Opini oleh Solomon Tama
FinanSaya.com – Pertanyaan kapan orang miskin berhenti tunduk tidak bisa dijawab dengan kalimat manis. Jawabannya ada pada daya tawar.
Selama seseorang masih takut tidak bisa makan besok, takut kehilangan pekerjaan, takut anaknya putus sekolah, atau takut tidak mampu berobat, keberanian melawan ketidakadilan menjadi mahal.
Di titik itu, kemiskinan bukan hanya soal kurang uang. Kemiskinan juga soal kuasa.
Ketundukan Lahir dari Ketergantungan
Orang miskin sering terlihat patuh.
Mereka menerima upah kecil. Mereka diam saat diperlakukan tidak adil. Mereka tetap bertahan pada pekerjaan yang melelahkan. Bukan karena mereka tidak paham sedang dirugikan, tetapi karena kehilangan pekerjaan bisa berarti kehilangan makan.
Di sinilah pertanyaan kapan orang miskin berhenti tunduk menjadi lebih dalam.
Ketundukan muncul saat hidup seseorang terlalu bergantung pada keputusan pihak lain. Majikan, pemberi utang, pemilik kontrakan, tengkulak, pemilik modal, atau sistem birokrasi yang tidak ramah bisa menentukan ruang gerak mereka.
Orang yang punya tabungan bisa berkata tidak.
Orang yang tidak punya cadangan sering kali hanya bisa menahan diri.
Kemiskinan Turun, Kuasa Belum Tentu Berubah
Di Indonesia, angka kemiskinan memang menunjukkan penurunan.
Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25 persen, atau sekitar 23,36 juta orang. Angka ini turun dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024.
Namun penurunan angka kemiskinan tidak otomatis mengubah relasi kuasa antara kelompok miskin dan kaya.
BPS juga mencatat gini ratio Indonesia pada September 2025 sebesar 0,363. Angka ini memang turun dari Maret 2025, tetapi tetap menunjukkan ketimpangan pengeluaran masih menjadi kenyataan.
Karena itu, kapan orang miskin berhenti tunduk tidak bisa hanya dilihat dari statistik kemiskinan. Yang juga perlu dilihat adalah apakah mereka punya posisi tawar dalam pekerjaan, hukum, pendidikan, dan akses ekonomi.
Pendidikan Harus Membebaskan
Pendidikan adalah pintu penting.
Namun pendidikan yang dimaksud bukan sekadar sekolah untuk mendapat ijazah. Pendidikan harus membuat orang memahami hak, cara kerja ekonomi, literasi keuangan, politik anggaran, hukum dasar, dan cara kekuasaan bekerja.
Orang yang paham sistem tidak mudah dibuat merasa bersalah atas kemiskinannya sendiri.
Pertanyaan kapan orang miskin berhenti tunduk mulai menemukan jawabannya saat pendidikan tidak lagi hanya mencetak pekerja murah, tetapi juga manusia yang bisa berpikir kritis.
Namun pendidikan saja tidak cukup.
Banyak orang berpendidikan tetap tunduk karena pasar kerja tidak memberi pilihan yang layak. Laporan ILO melalui Global Wage Report 2024–25 menyoroti bahwa isu upah dan ketimpangan upah masih menjadi tantangan global.
Artinya, masalah pekerja miskin bukan hanya kurang keterampilan. Struktur upah dan kebijakan ketenagakerjaan juga ikut menentukan.
Pekerjaan Harus Memberi Martabat
Pekerjaan yang layak adalah fondasi daya tawar.
Jika upah cukup untuk hidup, pekerja bisa menabung, menyekolahkan anak, membayar kesehatan, dan menolak perlakuan buruk. Jika upah hanya cukup untuk bertahan, pekerja akan terus berada dalam posisi lemah.
Maka, kapan orang miskin berhenti tunduk? Saat pekerjaan tidak lagi memaksa mereka memilih antara martabat dan makan.
