FinanSaya.com – Utang pemerintah Indonesia makin mendekati Rp10.000 triliun.
Per akhir Maret 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun. Angka ini naik sekitar Rp282,52 triliun dibanding posisi akhir Desember 2025 yang berada di Rp9.637,90 triliun.
Masalahnya, angka hampir Rp10.000 triliun tentu mudah memicu kekhawatiran publik.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang Indonesia masih aman dan terkendali.
Rasio Utang Pemerintah Masih Diklaim Aman
Purbaya menjelaskan, kenaikan nominal utang masih tergolong wajar karena rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB masih jauh di bawah batas maksimal undang-undang.
Saat ini, rasio utang Indonesia berada di level 40,75 persen terhadap PDB.
“Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit. Jadi aman,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu saat media briefing, Senin (11/5).
Sementara batas maksimal yang diperbolehkan Undang-Undang Keuangan Negara adalah 60 persen dari PDB.
Di sinilah pemerintah melihat ruang fiskal Indonesia masih terjaga.
Menurut Purbaya, masyarakat tidak seharusnya hanya melihat nominal utang. Rasio terhadap PDB dan kemampuan pemerintah mengelola pembiayaan negara juga perlu diperhatikan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Pasang Badan Bela APBN di Tengah Tekanan Rupiah
Menkeu Bandingkan dengan Negara Lain
Purbaya juga membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain.
Ia menyebut rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibanding beberapa negara Asia hingga negara maju.
“Singapura berapa? 180 persen. Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita,” kata dia.
Menurutnya, Indonesia termasuk negara yang cukup hati-hati dalam mengelola utang dibanding negara sekitar, termasuk jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang.
Namun, perbandingan ini tidak menghapus pertanyaan utama.
Apakah kenaikan utang pemerintah bisa terus dijaga agar tidak menekan APBN di masa depan?
SBN Jadi Sumber Utang Terbesar
Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR, mayoritas utang pemerintah berasal dari Surat Berharga Negara atau SBN.
Per akhir Maret 2026, outstanding SBN tercatat sebesar Rp8.652,89 triliun.
Angka ini setara sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah.
Sementara itu, pinjaman pemerintah tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun, atau sekitar 12,78 persen dari total utang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pemerintah masih sangat bergantung pada penerbitan SBN. (Sol)
