FinanSaya.com – Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan persoalan terbesar dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia masih berada pada data penerima.
Menurutnya, program bansos sebenarnya bisa berjalan lebih efektif jika data masyarakat penerima benar-benar akurat dan diperbarui secara berkala.
“Selama ini PR-nya di data. Jadi datanya juga harus beres dulu,” kata Gus Ipul saat audiensi di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Kamis (7/5/2026).
Data Akan Dicek Berlapis
Kemensos kini memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Dalam prosesnya, pemerintah juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kategori masyarakat penerima bantuan berdasarkan desil nasional, regional, hingga lokal.
Melalui sistem ini, pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Daerah Diminta Ikut Mengawasi
Gus Ipul juga meminta kepala daerah mengetahui langsung data warga yang menerima bantuan sosial maupun PBI JKN dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus berani mencoret penerima bantuan yang dinilai tidak layak.
“Kalau semisal ada yang tidak berhak, coret saja,” ujarnya.
Data Dimulai dari RT dan RW
Kemensos menjelaskan proses pembaruan data dilakukan mulai dari tingkat RT dan RW.
Data kemudian diteruskan ke desa, pemerintah kabupaten, dinas sosial, hingga masuk ke sistem nasional melalui SIKS-NG.
Dengan sistem ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki basis data yang sama agar kesalahan penyaluran bantuan bisa ditekan.
Bansos Tidak Boleh Bikin Ketergantungan
Selain tepat sasaran, Gus Ipul juga menekankan bansos tidak boleh membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Untuk masyarakat usia produktif, bantuan perlu dibarengi proses pemberdayaan dan graduasi agar penerima bisa mandiri secara ekonomi.
Karena itu, perbaikan data disebut menjadi fondasi penting dalam seluruh program sosial pemerintah ke depan. (Sol)
