FinanSaya.com – Presiden Prabowo Subianto membawa isu besar ke ruang DPR RI.
Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, Prabowo menyinggung perjalanan panjang ekonomi Indonesia. Ia mengaitkan masa pemerintahan Presiden Soekarno, awal Orde Baru, hingga persoalan kebocoran kekayaan nasional yang dinilai masih menjadi masalah besar sampai hari ini.
Presiden Prabowo menyampaikan, ekonomi Indonesia tidak bisa dilihat hanya dari angka pertumbuhan.
Ada sejarah panjang, tekanan politik, intervensi asing, pemberontakan, dan aliran kekayaan keluar negeri yang ikut membentuk kondisi ekonomi nasional.
DPR RI Dengar Presiden Prabowo Bahas Era Soekarno
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo meminta persoalan ekonomi Indonesia dibaca secara jernih.
Ia menilai periode 1950-an hingga 1960-an tidak bisa dilepaskan dari situasi politik dan keamanan yang berat. Pada masa itu, Indonesia masih menghadapi intervensi asing dan berbagai pemberontakan.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pembangunan ekonomi sulit berjalan maksimal.
Ia menegaskan, pembahasan soal era Presiden Soekarno perlu ditempatkan dalam konteks sejarah yang adil. Indonesia saat itu masih muda sebagai negara merdeka dan harus menghadapi banyak gangguan.
“Kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-an Indonesia disibukkan oleh intervensi asing. Pemberontakan demi pemberontakan. Tidak mungkin kita bangun ekonomi kita,” ungkap Prabowo.
Di sinilah Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa ekonomi bukan hanya soal kebijakan teknis.
Stabilitas politik dan keamanan juga menjadi fondasi penting.
Orde Baru Juga Tidak Langsung Stabil
Prabowo juga menyinggung awal masa Orde Baru.
Menurutnya, periode tersebut juga tidak langsung berjalan mulus. Ada banyak masalah yang mengganggu pada masa awal pemerintahan Orde Baru.
Namun, Prabowo mengakui bahwa pada periode berikutnya Indonesia berhasil membangun ekonominya.
“Di awal Orde Baru pun kita dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi alhamdulillah kita telah bangun ekonomi kita,” katanya.
Masalah Baru: Kekayaan Nasional Keluar
Pada saat pidato, Presiden Prabowo kemudian masuk ke isu yang lebih tajam.
Ia menyebut Indonesia menghadapi persoalan besar berupa keluarnya kekayaan nasional dari dalam negeri. Istilah yang digunakan adalah outflow of national wealth.
Masalah ini dinilai serius karena Indonesia sebenarnya tidak selalu berada dalam posisi rugi dalam perdagangan.
Prabowo menjelaskan, ekspor Indonesia selalu lebih besar dibanding impor. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia seharusnya tidak mudah mengalami tekanan ekonomi berat.
Namun, persoalannya ada pada ke mana keuntungan itu mengalir.
“Selama 22 tahun keuntungan Indonesia mencapai 436 miliar dolar AS. Akan tetapi, sekitar 343 miliar dolar AS keluar dari Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
Angka ini menjadi sorotan besar.
Sebab, jika keuntungan ekonomi tidak tinggal di dalam negeri, dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat menjadi terbatas.
Baca Juga: Presiden Prabowo Sentil Keras Struktur Ekonomi RI yang Dinilai Boros
Dampaknya Terasa ke Gaji Guru dan Aparat
Prabowo mengaitkan kebocoran kekayaan nasional itu dengan kemampuan negara membayar kelompok penting dalam masyarakat.
Ia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab gaji guru dan aparat penegak hukum masih kecil.
“Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil,” kata Prabowo.
Kondisi ini menunjukkan cara pandang Prabowo terhadap kebocoran ekonomi.
Bukan hanya soal angka makro. Bukan hanya soal neraca perdagangan. Tetapi juga soal kemampuan negara memperbaiki pendapatan kelompok pekerja publik.
Ekspor Besar Tidak Cukup Jika Nilai Tidak Tinggal
Pernyataan Presiden Prabowo juga menyentuh masalah yang sering muncul dalam ekonomi negara berkembang.
Sebuah negara bisa memiliki ekspor besar, sumber daya alam melimpah, dan aktivitas perdagangan tinggi. Namun jika nilai tambah, keuntungan, atau hasil finansialnya banyak keluar, masyarakat di dalam negeri belum tentu menikmati manfaat penuh.
Contohnya sederhana.
Jika sumber daya alam diekspor, tetapi keuntungan terbesar masuk ke pemilik modal luar negeri, dampak ke pendapatan nasional bisa terbatas. Jika dividen, pembayaran bunga, atau keuntungan perusahaan banyak dikirim ke luar negeri, cadangan nilai di dalam negeri juga berkurang.
Masalahnya, ekonomi terlihat bergerak.
Namun kesejahteraan tidak naik secepat yang diharapkan.
Pesan Politik Ekonomi Presiden Prabowo
Pidato Presiden Prabowo di DPR RI membawa pesan politik ekonomi yang jelas.
Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan. Negara juga harus memastikan kekayaan yang dihasilkan benar-benar memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di sinilah tantangan pemerintah menjadi besar.
Menahan kebocoran kekayaan tidak mudah. Pemerintah harus memperkuat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah industri, memperbaiki tata kelola investasi, menjaga devisa hasil ekspor, dan memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Jika tidak, pertumbuhan ekonomi bisa terlihat baik di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak terasa merata. (Sol)
