FinanSaya.com – Banyak dari kalangan masyarakat, terutama mereka yang memasuki usia kerja khawatir begitu sudah punya NPWP.
Mereka mengira bahwa negara otomatis akan menagih pajak setiap tahun. Padahal, NPWP bukan tagihan. NPWP adalah identitas administrasi perpajakan yang digunakan untuk menjalankan hak dan kewajiban pajak.
Kewajiban membayar pajak baru muncul jika seseorang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan memiliki penghasilan yang memang menimbulkan pajak terutang.
Direktorat Jenderal Pajak pernah menjelaskan bahwa memiliki NIK sebagai NPWP tidak otomatis membuat semua orang harus membayar pajak, karena kewajiban pajak tetap bergantung pada terpenuhinya syarat subjektif dan objektif.
NPWP Itu Identitas Pajak
NPWP sering disalahpahami sebagai bukti bahwa seseorang pasti harus membayar pajak.
Padahal, fungsi dasarnya lebih sebagai tanda pengenal dalam administrasi perpajakan. Seseorang bisa membutuhkan NPWP untuk bekerja, membuka rekening tertentu, mengurus pinjaman, mengikuti proyek, menjalankan usaha, atau melengkapi administrasi keuangan.
Jadi, ketika seseorang sudah punya NPWP, yang muncul pertama kali bukan otomatis kewajiban bayar. Yang muncul adalah status administrasi pajak yang perlu dipahami.
Masalahnya, banyak orang mencampuradukkan tiga hal berbeda, yakni punya NPWP, wajib lapor SPT, dan wajib bayar pajak. Ketiganya berhubungan, tetapi tidak selalu berarti sama.
Bayar Pajak Bergantung Penghasilan
Kunci utamanya ada pada penghasilan.
Jika seseorang punya penghasilan yang dikenai pajak, maka ia perlu menghitung apakah ada pajak terutang. Untuk orang pribadi, penghasilan dibandingkan dengan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. Jika penghasilan masih di bawah PTKP, pada prinsipnya tidak ada pajak penghasilan yang harus dibayar.
DJP juga menyebut wajib pajak dengan penghasilan di bawah PTKP tidak perlu membayar pajak, meskipun dalam kondisi tertentu masih perlu memperhatikan kewajiban pelaporan bila NPWP aktif.
Artinya, orang yang sudah punya NPWP tetapi belum bekerja, baru lulus kuliah, sedang menganggur, atau berpenghasilan rendah belum tentu punya pajak yang harus disetor.
NPWP Aktif Bisa Tetap Lapor SPT
Hal yang sering membuat bingung adalah urusan SPT Tahunan.
Pada prinsipnya, pemilik NPWP aktif memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Namun, SPT tidak selalu berarti harus membayar. Ada kondisi SPT nihil, yaitu ketika hasil perhitungan menunjukkan tidak ada pajak yang harus dibayar ataupun lebih bayar. Kondisi ini bisa terjadi karena penghasilan masih di bawah PTKP, pajak sudah dipotong pemberi kerja, atau kredit pajak sama dengan pajak terutang.
Jadi, jika sudah punya NPWP, seseorang bisa saja tetap lapor SPT, tetapi hasil akhirnya nihil.
Contohnya, seorang karyawan menerima gaji dan pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan. Saat mengisi SPT, ia melaporkan penghasilan, potongan pajak, harta, dan utang. Jika semua sudah sesuai, tidak ada pajak tambahan yang harus dibayar.
Belum Bekerja Bisa Ajukan Non Efektif
Bagaimana jika sudah punya NPWP, tetapi tidak punya penghasilan?
Dalam kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan status Non Efektif atau WP NE. DJP menjelaskan bahwa wajib pajak yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP dapat mengajukan permohonan sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Status ini dapat menggugurkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan selama status NE berlaku.
Ini penting bagi orang yang sudah punya NPWP karena pernah bekerja, tetapi kemudian berhenti, pensiun, atau tidak lagi memiliki penghasilan.
Dengan status Non Efektif, administrasi pajak menjadi lebih rapi. Namun jika nanti kembali bekerja, membuka usaha, atau punya penghasilan di atas batas yang berlaku, NPWP dapat diaktifkan kembali.
Contoh Kasus Sederhana
Bayangkan seseorang baru lulus kuliah dan membuat NPWP karena diminta saat melamar kerja.
