FinanSaya.com – China menjadi salah satu negara yang paling sering dikaitkan dengan sistem sosial kredit atau social credit system.
Sistem ini kerap digambarkan sebagai mekanisme penilaian yang memberi skor kepada warga berdasarkan perilaku mereka sehari-hari.
Namun kenyataannya, sistem sosial kredit China tidak sesederhana gambaran populer tersebut.
Banyak orang mengira setiap warga China memiliki satu skor sosial nasional yang menentukan kehidupan mereka.
Padahal, berdasarkan laporan Stanford Center on China’s Economy and Institutions (SCCEI) dan Mercator Institute for China Studies (MERICS), sistem ini lebih berupa jaringan data, daftar hitam, daftar merah, dan catatan kepatuhan.
Artinya, sistem sosial kredit China lebih fokus pada pengawasan kepatuhan terhadap hukum, kontrak, regulasi bisnis, dan aturan administratif.
Warga dan Perusahaan Bisa Masuk Daftar Hitam
Dalam praktiknya, individu atau perusahaan yang melanggar aturan tertentu dapat masuk daftar hitam.
Contohnya seperti gagal membayar utang, tidak menjalankan putusan pengadilan, melakukan penipuan bisnis, atau melanggar regulasi usaha.
Jika sudah masuk blacklist, pihak terkait bisa terkena pembatasan layanan tertentu.
Sanksinya dapat berupa pembatasan akses pinjaman, izin usaha, tender pemerintah, hingga layanan perjalanan.
Ada Juga Daftar Merah
Sebaliknya, pihak yang dianggap patuh dan memiliki catatan baik bisa masuk daftar merah.
Biasanya daftar ini diberikan kepada perusahaan atau individu yang dinilai memiliki kepatuhan tinggi terhadap hukum dan administrasi.
Sistem tersebut digunakan pemerintah China untuk mendorong perilaku yang dianggap lebih tertib dan dapat dipercaya.
Perusahaan Juga Diawasi Ketat
Sistem sosial kredit di China tidak hanya menyasar warga biasa.
Menurut laporan U.S.-China Economic and Security Review Commission (USCC), perusahaan juga dipantau berdasarkan kepatuhan terhadap pajak, izin usaha, standar produk, perlindungan konsumen, hingga aturan lingkungan.
Karena itu, sistem ini menjadi bagian besar dari pengawasan bisnis di China.
Di sejumlah wilayah, China juga pernah menjalankan eksperimen lokal berbasis poin.
Warga bisa mendapat tambahan poin karena aktivitas tertentu seperti kegiatan sukarela atau kepatuhan administratif.
Sebaliknya, poin bisa berkurang jika melakukan pelanggaran tertentu.
Namun model seperti ini tidak diterapkan secara nasional dan berbeda-beda di tiap daerah.
Banyak Dikritik karena Risiko Pengawasan Berlebihan
Meski disebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat, sistem sosial kredit China juga menuai kritik.
Sejumlah pihak menilai sistem tersebut berisiko memperluas pengawasan negara terhadap warga dan perusahaan.
Selain itu, muncul kekhawatiran soal transparansi data, potensi kesalahan sistem, hingga sulitnya proses keberatan jika seseorang masuk daftar hitam. (Sol)
