FinanSaya.com – Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Work From Home atau WFH ASN dan swasta selama dua bulan ke depan. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap situasi global yang masih panas akibat perang di Timur Tengah.
Pasalnya, konflik geopolitik tidak hanya berdampak pada negara yang berperang.
Harga energi, rantai pasok, inflasi, dan belanja subsidi bisa ikut terguncang. Di sinilah pemerintah memilih menekan konsumsi energi dari sisi mobilitas masyarakat.
WFH ASN dan Swasta Diperpanjang Dua Bulan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menilai perang di Timur Tengah belum berakhir sehingga kebijakan WFH perlu dilanjutkan.
“Dalam situasi seperti sekarang dimana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Airlangga.
Kondisi ini menunjukkan bahwa WFH ASN dan swasta tidak lagi hanya dipandang sebagai pola kerja fleksibel.
Pemerintah kini melihatnya sebagai instrumen pengendalian konsumsi energi. Jika mobilitas berkurang, kebutuhan BBM ikut turun. Jika konsumsi BBM turun, beban subsidi dan kompensasi energi bisa lebih terkendali.
BBM Jadi Alasan Utama
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan WFH bagi ASN instansi pusat dan daerah selama satu hari kerja dalam sepekan, yaitu setiap Jumat, mulai 1 April 2026.
Kebijakan tersebut diyakini mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan.
Airlangga menyebut potensi penghematan langsung ke APBN dari kebijakan WFH ASN dan swasta mencapai Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara itu, total belanja BBM masyarakat berpotensi dihemat hingga Rp59 triliun.
Angka ini tidak kecil.
Jika benar terealisasi, WFH ASN dan swasta bukan hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga membantu menahan tekanan fiskal saat harga energi global bergerak tidak stabil.
Mobilitas Harian Ditekan
WFH bekerja lewat satu jalur sederhana, yakni mengurangi perjalanan.
Saat pekerja tidak berangkat ke kantor, konsumsi BBM turun. Kendaraan pribadi lebih sedikit di jalan. Transportasi harian berkurang. Aktivitas perjalanan dinas juga bisa ditekan.
Untuk satu orang, penghematan mungkin terasa kecil.
Namun jika dilakukan oleh jutaan pekerja, dampaknya bisa besar. Terutama di kota-kota besar yang konsumsi BBM hariannya tinggi karena mobilitas kantor.
Di sinilah kebijakan WFH ASN dan swasta masuk ke strategi energi nasional.
Bukan sekadar soal bekerja dari rumah, tetapi soal mengurangi kebutuhan bahan bakar saat tekanan global sedang tinggi.
Kendaraan Dinas Juga Dibatasi
Pemerintah juga membarengi WFH dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen.
Pengecualian diberikan untuk kendaraan operasional berbasis listrik.
Kebijakan ini penting karena penghematan tidak hanya dibebankan kepada masyarakat atau pekerja. Aparatur pemerintah juga ikut diminta menyesuaikan pola mobilitas.
Selain itu, pemerintah mendorong optimalisasi transportasi publik.
Jika masyarakat tetap perlu bepergian, penggunaan transportasi umum diharapkan bisa menekan konsumsi BBM per orang dibanding kendaraan pribadi.
Baca Juga: Surat Berharga Korporasi Makin Strategis dengan Langkah Baru BI
Perjalanan Dinas Dipangkas
Langkah penghematan juga menyentuh perjalanan dinas.
Pemerintah memangkas perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan luar negeri hingga 70 persen.
Ini menjadi sinyal bahwa efisiensi tidak hanya dilakukan pada pola kerja harian, tetapi juga pada belanja operasional pemerintah.
Tiket, akomodasi, uang harian, transportasi, dan biaya pendukung lain bisa menumpuk. Dalam situasi global yang tidak pasti, belanja seperti ini mulai ditekan agar ruang fiskal tetap aman.
Daerah Bisa Tambah Hari WFH ASN dan Swasta
Untuk pemerintah daerah, kebijakan ini diberi fleksibilitas tambahan.
Pemda dapat menambah hari pelaksanaan WFH sesuai kebutuhan. Daerah juga bisa memperluas cakupan ruas jalan dalam program car free day.
Pengaturan teknis nantinya akan dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Kondisi ini penting karena kebutuhan tiap daerah berbeda.
Kota besar dengan kemacetan tinggi mungkin membutuhkan pengaturan lebih agresif. Sementara daerah dengan aktivitas pelayanan publik tertentu perlu menjaga agar layanan masyarakat tetap berjalan.
WFH tidak boleh membuat pelayanan dasar terganggu.
Dampaknya ke Dunia Kerja
Bagi pekerja, perpanjangan WFH ASN dan swasta bisa membawa dua sisi.
Di satu sisi, biaya transportasi, makan siang, dan waktu perjalanan bisa berkurang. Pekerja bisa lebih hemat dan punya waktu lebih fleksibel.
Namun di sisi lain, WFH juga menuntut disiplin.
Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Tidak semua rumah punya ruang kerja nyaman. Koneksi internet, koordinasi tim, dan batas antara kerja dengan kehidupan pribadi juga bisa menjadi tantangan.
Untuk perusahaan, WFH bisa menekan sebagian biaya operasional.
Namun produktivitas tetap harus dijaga dengan sistem kerja yang jelas, target yang terukur, dan komunikasi yang rapi.
Kebijakan Darurat atau Pola Baru?
Perpanjangan WFH ASN dan swasta ini menunjukkan bahwa pola kerja fleksibel bisa menjadi bagian dari respons ekonomi.
Saat pandemi, WFH dipakai untuk menekan risiko kesehatan. Sekarang, WFH dipakai untuk menekan konsumsi energi dan menjaga stabilitas ekonomi.
Bedanya, kali ini pemicunya adalah perang, harga energi, dan tekanan global.
Kondisi ini memberi pelajaran baru: cara kerja masyarakat ternyata bisa menjadi alat kebijakan ekonomi.
Jika dikelola dengan baik, WFH bisa membantu efisiensi energi, mengurangi kemacetan, menekan biaya rumah tangga, dan mendorong transformasi digital.
Namun, jika tidak diatur rapi, WFH bisa mengganggu pelayanan publik, koordinasi kerja, dan produktivitas.
Untuk saat ini, pemerintah memilih memperpanjang WFH sebagai langkah antisipatif. Selama perang di Timur Tengah belum mereda dan harga energi global masih berisiko naik, penghematan mobilitas menjadi salah satu cara menjaga ekonomi tetap terkendali. (Sol)