Setelah beberapa bulan, ia belum mendapat pekerjaan dan belum memiliki penghasilan. Dalam kondisi seperti ini, meskipun sudah punya NPWP, ia belum tentu wajib membayar pajak karena belum ada penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Contoh lain, seorang pekerja bergaji tetap sudah dipotong pajaknya oleh kantor. Ia tetap perlu melaporkan SPT jika NPWP aktif, tetapi belum tentu harus membayar lagi. Jika pajak yang dipotong perusahaan sudah sesuai, SPT bisa nihil.
Ada juga pekerja lepas yang menerima penghasilan tidak tetap. Untuk kasus seperti ini, perhitungan perlu lebih hati-hati karena pajaknya bergantung pada total penghasilan, biaya, norma atau mekanisme perhitungan yang digunakan, serta pajak yang sudah dipotong pihak lain.
Baca Juga: Kenapa Ada Pekerja UMK yang Tidak Kena Pajak dan Ada yang Tetap Dipotong?
Harta Dilaporkan Bukan Berarti Dipajaki Lagi
Banyak orang juga takut saat diminta melaporkan harta di SPT.
Mereka mengira tabungan, motor, rumah, atau emas yang dicantumkan akan langsung dikenai pajak baru. Padahal, pelaporan harta dalam SPT bertujuan memberi gambaran posisi keuangan wajib pajak, bukan otomatis membuat harta tersebut dipajaki lagi.
Yang dihitung dalam pajak penghasilan adalah penghasilan, bukan sekadar kepemilikan barang.
Karena itu, orang yang sudah punya NPWP perlu membedakan antara melaporkan data dengan membayar pajak. Melapor tidak selalu berarti ada setoran baru. Yang penting, data yang dilaporkan benar, wajar, dan sesuai kondisi.
Jangan Takut, Tapi Jangan Abaikan
NPWP tidak perlu ditakuti, tetapi juga tidak boleh diabaikan.
Jika seseorang sudah punya NPWP, langkah paling aman adalah memahami statusnya. Apakah NPWP masih aktif? Apakah punya penghasilan? Apakah pajak sudah dipotong pemberi kerja? Apakah perlu lapor SPT? Apakah lebih tepat mengajukan Non Efektif karena tidak lagi punya penghasilan?
Kesalahan paling umum adalah membiarkan NPWP aktif bertahun-tahun tanpa tahu kewajiban pelaporannya. Akibatnya, orang baru panik saat membutuhkan administrasi pajak untuk pekerjaan, pinjaman, usaha, atau transaksi keuangan tertentu.
Lebih baik mengecek sejak awal daripada membereskan semuanya saat sudah mendesak.
NPWP Bukan Hukuman
Pajak memang sering terasa rumit, terutama bagi orang yang baru pertama kali berurusan dengan NPWP.
Namun cara pandangnya perlu diluruskan. NPWP bukan hukuman dan bukan bukti bahwa seseorang pasti punya tagihan pajak. NPWP adalah pintu administrasi. Kewajiban membayar baru muncul jika ada penghasilan kena pajak dan hasil perhitungan menunjukkan pajak terutang.
Maka, orang yang sudah punya NPWP sebaiknya tidak langsung panik. Cek penghasilan, cek status, lalu pahami kewajiban yang benar.
Jika penghasilan masih rendah atau belum ada, kemungkinan tidak ada pajak yang harus dibayar. Jika NPWP aktif, mungkin tetap ada kewajiban lapor. Jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak aktif, status Non Efektif bisa menjadi pilihan administrasi.
Pahami Bedanya Bayar dan Lapor
Inti persoalannya sederhana: punya NPWP, lapor SPT, dan bayar pajak adalah tiga hal yang berbeda.
Seseorang bisa punya NPWP tetapi tidak punya pajak terutang. Seseorang bisa lapor SPT tetapi hasilnya nihil. Seseorang juga bisa mengajukan Non Efektif jika tidak punya penghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP sesuai ketentuan.
Jadi, ketika sudah punya NPWP, jangan langsung menganggap semua penghasilan kecil akan dipajaki. Yang perlu dilakukan adalah menghitung dengan benar, melapor jika memang wajib, dan membayar hanya jika ada pajak terutang. (Sol)
