FinanSaya.com – Pemerintah menempatkan kawasan industri sebagai salah satu motor penting pertumbuhan ekonomi nasional. Perannya dinilai strategis karena berkaitan dengan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan penguatan daya saing.
Penguatan kawasan tersebut juga dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pemerintah ingin pengembangan industri berjalan lebih terintegrasi dengan infrastruktur, konektivitas, hilirisasi, transisi energi, dan transformasi digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu saat memberikan arahan pada Malam Syukuran 38 Tahun Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI di Jakarta, Jumat (31/07).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Business Forum dan Rapat Kerja Nasional XXV HKI.
Kawasan Industri Dorong Investasi dan Kerja
Airlangga menyebut HKI telah menjadi mitra strategis pembangunan nasional sejak 1988. Ia menyinggung perkembangan koridor industri di bagian utara Jawa yang banyak diisi oleh kawasan industri.
“HKI sejak tahun 1988 telah tumbuh menjadi mitra strategis pembangunan nasional. Kalau kita ketahui, mulai dari Bekasi sampai ke Timur Indonesia, kita telah membangun yang namanya North Java Corridor. Koridor Utara Jawa, itu seluruhnya diisi oleh kawasan industri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Saat ini terdapat 129 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi. Total luas lahannya mencapai sekitar 170 ribu hektare.
Kawasan tersebut telah menjadi lokasi bagi sekitar 10.400 perusahaan manufaktur. Dari sisi tenaga kerja, aktivitas industri di dalamnya menyerap sekitar 4,5 juta pekerja.
“Kawasan industri menjadi penggerak bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” tegas Menko Airlangga.
Indonesia Dinilai Punya Peluang Investasi
Pemerintah menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai tujuan investasi. Peluang itu muncul ketika sejumlah negara pesaing mulai menghadapi keterbatasan biaya tenaga kerja, ketersediaan lahan, dan kebutuhan energi.
Menurut Airlangga, kondisi tersebut menjadi ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi berkualitas.
Ia juga menyampaikan hasil survei Japan External Trade Organization atau JETRO. Dalam survei tersebut, sekitar 70 persen perusahaan yang berinvestasi di Indonesia disebut mencatatkan keuntungan.
Angka itu disebut menjadi yang tertinggi dibandingkan sejumlah negara lain. Data tersebut digunakan pemerintah untuk menunjukkan bahwa iklim usaha Indonesia masih menarik bagi investor.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK juga terus didorong bersama kawasan industri. Keduanya menjadi bagian dari strategi memperluas pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.
Data Center Jadi Peluang Baru
Selain manufaktur, pemerintah melihat peluang baru dari kebutuhan infrastruktur digital. Perkembangan kecerdasan artifisial atau AI meningkatkan kebutuhan terhadap data berkualitas dan data center.
Airlangga menjelaskan bahwa data center memerlukan dukungan listrik, energi terbarukan, air, lahan, dan konektivitas. Faktor-faktor tersebut membuka peluang investasi baru bagi Indonesia.
Dalam konteks ini, kawasan industri dinilai dapat menjadi lokasi yang relevan apabila memiliki kesiapan infrastruktur dasar dan energi. Ketersediaan lahan serta peluang pengembangan energi hijau menjadi keunggulan yang perlu dimanfaatkan.
Pemerintah juga telah mengantisipasi perkembangan ekonomi digital melalui inisiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Kerangka tersebut mencakup pengembangan ekosistem digital dan AI di kawasan ASEAN.
DEFA diharapkan memperkuat integrasi ekonomi digital regional. Bagi Indonesia, penguatan ini dapat mendukung tumbuhnya investasi digital, termasuk data center dan layanan berbasis teknologi.
Baca Juga: Airlangga: PPh Final untuk Penulis Jadi 1,5 Persen
Energi Hijau dan Konektivitas Jadi Kunci
Pengembangan industri ke depan tidak hanya bergantung pada lahan. Investor juga membutuhkan kepastian pasokan energi, konektivitas logistik, dan dukungan infrastruktur yang efisien.
Airlangga menilai peluang Indonesia pada sektor data center sangat besar. Namun, peluang tersebut perlu diikuti percepatan konektivitas kelistrikan dan penyediaan energi hijau.
Kebutuhan ini sejalan dengan arah transisi energi. Kawasan yang mampu menyediakan pasokan listrik andal dan energi terbarukan akan lebih kompetitif dalam menarik investasi baru.
Selain itu, konektivitas antarwilayah tetap menjadi faktor penting. Industri membutuhkan akses ke pelabuhan, jalan, jaringan logistik, tenaga kerja, dan pasar.
Karena itu, pengembangan kawasan industri perlu ditempatkan dalam ekosistem yang lebih luas. Kawasan tidak cukup hanya menyediakan lahan, tetapi juga harus menghadirkan layanan pendukung bagi investor.
Pemerintah Siapkan Debottlenecking
Airlangga menegaskan pemerintah akan terus mendorong pengembangan kawasan industri agar lebih tertata. Ekosistem yang kuat diharapkan meningkatkan kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi Pemerintah berharap dengan adanya kawasan industri, ini tentu akan menjadi kawasan yang lebih tertata dan ekosistem akan lebih terjaga,” pungkas Menko Airlangga.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyampaikan pelaku kawasan industri berkomitmen membawa dan merealisasikan investasi di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, ia menilai dukungan pemerintah tetap dibutuhkan untuk menyelesaikan hambatan di lapangan. Melalui Rakernas XXV HKI, berbagai masukan dan persoalan pelaku usaha dihimpun sebagai bagian dari penguatan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut pemerintah tetap optimistis menghadapi berbagai tantangan tersebut.
“Sebagaimana pernyataan Bapak Menko, apa yang menjadi persoalan hari ini memang menjadi PR yang perlu diselesaikan, dan banyak negara juga menghadapi hal yang sama. Karena itu, Pemerintah akan terus melakukan debottlenecking kebijakan dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder agar dapat segera diatasi. Pemerintah tetap optimis bahwa berbagai tantangan tersebut pasti akan terselesaikan,” imbuh Jubir Haryo.
Dalam data yang disampaikan pemerintah, Indonesia memiliki 129 kawasan industri di 24 provinsi dengan luas sekitar 170 ribu hektare, ditempati sekitar 10.400 perusahaan manufaktur dan menyerap sekitar 4,5 juta tenaga kerja. (Sol)
