FinanSaya.com – Surabaya mulai mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat basis data ekonomi di tengah perubahan dunia usaha yang semakin cepat, terutama di era digital.
Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Pendataan dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha nonpertanian, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan besar.
Menariknya, sektor ekonomi digital yang terus berkembang juga menjadi fokus utama pendataan kali ini.
Artinya, bisnis online yang sebelumnya sulit terjangkau kini mulai masuk radar pemerintah.
Data Dinilai Jadi Fondasi Kebijakan
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase penting dalam transformasi ekonomi.
Menurutnya, ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga ekonomi berkelanjutan berkembang sangat cepat dan membutuhkan data yang akurat.
Ia menekankan bahwa data bukan sekadar angka statistik.
“Data adalah dasar menentukan arah pembangunan,” ujar Syamsul.
Data Bisa Jadi Alat Intervensi
Pemerintah menilai data ekonomi bisa digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Misalnya, jika ditemukan pengangguran usia produktif di wilayah tertentu, maka program kerja bisa diarahkan sesuai kebutuhan daerah tersebut.
Hal ini berarti data tidak hanya dipakai untuk laporan, tapi juga untuk menentukan langkah nyata di lapangan.
BPS Soroti Bisnis Digital
Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, mengatakan perubahan pola bisnis menjadi tantangan utama dalam sensus kali ini.
Banyak pelaku usaha kini berpindah ke platform digital dan belum seluruhnya tercatat dalam metode pendataan lama.
Karena itu, sensus 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran ekonomi yang lebih lengkap dan modern.
Data Dijamin Rahasia
Dalam pendataan ini, BPS akan mengumpulkan berbagai informasi usaha seperti identitas bisnis, NIB, jumlah tenaga kerja, hingga kondisi keuangan usaha.
Namun masyarakat diminta tidak khawatir.
BPS menegaskan seluruh data bersifat rahasia dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Ini murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, bukan untuk pajak,” tegas Arrief.
Surabaya Jadi Kota Strategis
BPS akan menurunkan sekitar 1.900 petugas untuk mendata sekitar 415 ribu unit usaha di Surabaya hingga Agustus 2026.
Jumlah ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Surabaya dalam perekonomian regional.
Menurut BPS, Surabaya menyumbang sekitar seperempat ekonomi Jawa Timur.
Karena itu, akurasi data dari kota ini dianggap sangat menentukan arah kebijakan ekonomi daerah.
Partisipasi Pelaku Usaha Jadi Kunci
Pemerintah mengingatkan bahwa sensus ini tidak akan berhasil tanpa dukungan pelaku usaha.
Semakin lengkap data yang masuk, semakin akurat gambaran ekonomi yang dihasilkan.
Dan di tengah perubahan ekonomi digital yang terus bergerak cepat, data kini menjadi salah satu aset paling penting bagi pembangunan. (Sol)
