FinanSaya.com – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa menepis salah satu anggapan yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal pemerintah menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Pernyataan itu muncul setelah rupiah sempat menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS di tengah tekanan global yang masih tinggi.
Menkeu Mengaku Kesal
Dalam media briefing di Jakarta pada Rabu (6/5), Purbaya mengaku kesal terhadap pihak-pihak yang menuding kebijakan fiskal menjadi penyebab anjloknya rupiah.
Menurutnya, kritik tersebut tidak memahami bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara.
“Saya sebel sama yang bilang gara-gara fiskal rupiah jeblok,” ujarnya.
Pemerintah Klaim APBN Tetap Sehat
Purbaya menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi sehat.
Pemerintah disebut tetap menjaga pengelolaan fiskal secara hati-hati dan terukur meski tekanan global terus meningkat.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Strategi Putar Uang Negara
Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan pengelolaan kas negara.
Pemerintah memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di sektor perbankan untuk meningkatkan likuiditas dan mempercepat perputaran ekonomi.
Purbaya menilai kebijakan ini membuat uang negara tidak hanya “diam”, tetapi ikut mendorong aktivitas ekonomi.
“Bukan sekadar memindahkan kas, tapi memastikan uang itu berputar dan berdampak ke ekonomi,” jelasnya.
Klaim Ekonomi Tetap Tumbuh
Menurut Purbaya, kebijakan pemerintah saat ini justru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa harus meningkatkan belanja negara secara berlebihan.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai hal yang positif karena pemerintah masih bisa menjaga uang negara tetap aman sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
BI Juga Perketat Aturan Dolar
Di tengah tekanan rupiah, Bank Indonesia juga mulai memperketat aturan pembelian dolar AS untuk menjaga stabilitas mata uang domestik.
Bank sentral bahkan menurunkan batas pembelian dolar yang memerlukan dokumen pendukung sebagai langkah menekan aktivitas spekulatif.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, sebelumnya menyebut rupiah sebenarnya berada dalam kondisi undervalued dibanding fundamental ekonomi Indonesia. (Sol)
