modern.
Semakin besar kapasitas GPU yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan suatu pihak dalam mengolah data, melatih model AI, dan membangun sistem digital berskala besar. Dalam konteks Luhut soal AI, pemilik infrastruktur komputasi dapat memiliki posisi tawar besar dalam ekonomi digital global.
Pemerintah Tidak Mau Kalah
Di sisi lain, pemerintah Indonesia kini juga tengah mempercepat transformasi digital nasional melalui pengembangan GovTech berbasis AI. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Sebelumnya, Luhut menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sekitar 80 persen sistem GovTech telah terkoneksi. Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah mulai terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi AI.
“Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit,” ujar Luhut, dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Keterampilan yang Dibutuhkan Pekerja hingga 2030
GovTech Disiapkan untuk Data dan Pajak
Menurut Luhut soal AI, GovTech akan menjadi bagian penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Sistem tersebut akan membuat data pemerintahan terkumpul lebih rapi, terhubung, dan dapat dimonitor dengan lebih baik.
Dalam konteks Luhut soal AI, transformasi digital juga akan menyasar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Luhut menyebut sekitar 64 juta UMKM akan diintegrasikan ke dalam sistem tersebut.
Jika pelaku UMKM masuk basis data dan membayar pajak sesuai ketentuan, pemerintah memperkirakan rasio pajak Indonesia dapat naik dari kisaran 9 persen menjadi 12 sampai 13 persen secara bertahap.
“Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan GovTech masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak,” kata Luhut.
Selain untuk penerimaan negara, pemerintah menyiapkan digital single ID yang ditargetkan mulai hadir pada akhir tahun ini. Sistem identitas digital terpadu tersebut akan digunakan agar penyaluran bantuan sosial dan transfer langsung pemerintah lebih tepat sasaran.
Luhut mengatakan subsidi ke depan tidak lagi diarahkan kepada barang, melainkan langsung kepada penerima manfaat. Dengan pertimbangan Luhut soal AI, data penerima bantuan akan dikelompokkan sehingga penyaluran bantuan lebih akurat dan potensi pemborosan anggaran bisa ditekan.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar,” ujar Luhut.
Pemerintah juga menjalankan proyek percontohan GovTech di 42 provinsi, kabupaten, dan kota. Jika proyek tersebut berhasil, penerapan nasional ditargetkan pada Oktober 2026 agar seluruh 514 kabupaten/kota dapat terhubung dalam sistem digital. (Sol)
