FinanSaya.com – Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Dalam P-APBD Surabaya 2026, belanja daerah bertambah Rp151,63 miliar.
Belanja daerah yang sebelumnya Rp12,73 triliun naik menjadi Rp12,88 triliun.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota Surabaya dan pimpinan DPRD Kota Surabaya di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Perubahan anggaran ini diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, terutama pendidikan dan penanganan banjir.
P-APBD Surabaya Disepakati DPRD
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan P-APBD Surabaya dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, ada beberapa volume kegiatan masyarakat yang perlu disesuaikan sehingga alokasi anggaran ikut berubah.
“Alhamdulillah hari ini sudah disahkan oleh DPRD. Ada beberapa penyesuaian terkait dengan volume-volume yang ada di masyarakat,” kata Wali Kota Eri usai rapat paripurna.
Eri menyebut perubahan anggaran tidak hanya bersifat administratif. Penyesuaian dilakukan agar belanja daerah tetap dapat diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak.
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus. Selain itu, penanganan banjir juga masuk dalam prioritas melalui perangkat daerah terkait.
Pendidikan Tetap Jadi Prioritas
Salah satu contoh penyesuaian anggaran terjadi pada P-APBD Surabaya adalah program beasiswa.
Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya semula menganggarkan beasiswa untuk 24.000 penerima. Namun, hasil evaluasi menunjukkan jumlah penerima sekitar 13.000 orang.
Sisa anggaran dari pos tersebut kemudian dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pendidikan lain.
“Salah satu contoh adalah ketika kita punya (program) beasiswa, maka ketika beasiswa itu kita anggarkan (untuk) 24.000 (penerima), ternyata ada sekitar 13.000, maka anggaran yang lainnya kita manfaatkan kembali untuk pendidikan, di bidang yang sama tapi tidak dalam hal untuk beasiswa,” ujarnya.
Dengan pola tersebut, dana yang tidak terserap pada satu kegiatan tidak dibiarkan menganggur.
P-APBD Surabaya tetap berada dalam sektor pendidikan, tetapi dialihkan ke kebutuhan lain yang dianggap relevan.
Anggaran Difokuskan untuk Warga Membutuhkan
Eri menegaskan Pemkot Surabaya dan DPRD memiliki perhatian yang sama terhadap warga tidak mampu.
Menurutnya, prioritas anggaran harus diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah.
“Karena DPRD dan pemerintah kota itu fokus untuk yang memang tidak mampu. Yang mampu ya ayo gotong royong seperti Pancasila, yang mampu ya jangan minta Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga kita bisa manfaatkan lagi untuk kepentingan pendidikan lainnya,” katanya.
Pernyataan itu menjadi dasar penyesuaian sejumlah program dalam P-APBD Surabaya.
Pemkot ingin memastikan anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi juga digunakan secara lebih tepat sasaran.
Pendapatan Daerah Naik Rp114 Miliar
Selain belanja daerah, pendapatan daerah dalam P-APBD Surabaya 2026 juga mengalami kenaikan.
Pendapatan daerah bertambah Rp114,089 miliar.
Semula, pendapatan daerah Surabaya ditetapkan Rp10,898 triliun. Setelah perubahan, nilainya menjadi Rp11,013 triliun.
Kenaikan pendapatan ini menjadi bagian penting dalam menutup kebutuhan belanja daerah setelah perubahan.
Dengan tambahan tersebut, struktur P-APBD 2026 disusun agar tetap seimbang dan dapat mendukung program prioritas pemerintah kota.
PAD Bertambah Tipis
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, perubahan anggaran juga mencatat kenaikan.
PAD yang semula Rp8,198 triliun bertambah sekitar Rp1,809 miliar menjadi Rp8,199 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer tidak berubah dan tetap sebesar Rp2,64 triliun.
Baca Juga: APBD Surabaya 2027 Diproyeksi Capai Rp 15 Triliun
Kenaikan lebih besar terjadi pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pos tersebut meningkat Rp112 miliar, dari Rp60,399 miliar menjadi Rp173,398 miliar.
Dengan struktur tersebut, tambahan pendapatan dalam perubahan APBD lebih banyak berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, bukan dari pendapatan transfer.
Pembiayaan Neto Rp1,8 Triliun
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan dalam P-APBD Surabaya 2026 ikut mengalami penyesuaian.
Penerimaan pembiayaan bertambah Rp26,946 miliar.
Semula, pos tersebut sebesar Rp1,856 triliun. Setelah perubahan, nilainya menjadi Rp1,883 triliun.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan berkurang Rp10,60 miliar.
Pos pengeluaran pembiayaan yang sebelumnya Rp24 miliar turun menjadi Rp13,39 miliar.
Dengan perubahan tersebut, pembiayaan neto setelah perubahan tercatat Rp1,8 triliun.
Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA setelah perubahan ditetapkan Rp0.
Banjir Masuk Fokus Perubahan Anggaran
Selain pendidikan, penanganan banjir menjadi salah satu sektor yang ikut diperkuat dalam P-APBD Surabaya 2026.
Pemkot Surabaya menempatkan isu banjir sebagai kebutuhan prioritas karena berkaitan langsung dengan layanan dasar dan kenyamanan warga.
Meski bahan tidak memerinci perangkat daerah maupun paket pekerjaan yang mendapat tambahan anggaran, Eri menyebut perubahan anggaran diarahkan melalui perangkat daerah terkait.
Dengan demikian, penguatan belanja daerah tidak hanya menyentuh program sosial seperti pendidikan, tetapi juga infrastruktur dan penanganan masalah perkotaan.
Penyesuaian ini diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih dekat dengan kebutuhan riil masyarakat.
Eri Apresiasi DPRD Surabaya
Eri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya atas masukan selama pembahasan P-APBD Surabaya 2026.
“Atas nama Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya atas saran dan masukan,” tuturnya.
Ia menilai kerja sama antara pemerintah kota dan DPRD penting untuk memastikan perubahan anggaran tetap sesuai kebutuhan warga.
“Semoga penyusunan Raperda ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Surabaya dan menjadi amal jariyah kita semuanya karena memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya,” pungkasnya.
Dalam P-APBD Surabaya 2026, belanja daerah naik Rp151,63 miliar menjadi Rp12,88 triliun, pendapatan daerah naik Rp114,089 miliar menjadi Rp11,013 triliun, pembiayaan neto tercatat Rp1,8 triliun, dan SiLPA ditetapkan Rp0. (Sol)
