FinanSaya.com – Pemerintah Kota Surabaya kini menghadapi tantangan besar. Pendapatan daerah menurun drastis dan membuat pemkot harus mulai memutar strategi agar pembangunan tidak berhenti.
Yang bikin kaget, penurunan anggaran disebut sudah mencapai lebih dari Rp1 triliun. Situasi ini langsung jadi perhatian karena bisa berdampak ke banyak program penting di Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Pemkot sedang mengkaji skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha atau KPBU dengan pola Availability Payment (AP).
Skema ini dipertimbangkan untuk membantu proyek infrastruktur seperti perbaikan dan overlay jalan tanpa terlalu membebani keuangan daerah.
Dana Surabaya Turun Drastis
Menurut Eri, kondisi fiskal Surabaya saat ini makin berat karena beberapa sumber pendapatan mengalami penurunan. Salah satunya berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Pada tahun 2026, Surabaya hanya menerima DBH CHT sebesar Rp29,327 miliar.
Padahal pada tahun 2025 lalu, jumlahnya masih mencapai Rp56,724 miliar.
Artinya, ada penurunan sekitar Rp27 miliar atau turun hingga 48,3 persen dalam setahun.
Pemkot Kini Dihadapkan Pilihan Sulit
Situasi ini membuat Pemkot Surabaya harus mulai menentukan prioritas anggaran.
Eri Cahyadi mengaku saat ini pemerintah kota berada di posisi sulit karena harus memilih antara mempertahankan program sosial atau mempercepat pembangunan infrastruktur.
Program seperti, Rutilahu, pendidikan gratis dan kesehatan gratis masih menjadi kebutuhan utama warga.
Namun di sisi lain, banyak jalan dan infrastruktur kota juga membutuhkan perbaikan cepat.
“Kita sekarang tinggal punya pilihan, tetap menjalankan program sosial atau mengutamakan overlay jalan dan lain-lain,” ujar Eri.
KPBU-AP Jadi Harapan Baru
Pemkot Surabaya kini berharap skema KPBU-AP bisa menjadi jalan tengah.
Dengan sistem ini, pembangunan tetap bisa berjalan lewat kerja sama dengan badan usaha, sementara pembayaran dilakukan bertahap sesuai layanan yang tersedia.
Pemkot juga memastikan rencana ini nantinya akan dibahas bersama DPRD Surabaya sebelum diputuskan secara resmi. (Sol)
