FinanSaya.com – S&P Global Ratings memberi peringatan serius untuk Indonesia, terkait dengan kebijakan ekspor SDA.
Rencana pemerintah menerapkan kebijakan ekspor SDA satu pintu melalui BUMN dinilai bisa menjadi kebijakan besar dengan dua sisi.
Di satu sisi, negara ingin memperkuat kendali atas komoditas strategis dan menutup celah kebocoran devisa. Namun di sisi lain, implementasi yang tidak rapi bisa menekan indikator kredit sovereign Indonesia.
Mengutip IDXChannel, S&P memperingatkan rencana Indonesia memusatkan ekspor komoditas utama melalui entitas BUMN berisiko menekan indikator kredit sovereign apabila implementasinya tidak berjalan baik.
Dalam catatan riset yang dikutip Dow Jones Newswires, S&P menilai tenggat waktu implementasi yang relatif singkat dapat meningkatkan risiko gangguan perdagangan.
Masalahnya, yang diatur bukan barang kecil.
Kebijakan ini menyasar sumber daya alam strategis yang selama ini menjadi penopang ekspor, penerimaan negara, dan stabilitas eksternal Indonesia.
S&P Waspadai Risiko Gangguan Perdagangan
Peringatan S&P berfokus pada risiko implementasi.
Jika kebijakan ekspor SDA baru ini berjalan terlalu cepat tanpa transisi yang jelas, perdagangan bisa terganggu. Dampaknya tidak berhenti pada eksportir. Menurut S&P, gangguan itu berpotensi membebani ekspor, penerimaan pemerintah, hingga neraca pembayaran Indonesia.
Di sinilah risiko menjadi lebih luas.
Ekspor komoditas adalah salah satu sumber penting devisa. Jika ekspor tersendat, pasokan dolar ke dalam negeri bisa ikut terpengaruh. Jika penerimaan pemerintah tertekan, ruang fiskal juga bisa lebih sempit.
Kondisi seperti ini bisa menjadi perhatian pasar.
Terutama saat investor global sedang sensitif terhadap kebijakan negara berkembang.
Sentimen Investor Bisa Terpengaruh Kebijakan Eskpor Baru Ini
S&P juga menyoroti risiko kepercayaan atas kebijakan ekspor SDA baru ini.
Mengutip IDXChannel, S&P menilai ketidakpastian kebijakan dapat memengaruhi sentimen investor dan kepercayaan dunia usaha apabila arah kebijakan pemerintah dinilai semakin sulit diprediksi.
Sentimen investor dan kepercayaan bisnis juga bisa melemah, investasi dapat melambat, dan risiko arus keluar modal meningkat.
Masalahnya, investasi sangat bergantung pada kepastian aturan.
Pelaku usaha bisa menerima aturan ketat selama aturan itu jelas, bertahap, dan bisa dihitung. Namun jika perubahan terlalu cepat, kontrak bisnis, logistik, pembayaran, dan hubungan dengan pembeli luar negeri bisa terganggu.
Di sinilah pemerintah perlu menjaga komunikasi.
Bukan hanya menjelaskan tujuan kebijakan, tetapi juga memastikan pelaku usaha memahami mekanisme teknisnya.
Baca Juga: Ekspor Perhiasan Jatim Anjlok Lebih dari 50 Persen
Skema Ekspor Lewat BUMN
Sebelumnya melansir dari Bloomberg Technoz, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tata kelola kebijakan ekspor SDA satu pintu dalam peraturan pemerintah baru.
Prabowo menyebut aturan itu sebagai langkah strategis untuk mengelola sumber daya alam secara optimal. Melalui peraturan tersebut, seluruh penjualan hasil SDA Indonesia harus dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.
Pada tahap awal, aturan ini diterapkan untuk perdagangan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.
Kondisi ini membuat peran BUMN menjadi sangat besar.
BUMN tidak hanya menjadi pelaku usaha biasa, tetapi menjadi pintu utama transaksi ekspor komoditas strategis Indonesia.
Tujuan Negara, Risiko Pasar
Dari sudut pemerintah, kebijakan ekspor SDA ini bisa dibaca sebagai upaya memperkuat kendali atas kekayaan alam.
Negara ingin memastikan hasil ekspor SDA memberi manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Dengan satu pintu, pemerintah bisa lebih mudah mengawasi nilai transaksi, aliran devisa, dan kepatuhan eksportir.
Namun, pasar melihat sisi lain.
Jika eksportir harus mengubah kontrak, sistem pembayaran, dokumen ekspor, pemesanan kapal, dan hubungan bisnis dengan buyer luar negeri dalam waktu singkat, risiko gesekan bisa muncul.
Masalahnya, perdagangan global bergerak cepat.
Pembeli luar negeri membutuhkan kepastian pasokan. Eksportir membutuhkan kepastian prosedur. Investor membutuhkan kepastian aturan.
Jika salah satu terganggu, dampaknya bisa merembet ke harga, volume ekspor, dan kepercayaan bisnis.
Sisi Positif Tetap Ada
Meski memberi peringatan, S&P tidak hanya melihat sisi negatif.
IDXChannel melaporkan S&P menilai kebijakan tersebut tetap memiliki sisi positif apabila berhasil meningkatkan rasio penerimaan pemerintah. Penerimaan yang lebih kuat dapat memperkuat ketahanan fiskal Indonesia dengan membatasi pelebaran defisit anggaran.
Di sinilah kebijakan ekspor SDA ini menjadi pertaruhan besar.
Jika berjalan baik, negara bisa mendapat penerimaan lebih optimal, mengurangi kebocoran, dan memperkuat posisi fiskal. Namun jika pelaksanaannya kacau, ekspor bisa terganggu dan risiko terhadap indikator kredit Indonesia bisa meningkat. (Sol)
