FinanSaya.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan strategi pengentasan kemiskinan di Surabaya saat menerima Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD 2026 dari Bappenas di Ruang Sidang Wali Kota, Senin (6/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Eri didampingi Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri. Pemkot Surabaya memaparkan arah pembangunan yang bertumpu pada infrastruktur inklusif, penguatan birokrasi, dan pelibatan masyarakat dalam program pembangunan.
Eri menjelaskan, pembangunan Surabaya saat ini diarahkan pada tujuh program prioritas. Program tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, penurunan angka kematian ibu dan anak, pengentasan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan gini rasio, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Pengentasan Kemiskinan di Surabaya Lewat APBD
Eri mengatakan seluruh anggaran perangkat daerah harus bermuara pada penanganan persoalan warga. Ia mencontohkan perubahan pendekatan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM.
“Saya sampaikan kepada teman-teman DSDABM, anggaran kamu harus bisa menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan itu bukan hanya urusan bidang sosial,” tegas Wali Kota Eri.
Dalam skema pengentasan kemiskinan tersebut, proyek fisik seperti perbaikan jalan dan pemasangan paving tidak hanya dilihat sebagai pekerjaan infrastruktur. Pemkot Surabaya mewajibkan proyek padat karya menyerap tenaga kerja lokal dari warga prasejahtera.
Material seperti paving juga diarahkan dibeli dari pabrik padat karya yang dikelola warga miskin. Dengan cara ini, anggaran infrastruktur tetap berjalan, tetapi dampaknya langsung masuk ke pendapatan warga.
Pemkot menyebut strategi padat karya itu mampu mendongkrak pendapatan warga binaan hingga Rp6 juta per bulan. Pada saat yang sama, angka pengangguran terbuka turun dari 9,68 persen pasca-Covid menjadi 4,8 persen pada skala makro, yang mana dapat mengakselerasi pengentasan kemiskinan.
Tiga Pilar dan Gerakan Warga
Eri juga memaparkan strategi Tiga Pilar Pemkot Surabaya. Tiga pilar itu mencakup penumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan untuk mengurangi kesenjangan, serta penguatan harmoni sosial.
Salah satu bentuk pelibatan masyarakat dilakukan melalui gerakan orang tua asuh. Dalam gerakan ini, pengusaha lokal dan warga mampu bergotong royong membantu pendidikan anak-anak dari keluarga miskin.
Pemkot Surabaya juga menyebut telah berdiri sekolah untuk anak miskin senilai Rp40 miliar. Dana pembangunan sekolah itu berasal dari donatur dan tidak menggunakan APBN.
“Wali kota jangan bergerak karena ingin populer atau terkenal. Munculkan warga yang menyumbang agar menjadi contoh bagi warga mampu lainnya. Kebersamaan kitalah yang bisa melakukan itu,” kata Wali Kota Eri.
Ekonomi Lokal Disambungkan ke Hotel
Strategi pengentasan kemiskinan di Surabaya juga diarahkan ke sektor ekonomi lokal. Pemkot memanfaatkan data neraca komoditas untuk menyambungkan kebutuhan hotel dengan produsen daerah mitra.
Eri mencontohkan kebutuhan hotel di Surabaya terhadap bahan pangan seperti telur dan beras. Pemkot menghubungkan kebutuhan itu langsung dengan produsen dari daerah seperti Blitar dan Lamongan.
Anak-anak muda yang menjadi ketua Karang Taruna di tingkat kelurahan dilibatkan sebagai pengelola distribusi. Pemkot bertugas mengawasi harga dan kualitas agar pasokan tetap kompetitif.
“Tugas Pemkot memastikan harganya jangan mahal karena ini langsung memotong mata rantai tengkulak. Harapan kami, pergerakan ekonomi ini memberikan kepastian pendapatan, sehingga anak muda tidak menganggur dan urbanisasi bisa ditahan,” jelasnya.
Baca Juga: TPK Hotel di Kota Surabaya Mei 2026 Naik Tipis
Satu Data Surabaya dan Stunting
Dalam paparan kepada Tim PPD Bappenas, Eri juga menyoroti tata kelola data. Pemkot Surabaya menggunakan inovasi Satu Data Surabaya untuk membaca data kemiskinan dan intervensi stunting secara real-time berbasis nama dan alamat.
Melalui sistem tersebut, intervensi tidak dilakukan secara umum, tetapi diarahkan kepada warga yang membutuhkan dalam pengentasan kemiskinan. Pemkot menyebut angka stunting di Surabaya turun dari 25,8 persen pada 2021 menjadi 0,5 persen pada 2025.
Dari sisi pembangunan manusia, IPM Surabaya tercatat 85,65 persen dan disebut sebagai yang tertinggi di Jawa Timur. Capaian itu ditopang jaminan pendidikan dan kesehatan gratis melalui UHC yang berjalan sejak 2021.
Pada sektor ekonomi, Surabaya disebut memberi kontribusi 24,38 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur. Eri juga menyebut APBD Surabaya sebesar Rp13 triliun dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan perputaran uang kota yang mencapai Rp500 triliun.
Tim PPD Bappenas Beri Apresiasi
Ketua Tim Penilai Tahap 2 PPD 2026, Prakoso Grahayudiandono, mengapresiasi paparan Pemkot Surabaya. Ia menilai strategi pembangunan yang disampaikan cukup menyeluruh dan menunjukkan dampak langsung kepada masyarakat.
“Paparannya sangat komprehensif dan bagus sekali. Ini menambah pengetahuan dan informasi penting bagi kami terhadap apa yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah kota,” ujar Prakoso.
Prakoso juga menyoroti bahwa inovasi Pemkot Surabaya tidak hanya bertumpu pada birokrasi. Menurut dia, kebijakan pengentasan kemiskinan yang dipaparkan menunjukkan adanya keterlibatan langsung masyarakat.
“Bukan hanya penjelasan dari sisi pemerintahnya saja, tetapi kami melihat bagaimana dampak nyata serta keterlibatan langsung dari masyarakat. Ini bukan lagi sekadar dorongan dari pemerintah, tetapi sudah menjadi kepedulian yang hidup dan dipraktikkan langsung di tengah masyarakat Surabaya,” imbuh Prakoso.
Setelah pemaparan dan diskusi, agenda penilaian akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke sejumlah program unggulan, termasuk Kampung Pancasila, rumah padat karya, fasilitas pengolahan sampah, dan ruang terbuka hijau. (Sol)
