FinanSaya.com – Pemerintah Kota Surabaya mulai mengumpulkan pendapatan daerah dalam jumlah besar pada awal 2026. Hingga April, realisasi pendapatan daerah tercatat sudah mencapai Rp1,59 triliun.
Namun di tengah pendapatan yang mulai bergerak, realisasi belanja pembangunan infrastruktur ternyata masih sangat rendah.
Kondisi ini langsung menjadi perhatian karena proyek pembangunan biasanya menjadi salah satu sektor paling ditunggu masyarakat.
Pajak Daerah Jadi Andalan Utama
Berdasarkan data Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah milik Kementerian Keuangan, target total pendapatan Kota Surabaya tahun 2026 mencapai Rp10,89 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah atau PAD masih menjadi sumber utama pemasukan pemerintah kota.
Target PAD Surabaya tahun ini mencapai Rp8,19 triliun dengan realisasi sementara sekitar Rp1,28 triliun atau 15,62 persen.
Pajak daerah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai Rp1,18 triliun dari target Rp6,69 triliun.
Transfer Pusat Masih Terbatas
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat baru terealisasi sekitar Rp318,58 miliar atau 14,45 persen dari pagu Rp2,20 triliun.
Adapun pendapatan hibah dan transfer antar daerah hingga April 2026 masih belum menunjukkan realisasi.
Kondisi ini membuat PAD tetap menjadi tulang punggung utama keuangan Kota Surabaya saat ini.
Belanja Infrastruktur Masih Sangat Rendah
Di sisi pengeluaran, realisasi APBD Surabaya tercatat mencapai Rp1,42 triliun atau sekitar 11,21 persen dari total anggaran belanja Rp12,73 triliun.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp699,91 miliar atau 20,71 persen dari pagu.
Sedangkan belanja barang dan jasa sudah mencapai Rp612,18 miliar.
Namun yang paling menjadi sorotan adalah belanja modal atau anggaran pembangunan infrastruktur yang baru terealisasi Rp55,41 miliar.
Jumlah tersebut hanya sekitar 1,91 persen dari total anggaran belanja modal sebesar Rp2,89 triliun.
Bantuan Sosial Justru Cepat Terserap
Di tengah rendahnya realisasi pembangunan, belanja bantuan sosial justru mencatat persentase penyerapan paling tinggi.
Hingga April 2026, bantuan sosial sudah terealisasi sekitar Rp10,97 miliar atau 23,84 persen dari total pagu.
Sementara belanja tidak terduga baru terserap sekitar 0,62 persen. (Sol)