Upah yang layak, kontrak yang jelas, perlindungan pekerja, jaminan sosial, dan akses hukum membuat orang punya keberanian lebih besar untuk menolak eksploitasi.
Tanpa itu, seruan agar orang miskin lebih berani hanya terdengar kosong.
Baca Juga: Seni Membangun Reputasi Keluarga ala Rothschild
Solidaritas Mengubah Posisi
Orang miskin sering kalah bukan karena jumlahnya sedikit.
Mereka kalah karena terpecah. Buruh yang sendiri mudah ditekan. Pedagang kecil yang sendiri mudah digusur. Petani kecil yang sendiri mudah dipermainkan harga. Pekerja informal yang sendiri sulit menuntut perlindungan.
Solidaritas mengubah posisi itu.
Ketika orang miskin berserikat, berkoperasi, membangun komunitas, dan memiliki kanal suara sendiri, daya tawarnya naik. Mereka tidak lagi menghadapi kekuasaan sebagai individu yang sendirian.
Jawaban kapan orang miskin berhenti tunduk semakin jelas ketika keberanian tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi menjadi kekuatan bersama.
Negara Tidak Boleh Jadi Penonton
Daya tawar orang miskin juga membutuhkan negara yang hadir.
Negara tidak cukup bangga ketika angka kemiskinan turun. Yang lebih penting adalah memastikan kualitas hidup membaik, akses kesehatan terbuka, pendidikan terjangkau, pekerja terlindungi, dan hukum tidak hanya kuat kepada yang lemah.
OECD dalam laporan pembangunan 2024 menekankan pentingnya kapasitas fiskal negara untuk mendanai kebijakan yang mengurangi ketimpangan, mendorong mobilitas sosial, dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Dalam konteks ini, kapan orang miskin berhenti tunduk bergantung pada keberpihakan kebijakan.
Jika negara hanya menyerahkan semuanya pada pasar, kelompok paling lemah akan terus berhadapan dengan pemilik modal tanpa perlindungan memadai.
Yang Dilawan Bukan Orang Kaya sebagai Individu
Yang perlu dilawan bukan orang kaya sebagai pribadi.
Tidak semua orang kaya memperoleh kekayaan dengan cara menindas. Banyak yang membangun usaha, membuka lapangan kerja, dan memberi manfaat.
Yang patut dipertanyakan adalah sistem yang membuat kekayaan terkonsentrasi pada sedikit orang, sementara banyak orang bekerja keras hanya untuk tetap miskin.
Laporan Oxfam pada 2026 menyoroti lonjakan kekayaan miliarder dunia pada 2025 yang disebut tumbuh lebih dari 16 persen hingga mencapai 18,3 triliun dolar AS.
Kekayaan besar bisa berubah menjadi pengaruh besar atas kebijakan publik. Di sinilah kapan orang miskin berhenti tunduk menjadi pertanyaan politik, bukan sekadar pertanyaan ekonomi.
Merdeka Saat Punya Pilihan
Orang miskin akan berhenti tunduk bukan saat mereka membenci orang kaya.
Mereka berhenti tunduk saat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keputusan orang kaya. Saat bisa hidup layak tanpa mengemis belas kasihan. Saat pekerjaan memberi martabat. Saat hukum tidak bisa dibeli. Saat pendidikan menjadi alat berpikir, bukan hanya tiket menjadi buruh murah.
Ketundukan orang miskin bukan takdir.
Ia lahir dari relasi ekonomi, sosial, dan politik yang timpang. Karena itu, jalan keluarnya juga tidak bisa hanya dibebankan kepada individu miskin.
Karena itu, orang miskin berhenti tunduk membutuhkan kebijakan yang berpihak, solidaritas yang kuat, dan cara pandang baru bahwa kemiskinan bukan aib pribadi, melainkan persoalan publik. (Sol)
